Gubernur Memohon ke Mendagri

0
950
NAIK SEPEDA: Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun naik sepeda mini saat mengunjungi Pulau Buluh, Kota Batam, akhir Desember 2016 lalu. f-mazpram/humas pemprov kepri

Kena Sanksi Penundaan Dana Perimbangan

APBD Kepri 2017 lambat disahkan. Akibatnya, Pemprov dan DPRD Kepri didera dua sanksi yakni dari Mendagri dan Kementerian Keuangan.

Tanjungpinang – Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2017, idealnya Oktober telah masuk pembahasan RAPBD pokok.

Mendagri Tjahjo Kumolo juga mengingatkan APBD provinsi dan kabupaten/kota paling lambat disahkan pada tanggal 21 Desember mendatang. Namun, jika melewati Januari 2017 maka ada konsekuensi berupa evaluasi dari Kemendagri.

Jadi sanksinya memang sudah ada dan disesuaikan dengan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni pimpinan DPRD, anggota DPRD, kepala daerah tidak akan diberi gaji selama 6 bulan.

Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudi Chua yang membidangi keuangan mengatakan, sanksi itu memang ada.

Namun, DPRD Kepri bisa lepas dari sanksi tersebut mengingat di pasal lain disebutkan juga bahwa sanksi tersebut tak berlaku bagi DPRD apabila eksekutif yang lambat menyerahkan RAPBD.

Baca Juga :  Hari Ini, Piagam SMRS Diarak

Tahun ini, RAPBD dari Pemprov Kepri terlambat masuk.

”Harusnya Oktober atau November sudah masuk. Tahun ini, kalau tak salah masuknya Desember,” ujar Rudi Chua via ponselnya, kemarin.

Tapi, jika sanksi itu dijatuhkan ke kita, maka dirinya mau tidak mau tetap menerimanya.

”Tapi bukan itu yang terpenting. Karena yang merasakannya juga tak seberapa. Kalau sanksi Kemenkeu itu diberlakukan, semua merasakannya. Atau, bila sanksi Kemenkeu itu tidak diberlakukan, keterlambatan pengesahan APBD ini juga sudah mempengaruhi laju ekonomi,” tegasnya.

Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun pun meminta pengertian pemerintah pusat untuk tidak menjatuhkan sanksi tersebut. Bahkan, gubernur minta agar Kemendagri dan Kemenkeu memahami kondisi Kepri sejak tahun lalu hingga saat ini.

Kondisi Kepri yang dimaksud gubernur adalah mulai dari belum adanya wakil gubernur, meninggalnya almarhum Gubernur HM Sani, pembahasan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), pebahasan Ranperda RT-RW, pembahasan Ranperda APBD dan lainnya.

Baca Juga :  Dokter Asing Bisa Praktik di Batam

Bahkan, Pemprov Kepri sudah mengirim surat resmi ke pusat dan menjelaskan kondisi Kepri saat ini sehingga pengesahan APBD sampai molor dari batas waktu yang ditentukan.

Rudi Chua mengatakan, langkah yang dilakukan Pemprov Kepri tersebut sudah bagus.
Mungkin, Mendagri bisa memahami hal itu. Namun, Menkeu belum tentu menerima alasan-alasan itu.

Terkait apakah sanksi itu akan diberlakukan nanti atau tidak, Rudi Chua mengatakan belum mengetahuinya. Sebab, jika sanksi itu berlaku tentu akan ada surat resmi dari Mendagri atau Kemenkeu.

Yang membuat Rudi Chua khawatir bukan sanksi Mendagri, namun sanksi Kemenkeu. Sebab, apabila dana perimbangan ditunda penyalurannya, maka berpengaruh pada pembangunan.

”Sekarang, kita belum tahu pasti penundaan itu. Kalau pun tetap dilakukan, tentu akan akan dijelaskan mana yang ditunda. Apakah DAU, DAK, atau DBH,” ungkapnya lagi.

Baca Juga :  Geopark Global, Target Pemerintah Pusat

Nurdin Basirun berharap, dengan surat resmi yang dikirimkan, mudah-mudahan sanksi itu tidak jadi diterapkan.

”Kita doakan lah sama-sama semoga jangan sampai (diterapkan, red). Yang jelas, kita sudah kirimkan surat resmi,” bebernya kepada wartawan, kemarin.

Diberitakan sebelumnya, bagi daerah yang tidak menyampaikan data dimaksud secara lengkap dalam batas waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi berupa penundaan dana perimbangan.

Tahun 2017 ini, dana perimbangan yang diterima Pemprov Kepri dari APBN sekitar Rp 2,039 Triliun. Hanya saja, dalam surat Kemenkeu tersebut tidak disebutkan berapa nilai perimbangan yang akan ditunda penyalurannya.

Tidak disebutkan juga, jenis dana perimbangan yang akan ditunda dan tidak disebutkan juga sampai kapan sanksi itu berlaku.(MARTUNAS-SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here