Gubernur Diminta Tangani PPDB

0
539
DISKUSI: Ketua Komisi IV DPRD Kepri Teddy Jun Askara saat diskusi dengan kepala SMKN 1 Tanjungpinang ketika berkunjung ke sekolah itu, Rabu (12/7) kemarin. f-suhardi/tanjungpinang pos

Ribuan Siswa Tak Tertampung

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi dan pembatasan siswa dalam kelas membuat banyak siswa tak tertampung. Gubernur Kepri H Nurdin Basirun pun diminta turun tangan menanganinya.

TANJUNGPINANG – Banyaknya persoalan yang muncul seakan tidak bisa ditangani Dinas Pendidikan Pemprov Kepri terutama untuk SMA sederajat. Di Batam misalnya, siswa SMA sederajat yang mampu diterima sekitar 4.000 orang. Sementara yang mendaftar sekitar 6.000 orang. Sehingga, sekitar 2.000 orang belum tertampung. Di Tanjungpinang, masih banyak juga siswa yang tidak tertampung. Kapasitas sekolah tidak mampu lagi menampung siswa.

Hal ini diketahui saat anggota Ketua Komisi IV DPRD Kepri Teddy Jun Askara (TJA) dan anggota, Yuniarni Pustoko Weni, Rudy Chua serta Sarafuddin Aluan mendadak turun langsung ke SMKN 1 dan SMAN 2 Tanjungpinang untuk memantau proses pendaftaran ulang di dua sekolah favorit itu, Rabu (12/7) kemarin.

”Kacau PPDB tahun ini. Bayangkan saja masih ada ratusan calon siswa baru yang belum tertampung sampai saat ini. Sementara penerimaan besok (Kamis, red) terakhir,” ujar TJA kepada wartawan usai meninjau lokasi SMAN 2 Tanjungpinang.Menurut politisi Partai Golkar Dapil Tanjungpinang itu, untuk sekolah favorit seperti SMAN 2, SMKN 1, SMKN 3 ini masih banyak waiting list calon peserta didik baru yang tak bisa tertampung.

”Orang Dinas Pendidikan satu per satu kita minta jawaban mereka, justru tidak dapat dihubungi. Kami bahkan akan meminta waktu Pak Gubernur supaya beliau turun tangan mengatasi masalah PPDB di Tanjungpinang saat ini,” tegas TJA. Di tempat yang sama, Yuniarni Pustoko Weni juga mengeluhkan hal yang sama. Ia pun tak menampik bahwa proses PPDB di Tanjungpinang tahun ini semrawut. Semua kepala sekolah seperti sengaja lari dari tanggung jawab.

Padahal, PPDB masih proses dan belum selesai. Namun banyak yang menghindar. Saat ini ada ratusan siswa khususnya yang mengadu ke dia yang belum mendaftar masuk sekolah lantaran, sekolah yang sebenarnya sudah sesuai zonasi tidak lagi bisa menampung calon peserta didik baru.

”Mereka tak mau masuk ke sekolah swasta lantaran biaya yang cukup besar. Kita pun harus maklumi kenapa orang banyak memilih sekolah negeri. Pertama masalah jaminan mutu dan kualitas serta sarana dan prasarana sekolah negeri lebih unggul dari sekolah swasta. Sehingga orangtua anak berbondong-bondong ingin menyekolahkan anaknya ke negeri,” jelas Weni. Menurut dia, Wali Kota Tanjungpinang melihat kondisi seperti ini sudah berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Bahkan meminta Gubernur turun tangan mengambil sikap.

”Pak wali kota sudah menyurati Kemendikbud untuk meminta solusi masalah fasilitas terhadap kebijakan Kemendikbud Nomor 17 tahun 2017 tentang kapasitas ruang kelas. Saya berharap kondisi ini segera mendapat solusi, karena kasihan generasi anak Kepri terancam tak masuk sekolah,” terangnya. Saat mereka melakukan kunjungan ke SMKN 1 Tanjungpinang, persoalan di sana adalah kekurangan ruang belajar.

Namun, masih bisa diakali dengan menggunakan ruang laboratorium untuk ruang belajar. Informasi yang diperoleh dewan, total siswa yang tak tertampung di SMAN 2 dan SMKN 1 Tanjungpinang sekitar 120 orang.(SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here