Gubernur Ajak Warga Awasi Pembangunan

0
932
H Nurdin Basirun

BATAM – Gubernur Kepri H Nurdin Basirun sangat berharap peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Peran serta itu bisa mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang bersih dan bertanggung jawab, sehingga terwujud clean government and good governance.

”Ini sesuai dengan amanat undang-undang dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai pemerintah,” jelas Nurdin saat membuka Sosialisasi dan Workshop SIMDA Perencanan (e-Planning) di Lingkungan Pemprov Kepri, di Kantor BPKP, Sekupang Batam, Rabu (7/6).

Nurdin berharap, sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) perencanaan (e-planning) ini akan makin memberikan kemudahan untuk semua pihak dalam mengetahui sistem perencanaan pembangunan suatu daerah. Karena kemudahan mengetahui semua sistem perencanaan pembangunan pada pemerintah daerah, satu sisi ikut mendorong publik dan masyarakat luas ikut melakukan kontrol dan pengawasan.

Baca Juga :  Penghujung 2018, Lanud RHF Gelar Doa dan Istighozah Bersama

Nurdin mendorong pemerintahan di Kepri bersama-sama menerapkan sistem e-planning tersebut. Hal ini agar ke depan penyelengaraan pemerintah baik pembangunan, pengelolaan keuangan dan lain sebagainya jelas dan transparan. Dengan demikian, ke depan penyelenggaraan pembangunan dalam hal transparansi keuangan dan perencanaan bisa mendapatkan penilaian seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sementara itu, Deputi BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto menjelaskan, pentingnya setiap pemerintah daerah untuk bisa melakukan tata kelola pemerintah yang baik.

Salah satu yang bisa dilaksanakan adalah dengan melakukan sistem perencanaan pembangunan yang juga baik. Karenanya, BPKP membuat kebijakan Simda yang bisa mencakup seluruh kegiatan pembangunan melalui e-planning ini.

Baca Juga :  Aparatur Pemprov Wajib Bebas dari Narkoba

Dijelaskan Gatot, aplikasi Simda ini nantinya dapat diimplemetasikan untuk pengelolaan keuangan bagi pemerintah daerah. Sistem ini akan lebih terintegrasi, karena didukung fasilitas dan sarana yang memadai. Melalui Simda ini juga pelaksanaan anggaran dan juga pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan di OPD misalnya, lebih terukur dan terjamin.

”Manfaat lain Simda ini, akan memudahkan penatausahaan, cepat, akurat dan efisien dalam menghasilkan informasi pembangunan daerah yang dilaksanakan,” jelas Gatot.

Sedang Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepri Panijo berharap, sosialisasi dan workhsop melalui e-planning bisa dimanfaatkan untuk belajar menyusun, menggunakan sistem Simda dalam penyusunan seluruh perencanaan pembangunan di daerah. (jek) 

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here