FTZ Tanjungpinang Dikelola Satker

0
985
Gubernur memimpin rapat pembentukan SOTK baru BP Bintan di kantor Gubernur, kemarin.F-ist/humas pemprov kepri

Dua Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone Senggarang dan Dompak akan dikelola Satuan Kerja (Satker) FTZ Senggarang dan Dompak.

DOMPAK – untuk FTZ Tanjungpinang sudah resmi dibubarkan dan bergabung menjadi FTZ Bintan. Keputusan ini diambil setelah Gubernur Kepri H Nurdin Basirun juga ketua Dewan Kawasan, Bupati Bintan H Apri Sujadi, Penjabat Walikota Tanjungpinang Raja Ariza, menggelar rapat membahas SOTK Baru BP Bintan, di kantor Gubernur Kepri Pulau Dompak, Kamis (8/3) sore.

Dalam rapat pengambilan keputusan juga turut dihadiri, pejabat Kementerian/lembaga, Deputi Menko Ekonomi, Asisten Deputi MenpanRB. Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan pembangunan yang dilakukan segala muaranya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dibuat harus memberi dampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

”Kita syukuri tiap amanah yang diberikan dengan menjadikannya sebagai ladang pengabdian,” kata Nurdin pada rapat pembahasan susunan organisasi dan tata laksana badan pengusahaan Bintan dan Tanjungpinang.

Nurdin ingin pembahasan berjalan dengan baik. Dia menegaskan agar tidak memunculkan polemik-polemik terkait struktur tata laksama ini. Semua harus saling mendukung untuk kemajuan daerah. ”Jangan pula karena ada seperti ini kita bising. Jangan karena kekuasaan semua menjadi ribut. Ingat semuanya untuk rakyat,” kata Nurdin.

Baca Juga :  Lis Ajak Warga Tetap Gotong Royong

Dalam pertemuan itu, secara struktur semua sudah selesai. Nurdin segera mengkomunikasikan struktur tersebut dengan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.
Dalam pertemuan itu disepakati pengelolaan kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (FTZ) wilayah Bintan dan Tanjungpinang menyatu dengan nama BP Bintan.

Untuk membahas masalah teknis, mulai dari kantor pusat bersama di wilayah Pulau Dompak, kemudian juga yang paling penting lainnya adalah soal pembagian wilayah, ke depan wilayah ini menurutnya, misalnya Tanjungpinang akan disederhanakan akan dipimpin oleh satuan kerja (Satker). Seperti contoh misalnya, BP Bintan kawasan Tanjungpinang dipimpin satker Tanjungpinang, BP Bintan kawasan Bintan.

Sementara itu, Asisten II Ekbang Pemprov Kepri Syamsul Bahrum menyampaikan, bahwa ke depan tidak ada lagi kewenangan FTZ wilayah Tanjungpinang. Kata dia, Pelabuhan Tanjung Mocco diteruskan maka pelabuhan ini representatif bagi ibu kota kepri dapat mendatangkan muatan yg berjumlah besar seperti container dan sekaligus ekspor.

Kawasan industri pasti butuh pelabuhan ini kemudian dampaknya perputaran ekonomi mengeliat. Dan ekonomi rakyat Tanjungpinang akan bergairah. ”Jadi Bupati dan Walikota dan Bapak Gubernur sudah menyepakati, bahwa BP Bintan itu hanya satu saja, tak ada lagi BP Tanjungpinang,” terang Syamsul Bahrum.

Baca Juga :  Baca Buku Bisa Digital Melalui iTanjungpinang

Selain membahas masalah teknis, mulai dari kantor pusat bersama di wilayah Pulau Dompak, kemudian juga yang paling penting lainnya adalah soal pembagian wilayah, ke depan wilayah ini menurutnya, misalnya Tanjungpinang akan disederhanakan akan dipimpin oleh satuan kerja (Satker).

Seperti contoh, BP Bintan kawasan Tanjungpinang dipimpin Satker Tanjungpinang, BP Bintan kawasan Bintan. ”Dan berbeda untuk sekretariat, kepala BP dan pimpinan Satker. Masing-masing punya kantor sendiri. Satker ini bertugas melakukan pelayanan publik, seperti saat ini. Namun, status BP-nya yang cuman ada satu,” terang Syamsul.

Karena wilayah kerja untuk kawasan bebas ini cukup luas maka dibuat Satker. Seperti misalnya, Tanjungpinang selama ini memiliki cukup luas sekitar 2.800 haktare, sedangkan Bintan 60 ribu hektare.

Jadi status BP Bintan ini, karena Pergub ditanda tangan Gubernur, maka statusnya meningkat menjadi lembaga non struktural.  ”Pak gubernur yang mengeluarkan SK-nya, selaku ketua dewan kawasan. Sehingga statusnya meningkat lembaga struktural,” terangnya.

Sebagai anggota DK provinsi Kepri, Syamsul menjelaskan, karena diatur dalam struktural dan kewenangan baru. Maka kewenangan ke depan, karena sudah memiliki Satker, jadi seperti kewenangan Tanjungpinang yang selama ini siap mengelola dan mencari calon investor untuk melakukan aktivitas bisnis di Tanjungmoco, maka tidak masalah. ”Kita berharap, tahun 2018 ini Tanjungmoco sebagai semangat awal, Satker ini ada. Khususnya mereka yang diwilayah Tanjungpinang,” tegas Syamsul.

Baca Juga :  Empat Hari SWRO Tak Berfungsi

Karena bagi dirinya, tujuan utama adalah bagaimana BP Kawasan FTZ ini bergerak dan mampu menghidupkan invetasi khususnya diwilayah Pulau Bintan, Ibukota Kepri saat ini.
Saat ini, informasi yang berkembang sudah ada calon investor, yang tertarik berinvestasi di Tanjungmoco. Untuk itu, ia berharap segera dijemput, apalagi Tanjungmoco selama ini sudah dibiarkan begitu saja.

Dua calon investor ternama yang siap memberikan kontribusi mereka di Tanjungmoco disektor industri, serta bongkar muat barang. Ada pun perusahaan tersebut, PT Chairul Tanjung Corpora atau lebih dikenal CT Corp dan satu lagi dari perusahaan Negara Jerman, salah satu sumbangsih Kadin Sumatera Utara (Sumut) yang membantu di Tanjungmoco. (SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here