Gubernur Belum Teken UMS Batam

0
167
GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun memimpin rapat pembahasan UMS, Selasa (15/5) di Gedung Graha Kepri Batam. f-istimewa/humas pemprov kepri

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun belum meneken besaran Upah Minimun Sektoral UMS) di Batam. Gubernur memberi kesempatan terakhir bagi pengusaha dan asosiasi pekerja untuk membahasnya.

BATAM – NAMUN, gubernur juga menegaskan bahwa jika tidak ada lagi keputusan kedua belah pihak, maka ia akan meneken UMS tahun 2018. Nurdin juga menyampaikan secara serius bahwa antara pengusaha dan pekerja terjadi hubungan yang saling membutuhkan.

Hal itu harus menjadi landasan dalam memutuskan berbagai hal dalam hubungan kerja, termasuk dalam menentukan Upah Minimun Sektoral UMS). Hal itu disampaikan Nurdin di hadapan para utusan pekerja dan pengusaha dalam rapat pembahasan UMS, Selasa (15/5) di Gedung Graha Kepri Batam. Dari pekerja diwakili oleh Alfitoni Komisariat Cabang KSPI Batam. Sedangkan dari pengusaha diwakili oleh APINDO.

Rapat pembahasan yang dipimpin langsung oleh Gubernur itu, juga dihadiri Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Kapolda Kepri Irjen.Pol. Didid Widjanardi, SH, Danrem 033/WP Brigjen. TNI Gabriel Lema, Kabinda Kepri Brigjen.Pol. Suharyono, Kadisnaker Pemko Batam Rudy Sakyakirti, BP Batam, dan Perwakilan Bank Indonesia Kepri.

Nurdin juga menegaskan bahwa sebagai Gubernur dirinya tidak ada niat untuk menunda-nunda penetapan UMS tersebut seperti kesimpulan yang berkembang di tengah-tengah pekerja saat ini.

”Saya selaku Gubernur, bukan tak mau memutuskan. Tetapi keputusan tersebut harus mempertimbangkan kedua belah pihak. Keputusan itu harus menguntungkan semua pihak,” tegasnya.

”Tiap tahun seperti ini terus bagaimana bisa kondusif negeri kita. Kita hidup mencari makan di Kepri ini, mari kita sama-sama mengalah dan memasang niat baik agar persoalan ini selesai. Kami mau perbaiki segala sektor. Kita saling membutuhkan,” ungkapnya.

Suasana yang semula tenang, kemudian sedikit tegang karena belum berhasil mengeluarkan keputusan penetapan UMS. Hal itu karena belum adanya kesepakatan secara bersama dari asosiasi pengusaha. Pada kesempatan tersebut asosiasi pengusaha yang hadir hanya Apindo. Sementara dari ASITA, HTI, PHRI, BSOA, REI tidak hadir.(MARTUNAS-SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here