GTT SMK Minta Perlindungan Hukum tentang Masa Kerja

0
400
ANGGOTA Komisi IV bidang pendidikan DPRD Provinsi Kepri Hj Dewi Kumalasari, bersilaturahmi dengan guru honor SMK Perikanan dan Kelautan, di Kabupaten Bintan, Selasa (3/4). Turut dihadiri mantan Bupati Bintan H Ansar Ahmad SE MM. F-istimewa/suyono

Paska Peralihan Kewenangan Guru Honor kabupaten ke Pemprov Kepri

KUALASEMPANG – Guru Tidak Tetap (GTT) atau guru honor SMA/SMK di Bintan merasa galau, setelah ada peralihan kewenangan ke Pemprov Kepri. GTT meminta agar pemerintah provinsi membuat perlindungan hukum untuk masa kerja, terhitung sejak bertugas di Kabupaten Bintan.

Aspirasi itu disampaikan tenaga pengajar (guru) honor di SMK Perikanan dan Kelautan, di Kuala Sempang, Kecamatan Seri Kuala Lobam (SKL), Kabupaten Bintan kepada anggota Komisi IV bidang pendidikan DPRD Kepri Hj Dewi Kumalasari SPd, Selasa (3/4) kemarin.

Indra Des Isabela seorang guru honor SMK Perikanan dan Kelautan menjelaskan, dirinya menjadi guru honor sejak pada tahun 2007 silam di Kabupaten Bintan. Kemudian, SK pengangkatan dari Pemprov Kepri sebagai guru honor, pada tahun 2010. Kemudian, tahun 2017 terjadi peralihan kewenangan ke Pemprov Kepri.

”Nah, SK pengangkatan kami dari Pemprov Kepri itu sama saja dengan guru yang baru diangkat 2 tahun berjalan. Padahal, masa kerja saya kan lebih dari 10 tahun. Saya masuk dalam kelompok satu (K1) untuk pengangkatan ASN, tapi belum diangkat juga,” jelas Isabela.

Paska peralihan kewenangan ke Pemprov Kepri, ada beberapa kebijakan yang pernah diterapkan Pemkab Bintan semasa bupati dijabat oleh Ansar Ahmad, tapi tidak didapatkan di Pemprov Kepri. Seperti kebijakan uang makan bagi guru honor, dan kompensasi jika seorang guru honor itu pensiun.

Di masa pemerintahan Ansar Ahmad sebagai Bupati Bintan, telah dibuat Peraturan Bupati (Perbup) untuk perlindungan guru honor. Bagi guru honor yang pensiun, akan diberikan uang kompensasi sebesar Rp 1 juta per tahun. Jika masa kerja guru honor sampai umur 56 tahun (pensiun) itu mencapai 20 tahun, maka Pemkab Bintan membayar uang kompensasi sebesar Rp 20 juta. Selain itu, ada juga uang tabungan guru honor, dalam bentuk simpanan simponi.

”Ya, maunya ada Peraturan Gubernur (Pergub) Kepri juga, tentang perlindungan hukum untuk masa kerja pengangkatan kami. Termasuk kesejahteraan, harusnya ada klasifikasi,” harapnya.

Hal yang sama juga diharapkan oleh Maizah, GTT SMK Perikanan dan Kelautan lainnya. Kompensasi dan kesejahteraan bagi guru honor, jika pensiun nanti juga perlu kejelasan. Ia telah diangkat selama lima tahun, tapi saat masuk di Kepri, Januari lalu dianggap tahun pertama lagi.

”Kami ini PTK non ASN, ya berharap agar tetap dihitung tahun mulai bertugas itu. Jangan dianggap tahun pertama lagi, di awal tahun. Selain itu, ya perjuangkan agar kami bisa jadi ASN, dan kesejahteraan guru honor,” ujarnya didampingi guru honor lainnya.

Hal serupa juga diharapkan guru lainnya. Terutama guru dari honor Bintan.

Kepsek SMK Perikanan dan Kelautan Bintan Erdatati mengatakan, di sekolahnya ada 29 orang majelis guru. Dari 29 orang itu, hanya 8 guru yang ASN, sudah termasuk kepala sekolah. ”21 guru lainnya, itu masih Guru Tidak Tetap (GTT),” sebut Erdatati.

Belum UNBK
Di lain hal, Erdatati menyampaikan, saat ini ada 73 siswa SMK Perikanan dan Kelautan Bintan yang mengikuti Ujian Nasional. Namun, ujian masih melaksanakan secara manual. Karena, sarana 21 laptop, 10 komputer tidak memadai untuk melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

”Jumlah komputer dan server di sekolah kami, tidak memadai. Kalau dipaksakan UNBK, hasilnya pasti tidak maksimal,” jelas Erdatati.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Hj Dewi Kumalasari SPd berjanji, dirinya akan menyampaikan aspirasi dan keluhan guru honor SMK dan SMA di Bintan, kepada Gubernur Kepri. Terutama tentang masa kerja atau pengangkatan para guru honor itu.

”Ini menyangkut kesejahteraan dan jaminan bagi guru honor, sampai masa pensiun. Perlu ada perlindungan hukum, berupa Peraturan Gubernur,” kata Dewi Kumalasari.

Kemudian, pada saat Musrenbang 2018 lalu, Dewi Kumalasari sudah memperjuangkan agar SMK Perikanan dan Kelautan di Bintan ini, dialokasikan dana untuk pembangunan 2 RKB dan labor untuk praktik penangkapan ikan. ”Anggaran yang sudah diplot itu, sekitar Rp 2,7 miliar. Mudah-mudahan terealisasi pada tahun 2019 nanti,” sebut Hj Dewi Kumalasari. (aan)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here