Gedung Lima Lantai Butuh Rp 6 Miliar Lagi

0
377
Gedung lima lantai di Senggarang diperuntukan untuk kantor dinas di lingkungan Pemko Tanjungpinang. F-Andri Dwi S/TANJUNGPINANG POS

TANJUNGPINANG – Meskipun Kejaksaan Tinggi Kepri meminta agar Pemko segera mengoperasikan gedung perkantoran yang sudah dibangun di zaman Hj Suryatati A Manan sebagai Wali Kota.

Namun, Gedung A dan gedung C perkantoran berlantai lima di Senggarang tahun ini dipastikan masih mangkrak. Sebab, Penjab Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza mengaku belum mengetahui persis terkait langkah apa dilakukan untuk menyelesaikan gedung tersebut. Yang ia diketahuinya tahun ini tidak ada alokasi anggaran pengerjaan lanjutan. ”Tahun ini tidak ada alokasi dana untuk gedung itu. Saya sudah minta Pak Sekda mencari solusinya agar gedung tersebut bisa segera difungsikan,” papar, kemarin.

Pembangunan gedung perkantoran lima lantai ada tiga. Gedung B sudah ditempati oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Tanjungpinang. Gedung A dan C masih perlu pemasangan daya listrik dan air. ”Bisa saja 2019 baru dilanjutkan pembangunanya,” ungkapnya, kemarin.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Tanjungpinang, Ashady Selayar mengklaim selalu mengingatkan ke Pemko untuk menyelesaikan pembangunan aset Pemko yang belum selesai.

Termasuk gedung lima lantai. Begitu juga aulanya di kawasan tersebut. Selain itu, rumah dinas wali kota dan wakilnya di Senggarang dan rumah jabatan unsur pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang di Kampung Bugis.

”Kalau tahun ini tidak dianggarkan saya secara pribadi juga tidak tahu, karena pembahasan APBD sangat singkat hanya satu hari. Jadi tak melihat mata anggaran seluruhnya,” paparnya.

Hanya ia memprediksi, untuk menyelesaikan gedung lima lantai anggaran Pemko memadai. Sebab tidak besar, sekitar Rp 6 miliar lagi. Dicontohkannya, jika setengah dari total APBD Pemko senilai RP 817 miliar untuk memenuhi gaji dan tunjangan ASN, maka setengahnya bisa digunakan menyelesaikan bangunan yang terbengkalai diluar belanja langsung lainnya.

”Ini sudah alokasi 50 persen, padahal secara aturan 40 persen belanja tak langsung, dan 60 persennya belanja langsung,” ungkapnya.

”Tinggal mau fokus atau tidaknya saja, kalau diselesaikan saya rasa ang untung pemko, tak perlu lagi ada anggaran sewa gedung untuk perkantoran,” tambahnya. (bas/dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here