Gubernur Minta Percepat Bahas APBD-P

0
530
DISKUSI: Gubernur Kepri H Nurdin Basirun diskusi dengan sejumlah pejabat Pemprov Kepri tentang pembangunan Pelantar I-II Tanjungpinang. f-martunas/tanjungpinang pos

Gubernur Kepri H Kepri Nurdin Basirun mengakui saat ini pihaknya tengah menggesa proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

DOMPAK – Hal tersebut dimaksudkan agar proses pembangunan di Kepri menggunakan APBD-P dapat berjalan optimal dan tepat waktu. ”Saat ini kita lagi proses. Kita minta dipercepat agar pembangunan tidak terganggu di akhir tahun,” ujarnya kemarin. Pembahasan tersebut sudah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov dan Tim Banggar DPRD Kepri menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

Selain itu, diakui Nurdin, APBD-P 2017 Kepri mengalami peningkatan dari sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan ada penambahan puluhan miliar pendapatan daerah. Ia berharap, proses APBD-P 2017 ini bisa dipercepat. Dirinya juga sudah meminta pihak TAPD dan DPRD Kepri segera menyelesaikan proses tersebut sesegera mungkin. Agar, pengalaman lambannya proses APBD 2017 hingga berdampak lesunya perekonomian tidak terulang kembali. ”Kita minta cepat secara paralel dengan pembahasan APBD murni 2018,” tutupnya.

Para wakil rakyat di DPRD Dompak meminta pembahasan APBD P dipercepat. Sehingga pembahasan APBD murni 2018 tidak terlambat dan bisa disahkan sebelum akhir tahun. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepri mengajukan dana APBD Perubahan 2017 Provinsi Kepri ke DPRD Kepri sebesar Rp 3,43 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenikan sekitar Rp 63 miliar dari nilai APBD Murni 2017 dengan total sekitar Rp3,3 triliun.

Kepala Bappeda Kepri, Naharuddin juga menyampaikan, pengajuan APBD Perubahan 2017 itu, dilakukan setelah sebelumnya TAPD Kepri telah merampungkan pembahasan draft APBD Perubahan 2017 itu dengan sejumlah Kepala OPD di Pemerintah Provinsi Kepri. Selanjutnya, lanjut Naharudin, pembahasan draft APBD Perubahan 2017 itu, nantinya akan kembali dilakukan antara TAPD pemerintah dengan tim Banggar DPRD Kepri. Dirinya mengakui, dari total Rp 3,4 triliun besaran APBD-P 2017, Kepri masih tetap mengalami defisit yang diakibatkan besaran Silpa APBD 2016 lebih kecil dari Silpa setelah audit BPK. ”Jadi, defisit terjadi karena besaran Silpa APBD 2016 yang ditetapkan lebih besar dari Silpa setelah diaudit BPK. Silpa yang kita tetapkan pada APBD 2016 Rp 196 miliar, ternyata setelah diaudit BPK, Silpa kita dari APBD 2016 hanya Rp 59 miliar kan. Sehingga terjadi selisih hampir Rp 99,6 miliar,” ujarnya.

Kendati demikian, di sektor pendapatan pada 2016, APBD Kepri mengalami kenaikan. Demikian juga untuk dana DAU, juga mengalami kenaikan atas adanya penambahan guru di Provinsi Kepri, seiring dengan penyerahan kebijakan guru SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke Provinsi Kepri. Namun, pada APBD Perubahan 2017, Pemerintah Provinsi Kepri akan membutuhkan anggaran lain, seperti dana tunjangan sertifikasi guru yang membutuhkan anggaran hampir Rp 15 miliar. Demikian juga tunjangan lain yang pada APBD Murni 2017 lalu belum dianggarkan. Hingga harus terpaksa dianggarkan di APBD Perubahan 2017, dengan melaksanakan rasionalisasi.(SUHARDI-MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here