Gaji GTT dan Beasiswa Masuk APBD Murni

0
684
Teddy Jun Askara

Tanjungpinang – KETUA Komisi IV DPRD Kepri Teddy Jun Askara (TJA) menyampaikan, setelah melakukan pembahasan final dengan perwakilan Dinas Pendidikan, terkait realisasi gaji Guru Tidak Tetap (GTT) atau honorer serta bantuan pendidikan beasiswa akhirnya bisa dianggarkan.

”Setelah kita bahas biaya gaji guru honorer sebanyak 1.700 orang akhirnya bisa terelisasikan. Biayanya sekitar sebesar Rp 29 miliar,” jelas TJA kepada Tanjungpinang Pos, Kamis (26/1) kemarin.

Begitu pun dengan biaya bantuan beasiswa kembali dianggarkan tahun ini, besaran anggarannya sekitar Rp 5 miliar. ”Jadi untuk pencairannya sesuai mekanisme pak gubernur bersama OPD di Pemprov Kepri nanti. Tentunya setelah ketok palu APBD 2017,” tambah TJA lagi.

Khusus gaji guru honorer, dia menegaskan kembali bahwa pihak anggota Komisi IV yang membidangi masalah pendidikan tersebut telah meminta kepada pihak Dinas Pendidikan agar disamaratakan antar seluruh kabupaten Kota.

”Jadi tidak ada pilih-pilih, karena sesuai data yang kita terima pada saat pembahasan untuk gaji antara di Batam dan Tanjungpinang berbeda. Jadi kita perkirakan rata-rata sekitar Rp 2 jutaan,” tambahnya

Sementara, untuk beasiswa pendidikan, komisi IV mengusulkan agar gubernur membentuk tim khusus, tidak lagi dari pegawai Dinas Pendidikan. Persoalan ini kata dia telah disepakati anggota komisi IV supaya penyalurannya tepat sasaran dan tidak bermasalah.

”Kita berharap Pak gubernur membuat tim khusus penyaluran dana beasiswa ini. Agar tepat sasaran, karena selama ini banyak masalah,” imbuh TJA

Sedangkan berapa besarannya, TJA sendiri masih memperkirakan antara Rp 2,5 juta sampai dengan Rp 7 juta. Bantuan itu sudah termasuk bantuan beasiswa yang melanjutkan di perguruan tinggi yang bermitra dengan pemerintah daerah.

Sebelumnya, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menyampaikan, masalah bantuan beasiswa dia mengklaim akan tetap dianggarkan tahun 2017 ini. Nurdin bahkan mengaku, bantuan tersebut tidak hanya untuk bantuan pendidikan perguruan tinggi saja, melainkan bantuan untuk siswa khusus sekolah pariwisata, keagamaan sekalian menyekolahkan secara gratis khusus menggali ilmu teknik.

”Insya Allah, 2017 akan pelan-pelan berubah, membuka lembaran baru,” tegasnya.

Sebelumnya, TJA menyatakan, bahwa ia siap mundur dari jabatannya sebagai anggota dewan jika anggaran bantuan beasiswa tetap tidak dianggarkan pemerintah provinsi tahun 2017 ini.

Hal ini disampaikan langsung, pada saat TJA memimpin audiensi antara perwakilan mahasiswa Stisipol Tanjungpinang yang bertandang ke gedung DPRD, Senin (23/1) kemarin.

”Saya siap mundur jika realisasi beasiswa tidak dianggarkan,” tegas politisi Golkar Kepri di depan seluruh mahasiswa yang hadir.

Bukan hanya berjanji siap mundur, TJA menyampaikan selama pembahasan dengan Tim Pengguna Anggaran (TPA) pemerintah, ia menjelaskan tidak akan mengesahkan berita acara pembahasan anggaran dengan mitra kerja komisi IV, apabila prioritas bantuan Pendidikan, Kesehatan dan kebudayaan masih tidak sesuai dengan ketentuan aturan.

”Tolong bantu kasih masukkan ke kami (komisi IV, red). Kami duduk di sini untuk masyarakat. Untuk adek-adek mahasiswa serta guru-guru,” tegasnya.

Di tengah pemaparannya di depan mahasiswa, setelah perselisihan dirinya dengan gubernur Kepri Nurdin Basirun belum lama ini, tim anggaran pemerintah daerah menyampaikan anggaran pendidikan yang sebelumnya hanya berkisar 14 persen, saat ini sudah berubah menjadi 20,09 persen.

Data tersebut dihitung berdasarkan, rincian antara lain Dinas Pendidikan lebih dari Rp 280 miliar, gaji guru SMA/SMK Rp 209 miliar, belanja hibah BOS Rp 367 miliar serta belanja hibah bansos pendidikan Rp 19 miliar. Jadi total keseluruhan lebih kurang Rp 876 miliar dengan total pagu APBD Rp 3,360 triliun.

”Jadi setelah kami sampaikan dalam pandangan fraksi kemarin, barulah tim anggaran mereka mengirim data rincian sementara tentang anggaran pendidikan itu. Jumlah totalnya naik menjadi 26,09 persen,” imbuh TJA didampingi anggota komisi IV lainnya.

Salah satu mahasiswa, Jasman menuturkan, bahwa meminta ketegasan kepastian pemerintah dan DPRD terkait dana pendidikan serta tunjangan dan gaji guru yang juga diisukan tidak dianggarkan pemerintah dalam APBD 2017 ini.

”Kami mendesak kepastian, jika belum juga ada kepastian, maka kami kami akan pertegas kembali masalah ini,” tegasnya.(SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here