Galang Batang Sah jadi KEK

0
857

Diteken Presiden, Dituangkan di PP No.42 Tahun 2017

Alhamdulillah, Presiden RI Joko Widodo resmi menetapkan kawasan Galang Batang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

BINTAN – Penetapan Galang Batang sebagai KEK itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42 tahun 2017. Untuk mempersiapkan Galang Batang sebagai KEK di Bintan, Dewan Nasional (Denas) KEK mengadakan pertemuan dengan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja (Naker) Bintan Hasfarizal Handra, serta Presiden Direktur PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) Santoni sebagai pengelola KEK Galang Batang, Kamis (12/10) sore kemarin.

Pertemuan ini dipimpin oleh Sekretaris Denas KEK pusat Enoh Suharto Pranoyo. Usai pertemuan, Hasfarizal Handra menjelaskan, pihak Denas KEK pusat menyampaikan, Presiden RI Jokowi sudah menetapkan Galang Batang sebagai KEK di Bintan, Provinsi Kepri.”Peraturan Pemerintah (PP) tentang penetapan Galang Batang sebagai KEK di Kabupaten Bintan, Kepri itu, dengan nomor 42 tahun 2017. Presiden menandatangani PP nomor 42/2017 tentang penetapan Galang Batang sebagai KEK di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri ini, Rabu 11 Oktober 2017 kemarin,” jelas Hasfarizal Handra saat dihubungi koran ini, sore kemarin.

Dalam pertemuan terbatas di Kantor Denas KEK di Jakarta ini, Hasfarizal menerangkan, pihak Denas KEK pusat memaparkan tentang beberapa kriteria dalam pelaksanaan KEK di Galang Batang.

Kriteria berdasarkan PP nomor 42/2017 itu meliputi infrastruktur dan fasilitas kawasan. Baik dalam penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur sampai dengan pembangunan fasilitas, ini merupakan tanggung jawab dari pihak pengelola kawasan.

Urusan penyediaan lahan, infrastruktur jalan, listrik, instalasi dan jaringan air bersih, sistem penanganan air limbah, drainase, fasilitas persampahan, fasilitas damkar, kantor administrasi sampai fasilitas keamanan itu tanggung jawab pihak pengelola. ”Dalam penyediaan infrastruktur dan lahan ini, PT BAI selaku pengelola KEK Galang Batang yang bertanggung jawab,” jelas Hasfarizal.

Kemudian, lanjut Hasfarizal, kriteria kelembagaan dan SDM yang ditempatkan di dalam KEK Galang Batang, seperti Dewan Kawasan dan sekretariatnya, administrator sampai dengan badan pengelola, ini menjadi tanggung jawab pemerintah.

Baik Pemkab Bintan maupun Pemprov Kepri, dengan koordinasi dengan semua instansi terkait sesuai yang ada di dalam kelembagaan Denas KEK pusat.

”Kemudian yang terakhir, kriteria perangkat pengendalian administrasi. Ini meliputi sistem pelayanan perizinan dan sistem pelayanan pengelolaan kawasan. Ini akan kita persiapkan secepatnya,” kata Hasfarizal Handra.

Mewakili Presiden Direktur Santoni, Manager Operasional PT BAI Zurkani Afikri membenarkan, Presiden RI telah menyetujui dan mengesahkan PP nomor 42/2017 tentang penetapan Galang Batang sebagai KEK di Bintan, Provinsi Kepri.

”Kami berterima kasih kepada Pemprov Kepri, Pemkab Bintan dan semua pihak. Kami segera melanjutkan pembangunan investasi kurang lebih Rp 36 triliun ini,” kata Zurkani.

Sebelumnya, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menyatakan, Pemprov Kepri merasa bangga ketika rombongan Dewan Nasional KEK pusat meninjau kawasan Galang Batang.

Kunjungan itu untuk meninjau langsung kelayakan PT BAI di Galang Batang ditetapkan sebagai KEK. Saat itu pula gubernur memberikan paraf dalam Rancangan PP KEK, untuk diusulkan ke Presiden. Setelah melalui proses di Denas KEK dan lintas kementerian terkait, 25 September lalu sudah diajukan ke meja Presiden.(YUSFREYENDI-MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here