Gubernur Ngotot, Wako Menolak

0
589
H Nurdin Basirun

Pro dan Kontra Reklamasi Teluk Keriting  

Pro dan kontra rencana reklamasi Teluk Keriting oleh Gubernur Kepri semakin meruncing. Wali Kota Tanjungpinang H Lis Darmansyah tetap menolak rencana reklamasi. Sedangkan Nurdin Basirun tetap ngotot untuk melakukan reklamasi.

TANJUNGPINANG – Hingga saat ini, Pemko dan Pemprov masih belum menemukan titik terang. Petinggi Pemko dan Pemrov Kepri juga belum mau duduk bersama.

H Lis Darmansyah menolak reklamasi dengan berbagai alasan. Pertama, Pemprov Kepri belum menjelaskan daerah mana saja yang akan direklamasi.

”Jangan tanya saya, tanya saja ke Pemprov, yang jelas hingga sekarang belum ada duduk satu meja membicarakan itu (reklamasi Teluk Keriting, red),” kata Lis, baru-baru ini.

Lis menjelaskan, hal pertama yang harus disepakati adalah penataan bukan reklamasi. Sebab menurut Lis, dengan penataan maka masyarakat masih mempunyai rasa memiliki terhadap daerahnya. Serta tidak menghilangkan identitas aslinya.

”Kalau dalam rancangan saya, Teluk Keriting itu nanti menjadi wilayah kampung asli seperti di Malaysia,” tegasnya.

”Dibangun secara modren tetapi tidak menghilangkan unsur budaya dan nilai tradisi,” jelasnya.

Politisi PDIP menjelaskan, konsep dan desain yang ingin dibuat harus disiapkan terlebih dahulu oleh Pemprov. Dan kemudiian didudukkan bersama dengan masyarakat untuk mencari kata mufakat.

”Saya berprinsip setiap rencana yang saya utarakan terkait penataan dan pembangunan terlebih dahulu saya menyiapkan gambarnya. Saya tidak tahu apakah Pemrov sudah memiliki gambar lengkap terkait perencanaan yang diwacanakannya tersebut,” bebernya dengan memberikan contoh gedung gonggong.

Kemudian masjid terapung serta gedung food court, meskipun gagal dibangun karena anggaran minim tahun ini.

Permasalahan di lapangan jika konsep dan rancangan sudah diterima masyarakat adalah terkait tentang sertifikat. Karena masyarakat Teluk Keriting tidak bisa memiliki sertifikat hak milik.

Selain itu, pejabat pentolan partai banteng ini juga memikirkan wilayah pesisir lainnya termasuk Kampung Bugis dan Pulau Penyengat dan diharapkan Pemprov juga memikirkan daerah tersebut.

”Saat ini Pemprov baru mewacanakan akan reklamasi Teluk Keriting, bagaimana dengan Kampung Bugis dan Penyengat? kan wilayah pesisit juga. Makanya saya bilang jika konsepnya tidak matang, saya dengan tegas menolaknya, lagi pula Pemko juga sudah ada RTRW yang tidak bisa dilanggar,” terangnya.

Dalam RTRW Pemko, Lis menyampaikan bahwa Tanjungpinang merupakan kawasan water front dengan tidak melakukan reklamasi secara menyeluruh.

”Bukan berarti saya anti reklamasi, boleh-boleh saja asal pembagiannya jelas. Misalnya 80 penataan, 20-nya reklamasi. Karena daerah Tanjungpinang ini sangat eksotis kalau dilakukan penataan dengan baik. Nilai eksotis itu akan hilang jika reklamasi menyeluruh dilakukan,” bebernya yang memiliki tujuan agar masyarakat tetap mempunyai rasa memiliki meskipun telah dilakukan penataan.

Sebelumnya, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun akan memprioritaskan pembangunan modren yang dapat menggugah semangat wisatawan lokal maupun manca negara untuk berkunjung ke Ibu Kota Provinsi Kepri di kawasan Teluk Keriting.

”Dalam waktu dekat perumahan masyarakat Teluk Keriting akan ditata menjadi modren. Kita akan tata ulang kembali,” ujar Nurdin menjanjikan.

Nurdin sudah memerintahkan beberapa kepala OPD di lingkungan Pemprov, untuk menganggarkan dana reklamasi di kawasan Teluk Keriting.

Rencana proses penataan kawasan perumahan masyarakat di Teluk Keriting adalah salah satu contohnya.

Nurdin ingin Tanjungpinang sebagai Ibu Kota provinsi nyaman untuk dikunjungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

”Tidak masalah kita habiskan biaya, yang penting masyarakat nyaman,” tegasnya.(YOAN-SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here