Gratis, Warga Miskin Didampingi Pengacara

0
879
TERIMA: Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menerima Draft Perda Bantuan Hukum dari Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak usai paripurna, kemarin. f-suhardi/tanjungpinang pos

Perda Bantuan Hukum Disahkan 

DOMPAK – DPRD Kepri bersama Gubernur Kepri H Nurdin Basirun akhirnya mengesahkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) menjadi Perda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kepri dalam paripurna yang digelar di Kantor DPRD Kepri di Dompak, kemarin.

Dengan disahkannya Perda ini, maka pemerintah menjamin seluruh masyarakat mendapatkan akses pendampingan hukum di persidangan secara gratis. Ketua Pansus Bantuan Hukum, Taba Iskandar menyampaikan dalam catatannya bahwa saat ini, masih banyak masyarakat miskin yang tak mendapat bantuan hukum saat tersandung hukum.

”Masih banyak masyarakat miskin yang belum dapat bantuan hukum saat menjalani penyidikan di Kepolisian dan Kejaksaan. Aparat penegak hukum juga banyak yang tidak tahu UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kebanyakan masih mengacu ke KUHAP,” kata Taba. Menurutnya, dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 disebutkan bahwa negara bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Baca Juga :  PAD Lego Jangkar Rp 50 Miliar

”Penerima bantuan hukum adalah perorangan, dan kelompok, organisasi kemasyarakatan,” terangnya. Perda Bantuan Hukum yang di-Perdakan ini, setujui hampir seluruhnya anggota fraksi antara lain, Fraksi Golkar, PDIP, PKS-PPP, Hanura Plus, Demokrat Plus serta Fraksi PKN.

Seluruh fraksi-fraksi di DPRD juga memberikan tanggapan yang sama. Khusus untuk lembaga pemberi bantuan, Fraksi PDIP meminta agar Perda ini memasukkan UU 18 tahun 2003 tentang Advokat.

”Kami meminta agar dalam konsiderannya dimasukkan UU 18 tahun 2003, agar Perda ini semakin kuat,” kata Taba. Begitu juga dengan Golkar. Fraksi Beringin meminta agar Perda ini diperkuat dengan peraturan Gubernur.

Baca Juga :  Mendagri Buka Konkeras di Batam‎

”Kami meminta agar Gubernur mengeluarkan Pergub sebagai pelaksana teknisnya,” sambung Taba. Fraksi PKS menyarankan, agar nantinya porsi terbesar diberikan kepada non litigasi.  Sedangkan fraksi Demokrat menyoroti tentang akreditasi dan verifikasi kepada organisasi bantuan hukum.

”Kami berharap agar akreditasi dan verifikasi tidak menghalangi dan membatasi lembaga memberikan bantuan hukum,” tambahnya demikian merangkum. Gubernur kepri H Nurdin Basirun menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang tak terhingga kepada anggota DPRD Kepri yang sudah melakukan proses pembahasan Ranperda Bantuan Hukum menjadi Perda.

Baca Juga :  Kepri Terbaik 1 Penanganan Gizi Buruk

”Saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tiada terhingga untuk anggota DPRD. Ke depan Perda Bantuan Hukum ini bisa diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat, baik perorangan maupun kelompok,” bebernya. (ais)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here