Gubernur Konsultasi ke Mendagri & Menkeu

0
508
LEGO JANGKAR: Kapal tanker saat lego jangkar di Tanjungpinang, belum lama ini. F-isep/tanjungpinang pos

Percepat Pergub Lego Jangkar

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun tidak mau gegabah untuk meneken Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Lego Jangkar.

DOMPAK – NURDIN mengatakan, sebelum meneken Pergub tersebut, dirinya akan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Kementerian Keuangan (Menkeu). Alasannya, semua produk hukum yang dibuat di daerah agar tidak melanggar aturan di atasnya. Apalagi, terkait lego jangkar ini, ada juga hak pemerintah pusat di sana. Memang, kata Gubernur, konsep Pergub itu sudah disusun dan sudah dibahas mereka dengan matang. Namun, tetap harus dikonsultasikan dulu sebelum dibatalkan jika menyalahi aturan.

”Apalagi, ada beberapa item yang menjadi hak pusat. Bisa saja kita ambil masuk kas dan dikembalikan sesuai hak pusat. Tapi jalurnya kan tidak pas lagi,” katanya mencontohkan. Dijelaskannya, soal lego jangkar ini, banyak item yang harus dibahas dengan kementerian. Sehingga tidak berbenturan ke depan. Ia tak ingin pergub yang dikeluarkannya justru tak sesuai dengan aturan di atasnya.

”Tunggu saya konsultasikan dulu. Kalau tidak masalah, baru saya teken,” ungkapnya. Soal item apa yang menjadi kewenangan pusat dalam pengelolaan 12 laut ini, Nurdin mengatakan, pihak KSOP yang lebih tahu. ”Tanya KSOP, mereka tahu semua itu,” ungkapnya. Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Jamhur Ismail mengatakan, memang dalam pengelolaan ruang 12 mil laut itu banyak item yang harus diperhatikan.

”Ada yang menjadi hak provinsi dan ada yang menjadi hak pusat. Misalnya, jasa navigasi dan rambu, itu tetap menjadi hak pusat meski di 12 mil laut,” jelas Jamhur. Di draft Pergub yang dibuat tersebut semua item itu sudah jelas. Namun, tetap perlu dikonsultasikan ke kementerian terkait agar tidak masalah ke depan.

Tapi yang menjadi kewenangan provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah, kewenangan 12 mil laut di tangan provinsi. Soal uang lego jangkar yang sudah harusnya masuk ke provinsi sejak April 2017 lalu, Jamhur mengatakan, uang itu seharusnya tidak bisa hilang.

Jika ada kapal yang keluar dalam tiga bulan ini, maka uangnya masih dipegang pihak BUP yang mengelola titik labuh jangkar itu. Dijelaskannya, kapal masuk dan berlabuh di titik lego jangkar bisa parkir berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Sehingga, kapal-kapal yang masuk April lalu bisa saja bayarnya akhir tahun ini atau tahun sesuai jadwal kapan mereka keluar.(MARTUNAS-SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here