Gubernur Izinkan Tambang Bauksit

1
2313
BAUKSIT: Dum truck saat memuat bauksit di kawasan penambangan bauksit di Pulau Bintan sebelum diekspor, beberapa waktu lalu. F-zakmi/tanjungpinang pos

Larangan ekspor bijih bauksit mentah sejak Januari 2015 membuat sejumlah tambang bauksit tutup. Namun, larangan itu tidak berlangsung lama karena Peraturan Pemerintah (PP) No.01 tahun 2017 dikeluarkan.

DOMPAK – PP ini membuka kembali ekspor bauksit mentah atau dijual di dalam negeri. Gubernur Kepri H Nurdin Basirun pun juga setuju atas PP ini. Sehingga, gubernur juga mengizinkan tambang bauksit dibuka sesuai aturan di PP itu.

Meski demikian, gubernur menegaskan, yang bisa menambang bauksit adalah perusahaan yang sudah dapat izin. Dan pengawasan akan dilakukan ketat. Gubernur Kepri H Nurdin Basirun tak melarang operasi pertambangan bauksit beroperasi kembali setelah sekian lama mati suri.

Menurutnya, pemerintah akan mendorong sektor yang dapat mendorong peningkatan ekonomi, tentu harus ikuti aturan dan prosedur yang berlaku. ”Semua potensi kita berikan, apalagi sudah dikeluarkan izin dari pemerintah pusat,” ujar Nurdin kepada Tanjungpinang Pos, kemarin.

Bagi Nurdin, pemerintah akan membantu dengan mempermudah segala aspek yang menghambat persoalan administrasi, jika hal itu ada kaitannya dengan investasi. ”Operasi boleh, tentu harus menyelesaikan masalah perizinan,” jelas Nurdin.

Nurdin tidak menghambat, apabila ada investor yang ingin melakukan investasi di sektor apapun. Mengingat potensi yang ada di Kepri baik darat sampai dengan lautan masih sangat melimpah. ”Untuk menjalankan kegiatan itu, patuhi ketentuan, kemudian patuhi masukan pemerintah, Gubernur,” tegasnya.

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2017 mengatur tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi agar perusahaan tambang dapat mengekspor mineral dalam bentuk konsentrat.

Pertama, perusahaan tambang yang memiliki Kontrak Karya harus mengubah izinnya menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) jika ingin mengekspor dalam bentuk konsentrat mineral. IUPK berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang, maksimal sebanyak dua kali.

Kedua, perusahaan tambang yang memiliki IUPK wajib membangun smelter dalam waktu lima tahun. Pemerintah akan melakukan evaluasi setiap enam bulan untuk memeriksa perkembangan pembangunan smelter.
Jika sengaja tidak membangun smelter, maka akan dicabut rekomendasi ekspornya.

Ketiga, perusahaan tambang juga wajib melakukan divertasi hingga 51 persen secara bertahap dalam waktu sepuluh tahun.

Tujuan PP ini diterbitkan untuk meningkatkan terciptanya penerimaan negara, terciptanya lapangan kerja yang lebih baik, mendukung mempertahankan pertumbuhan ekonomi di daerah yang ada pertambangannya serta menjaga iklim investasi yang bagus.

Sebelumnya, Kepala Distamben, ESDM Pemprov Kepri Amjon mengatakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral dan Batubara telah memberikan rekomendasi persetujuan ekspor mineral bauksit dengan nomor surat 2350/30/DJB/2017.

PT. BPB memperoleh rekomendasi persetujuan ekspor mineral bauksit yang mana rekomendasi ekspornya tersebut dikeluarkan atas nama PT Lobindo Nusa Persada, selaku perusahaan pemilik IUP OPK Nomor 1037 tahun 2017 yang juga anak perusahaan yang memiliki saham di PT BPB.

Amjon menambahkan, PT Lobindo Nusa Persada merupakan anak perusahaan PT BPB. Menurut Amjon, di Kepri PT Lobindo itu sudah mendapat kuota 1,5 juta ton per tahun untuk menjual. Sudah keluar SK menterinya.

Jadi Kepri salah satu provinsi yang disetujui Menteri ESDM untuk mendapat kuota sebanyak 1,5 juta ton per tahun. Yakni PT BPB yang merupakan anak perusahaannya PT Lobindo Nusa Persada.

Tinggal mengurus Persetujuan ekspor (PE) ke Menteri Perdagangan RI untuk mendapatkan pengurusan izin ekspor. PP No.01 tahun 2017 membolehkan ekspor bauksit atau menjualnya dalam daerah. Karena PP sudah ada, maka dikeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017 (Permen ESDM 5/2017), dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017 (Permen ESDM 6/2017).

Permen No.5 itu untuk membuat smelter. Permen No.6 dikasih waktu 5 tahun untuk bross wash, pencucian 42 persen.(SUHARDI-MARTUNAS)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here