Gubernur: Rempang Sudah Jadi KEK

0
1189
Sarapan pagi: Gubernur Kepri dan Wali Kota Batam saat sarapan bersama rombongan DPR RI serta FKPD di Batam, kemarin.f-istimewa/humas pemko batam

BATAM – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun mengungkapkan kini Rempang dan Galang sudah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK).

Namun, peraturan penetapannya masih ditunggu Pemerintah Provinsi Kepri. Selain itu, diungkapkan jika Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), sudah menetapkan Relang dikelola pemerintah daerah (Pemda).

Pernyataan itu disampaikan Nurdin Basirun di Batam, Kamis (20/4) saat bertemu dengan Komisi VI DPR RI.

Hanya saja, nantinya apakah dikelola pemerintah provinsi atau Batam, Nurdin mengaku belum mengetahui. Demikian dengan pencabutan status quo yang masih belum jelas hingga saat ini.

”Presiden Jokowi sudah menyetujui Rempang Galang jadi KEK, dan dikelola pemerintah daerah. Tinggal menunggu peraturannya dan siapa pemerintah daerahnya. Apakah pemerintah kota atau provinsi. Saya sih, terserah saja siapa,” ujar Nurdin yang duduk bersama Wali Kota Batam, HM Rudi.

Sementara, Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kota Batam, Wan Darussalam menyatakan hal yang berbeda dengan Nurdin.

Baca Juga :  PKB Partai Pertama Dukung Soerya di Pilgub

Wan mengisyaratkan, Rempang Galang, dikelola dua pihak. Pihaknya meminta bantuan Komisi VI DPR RI untuk merealisasikan itu.

”Berdasarkan hasil Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 30 Maret 2017, diputuskan bahwa kawasan Pulau Rempang Galang menjadi KEK, yang pelaksanaannya berpedoman kepada Undang Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang KEK,” katanya.

Sementara, khusus untuk di luar KEK di Rempang Galang merupakan kewenangan pengelolaan Pemerintah Kota Batam berdasarkan Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

”Merujuk pada UU No. 5 Tahun 1960, status tanah di Pulau Rempang Galang sampai dengan saat ini adalah tanah negara,” bebernya.

Menurutnya, sesuai Keppres 28 nomor 1992 dan Kepmen Agraria, pengurusan tanah di Daerah Industri P Rempang Galang hanya penambahan wilayah lingkungan kerja dan baru sebatas kesediaan.

Baca Juga :  BP Ingatkan Investor Plastik Jaga Lingkungan

Namun merujuk UU nomor 53 tahun 1999 secara administrasi hak-hak keperdataan masyarakat di Relang, menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam.

”Sementara, PP 46/2007 secara prinsip Hak Pengelolaan (HPL) di Rempang Galang menjadi kewenangan BP Batam,” katanya.

Sementara di Pulau Batam, Wan meminta agar keseluruhan pembangunan di Pulau Batam diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam. Alasannya, di Pulau Batam, kawasan investasi telah bercampur dengan kawasan permukiman.

”Sementara khusus untuk kegiatan yang berkaitan dengan dengan pelabuhan laut dan pelabuhan? udara, penyelenggaraannya dapat dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan RI dengan menunjuk operator pelaksananya seperti Pelindo, Angkasa Pura dan lainnya,” imbuhnya.

Selain itu, diminta agar fasilitas di Pulau Batam tetap diberikan dalam masa transisi, dengan jangka waktu tertentu. Pengurangan fasilitas (FTZ), diminta dilakukan secara bertahap.

”Kita minta Pulau Batam di Pemko, karena itu juga mengacu UU nomor 23 tahun 2014 yang menyebutkan, pertanahan menjadi urusan wajib pemerintah daerah,” beber Wan.

Baca Juga :  BP dan Pemko Kompak Safari Ramadan

Sehingga diminta agar pengelolaan Pulau Batam yang menjadi kewenangan BP Batam dilepaskan. Kemudian tanah yang menjadi pemukiman dijadikan hak milik.

Sementara tanah negara untuk kawasan investasi atau nonpemukiman agar diserahkan ke BPN.

”HGB di luar pemukiman, diserahkan ke BPN. Jadi pengelolaan Pulau Batam diserahkan ke Pemko,” ujarnya.

Dengan penyerahan pengelolaan Pulau Batam itu, maka ASN yang bertugas di BP Batam akan menjadi pegawai Pemko Batam atau pemerintah.

”Yang saat ini bertugas di BP Batam, akan dilebur menjadi pegawai pemerintah pusat atau pemerintah daerah,” usul Wan, mewakili Wako Batam.(MARTUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here