Gaji Juli dan Gaji 13 Cair

0
860
Riono

TANJUNGPINANG – Gaji 13 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Tanjungpinang akan cair pada Juli ini. Gaji 13 ASN itu sudah disiapkan oleh Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang.

Rencananya, mulai hari ini, Senin (2/7) pembayarannya sudah dapat dilakukan. Terlebih dahulu masing-masing OPD mengurus gaji bulanan. Setelah itu dilanjutkan gaji 13. Sempat berkembang informasi di lingkungan ASN Pemko Tanjungpinang, gaji 13 belum bisa dibayarkan karena kondisi kas daerah yang tak memungkinkan. Sebab, minggu lalu, Pemko harus membayar dana senilai Rp 7 miliar ke KPU Tanjungpinang untuk penyelenggaraan Pilkada.

Namun, Sekda Kota Tanjungpinang, Riono menuturkan, ketersediaan dana di kas daerah untuk membayar gaji Juli dan gaji 13 aman atau tersedia. Sebab, Jumat (29/6) lalu, Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui BPKAD Kota Tanjungpinang sudah menerima DAU senilai Rp35 miliar dari pusat ke kas daerah.

Baca Juga :  Buruh Pelabuhan Mencuri Motor

”Tidak ada kendala, pembayaran gaji Juli dan gaji 13. Dana yang tersedia cukup, para bendahara masing-masing OPD sudah bisa mengurusnya,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Minggu (1/7) siang.

Dituturkannya, biaya yang dibutuhkan untuk membayar gaji Juli dan Gaji 13 para ASN di lingkungan Pemko Tanjungpinang senilai Rp22 miliar. Diantaranya Rp13 miliar untuk gaji Juli dan sisanya Rp9 miliar membayar gaji 13.

Riono menuturkan, dari dana yang tersedia di kas daerah untuk sementara akan digunakan untuk membayar biaya-biaya rutin ke pihak ke tiga. Di antaranya beban biaya Penerangan Jalan Umum (PJU) senilai Rp1,2 miliar. Ini pun pembayaran rekening Mei. Selain itu, pembayaran premi asuransi kesehatan bagi tak warga mampu melalui APBD Pemko Tanjungpinang. Nilainya sekitar Rp400 juta per bulan.

Baca Juga :  Satpol Ajukan Motor Pemadam

Untuk itu, ia menuturkan, pembayaran belanja rutin di setiap OPD yang nantinya masih terhambat menunggu DAU dan pendapatan lain-lain masuk ke kas daerah. ”Ada beberapa biaya yang wajib dibayarkan Pemko, ini yang diutamakan terlebih dahulu,” ucapnya.

Riono juga menambahkan, terkait pembayaran kegiatan yang bersumber dari DAK, setiap OPD tidak perlu khawatir. Uangnya tidak diganggu dan tersedia di kas daerah. Ia mengimbau setiap OPD segera menyelesaikan, karena realisasi kegiatan juga erat kaitannya dengan sistem pembayaran dari pusat.

Baca Juga :  Gubernur Ngotot Reklamasi Teluk Keriting

”Pusat akan menilai kinerja daerah melalui penyerapan anggaran atau kegiatan yang dilaksanakan. Kita berharap setiap OPD segera menyelesaikan kegiatan DAK,” paparnya. (dlp)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here