Galangan Batam Enggan Kerjakan Proyek Pusat

0
1098
GALANGAN KAPAL: Sejumlah crane dioperasikan untuk membangun kapal di salah satu galangan kapal di Punggur, Batam. f-martunas/tanjungpinang pos

Harga Murah dari Kementerian

BATAM – Saat kondisi industri galangan di Batam melemah, pengusaha sendiri enggan ikut serta tender proyek milik pemerintah pusat. Walau diakui saat pemerintah gencar dengan program tol laut, pengusaha awalnya sempat tertarik, namun kemudian enggan terlibat.
Alasannya, dana yang dialokasikan untuk pembuatan kapal tidak sesuai dengan perkiraan biaya pembuatan kapal di Batam. ”Batam didesain untuk ekspor. Jadi produk kita desain untuk ekspor juga. Sehingga kue dalam negeri sebelumnya tidak kita lihat,” kata Ketua Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA), Sarwo Edi, Selasa (22/8) di Batam.

Ia mengatakan, setelah order dari luar negeri berkurang, pengusaha Batam mencoba mengalihkan pasar ke dalam negeri. Mereka mencoba mengikuti membantu program pemerintah pusat untuk tol laut. Namun sampai saat ini, hanya beberapa perusahaan nasional di Batam yang menerima order. ”Ini kaitannya dengan harga. Ada yang pernah mencoba ikut tender. Sudah menghitung proyek pemerintah sesuai pesanan. Namun tidak pernah masuk (besaran anggaran) dalam budjet kita,” jelasnya.

Menurutnya, pengusaha galangan di Batam dimaksud tidak ingin mengerjakan proyek kapal, namun hasilnya tidak sesuai diharapkan karena anggaran tak sesuai. Selain itu, diantara pengusaha Batam juga ada yang pernah ikut tender, namun ditolak. ”Pengalaman, ada diantara kita yang pernah ikut, namun ditolak. Karena nilai yang ditawarkan tidak masuk. Kita buat anggaran biaya sesuai dengan kualitas. Karena kita tidak mau asal-asalan. Tapi shipyard kita yang ikut, langsung ditolak. Angka kita dibilang tak masuk akal,” bebernya lagi.

Diakuinya, ada perusahaan galangan di Batam yang tertarik. Dalam hal ini dari investor asing, untuk membantu pemerintah Indonesia mengadakan kapal. Hanya saja, tidak bisa ikut serta karena aturan tidak membolehkan. ”Kita juga banyak penawaran di armada, tapi kendala harus PMDN (Penanam Modal Dalam Negeri). Anggota BSOA, 70 persen yang PMA. Tidak bisa yang PMA. Sementara PMDN, harus berpengalaman (mengerjakan proyek kementerian),” sesalnya.

Sementara untuk tahun 2017, pemerintah pusat belum ada untuk pembuatan kapal. Karena lebih fokus ke infrastruktur. Kalaupun ada proyek Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP), namun diminta yang berbahan fiber. Selain itu, ukuran kapal-kapal yang diadakan itu ukurannya kecil. Untuk Batam sendiri, ada perusahaan yang sudah mengerjakan proyek pemerintah pusat. Diantaranya, pembuatan tiga unit kapal patroli TNI Angkatan Laut oleh PT Palindo Marine. (mbb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here