Ganti Rugi Lahan Waduk Sei Gong Tak Tuntas

0
159
WARGA Sei Gong Galang duduk-duduk di lapangan Kantor Gubernur Kepri di Dompak sambil menunggu Gubernur menemui mereka, Senin (7/5). f-suhardi/tanjungpinang pos

Warga Galang Menginap di Kantor Gubernur Kepri

Persoalan ganti rugi lahan pembangunan Waduk Sei Gong di Pulau Galang Batang belum tuntas bagi sebagian warga. Namun sebagian sudah menerima sagu hati ganti rugi bangunan dan tanaman.

DOMPAK – TAK terima dengan sagu hati yang diberikan pemerintah karena dinilai terlalu rendah, delapan perwakilan masyarakat Sei Gong, Kelurahan Si Jantung Kecamatan Galang Batam nekat menginap di Kantor Guberur Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Senin (7/5).

Mereka menuntut Pemprov Kepri untuk merevisi Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepri terkait uang santun atau uang kerohiman terhadap 78 persil lahan milik masyarakat yang kena dampak pembanguanan Waduk Sei Gong.

”Kami datang ke Kantor Gubernur ini untuk menuntut keterbukaan isi SK Gubernur atas uang kerohiman dan santunan ganti rugi tanam tumbuhan dan bangunan masyarakat Sei Gong,” kata Sony di Kantor Gubernur di Dompak, Senin (7/5) malam kemarin.

Ia menambahkan, masyarakat menuntut agar uang kerohiman dan santunan itu harus sesuai dengan apa yang ada di masing-masing lahan masyarakat. Selain itu, penghitungan uang kerohiman itu harus berpihak kepada masyarakat, jangan justru merugikan masyarakat kecil.

Apa yang diketahui dari pemaparan pihak Pemerintah Kepri dan Badan Pengusahaan (BP) Batam, bahwa uang kerohiman dan santunan ganti rugi tanaman dan bangunan sangat jauh dari layak dan jauh dari manusiawi.

”Bayangkan saja lahan masyarakat seluas 4 hingga 5 hektare saat diberikan uang kerohiman hanya sebesar Rp 800 ribu saja. Perhitungan dari mana uang kerohiman itu diberikan hanya sebesar itu dari tanaman dan bangunan yang diganti rugi,” tegasnya.

Dirinya berama rekan-rekannya tetap nekat menginap di kantor gubernur ini, sampai ada pejabat ataupun gubernur langsung yang menemuinya. ”Kami akan bertahan di sini sampai besok, dan akan menunggu sampai ada jawaban yang jelas terkait uang kerohiman itu. Kami tidak menolak pembangunan waduk itu, tetapi kami menuntut keadilan, sebab lahan itu sudah ditempati sejak ayah dan juga kakeknya dulu,” katanya.

Hal yang sama disampaikan Joni Tarigan yang mengaku memiliki lahan seluas 20 hektare dan ditanami pisang, kelapa, sayuran dan juga pohon produktif lainnya. ”Di lahan yang saya garap itu ditanami pohon pisang sebanyak 35 ribu rumpun, kelapa 1.000 pohon dan sayuran juga tanaman buah lainnya. Namun, uang kerohiman hanya diberikan sebesar Rp 80 juta saja,” katanya.

Dirinya juga dalam usaha perkebunam itu mempekerjakan sebanyak 20 karyawan, saat ini menganggur. Meraka ini memiliki keluarga yang harus diberi makan dan anak-anaknya harus sekolah.

”Saya juga selama tiga tahun proses pembangunann Waduk Sei Gong ini sudah membantu dan tidak mempersulit begitu juga warga lainnya. Kami hanya minta keadilan atas apa yang hak kami,” ujarnya.

Pembangunan Waduk Sei Gong menelan anggaran ratusan miliar yang dibangun selama tiga tahun. Inilah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintahan Jokowi-JK di Kepri.

Presiden RI Joko Widodo sudah turun meninjau pembangunan Waduk Sei Gong tahun lalu. Tahun 2018, Menteri Pekerjaan Umum yang turun ke lokasi untuk melihat progres pembangunan itu.

Saat itu, Presiden memerintahkan agar persoalan yang dialami masyarakat segera direalisasikan. Meski demikian, Presiden tetap mengatakan, bahwa uang kerohiman akan diberi. Dan lahan itu adalah milik negara.

BP Batam sudah mengundang pemilik lahan untuk membahasnya pekan lalu. Sebagian menerima ganti rugi yang diberikan. Namun, sebagian lagi tidak terima karena nilainya terlalu kecil.(MARTUNAS-SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here