Gubernur Cuekin SK PAW Lamen Sarihi

0
425
Fiven Sumanti

Tanjungpinang – GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun sudah mendapat permintaan khusus dari Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kepri, terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) Lamen Sarihi dari jabatan Ketua DPRD Bintan.

Meski usulan dari Bupati Bintan diserahkan Desember 2016, gubernur masih ’cuekin’ usulan itu. Sudah sebulan, belum ada putusan.

”Memang sudah ada teman-teman dari Fraksi Golkar yang meminta saya. Tapi saya masih harus pelajari lebih khusus, dari sudut pandang hukum. Saya kan harus berdiskusi juga dengan Biro Pemerintah dan Hukum Setdaprov,” tegas Nurdin di Tanjungpinang, belum lama ini.

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Bintan Fiven Sumanti mempertanyakan, kajian atau alasan politis apa yang sedang dikaji Gubernur Kepri.

Sehingga menunda menyetujui surat pengajuan PAW Lamen Sarihi. Seharusnya, usulan itu sudah harus ada putusan. Karena masa proses usulan itu selama 14 hari kerja. Sekarang, sudah melebihi sebulan.

”Surat pengajuan sudah diterima Pak Gubernur, Desember 2016 lalu. Seharusnya, kami sudah terima informasi tersebut. Persyaratan pengajuan PAW telah lengkap, dan tidak ada aspek yang melawan hukum,” ujar Fiven, Senin (30/1) kemarin.

”Kami bisa toleransi. Karena kemarin, pada saat pengajuan masih masa pelantikan OPD serta pelantikan. Saat ini apa lagi yang masih harus ditunggu,” tegasnya lagi.

Sekretaris DPD II Golkar Hasriawady menegaskan, DPRD Kabupaten Bintan menyatakan, paripurna DPRD Bintan tentang pengusulan PAW Lamen Sarihi, sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan PP Nomor 16 Tahun 2010 serta Tata Tertib (Tatib) DPRD Bintan.

Sesuai Pasal 42 ayat 2 PP Nomor 16 Tahun 2010 huruf d, pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya, karena diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.

Selanjutnya, pada ayat 3 juga dikatakan, pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatanya sebagai mana ayat 2 huruf d, apabila yang bersangkutan, diusulkan oleh partai politiknya. Selanjutnya, dalam Pasal 43 ayat 1 juga dikatakan, usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya.

Hasriawady menambahkan, Lamen Sarihi seharusnya dapat membaca Bab XII, PP 16 tentang Pemberhentian, Penggantian Antar Waktu, Sebagai mana Pasal 102 ayat 3, yang menyatakan, Pemberhentiaan Anggota DPRD sebagai mana dimaksut Pasal 102 ayat 1 dan ayat 2, juga berlaku bagi Anggota DPRD, yang berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD dan atau atau pimpinan alat kelengkapan. (Suhardi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here