Gubernur Tolak Permintaan Pendemo

0
555
SALING DORONG: Polisi dan pendemo saling dorong di pintu masuk Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Senin (24/7). f-raymon/tanjungpinang pos

DOMPAK – Gubernur Kepri H Nurdin Basirun secara tegas menolak beberapa permintaan sejumlah massa yang menggelar aksi demo di depan Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Senin (24/7) kemarin. Menurut pejabat nomor satu di Provinsi Kepri itu, apa yang sudah direncanakan untuk proyek pembangunan Kepri saat ini, sudah terencana berdasarkan e-planning, e-budgeting dan e-program Pemerintah Provinsi Kepri.

”Mohon dipahami bersama, pemerintah itu tidak boleh begitu saja diintervensi. Pemerintah harus kuat, bukan berarti kami menolak permintaan adek-adek, bapak semua,” tegas Nurdin saat menjamu massa aksi demo. Dalam aksi tersebut, massa yang datang sekitar puluhan orang meminta sejumlah proyek besar yang sudah direncanakan Nurdin bersama kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini, harus dibatalkan.

Mereka menganggap, apa yang direncanakan Nurdin seperti membangun jalan fly over di simpang tiga Mal Ramayana menuju Jembatan Dompak, serta beberapa proyek jembatan di wilayah Karimun yang menelan anggaran ratusan miliaran rupiah adalah tindakan yang tidak tepat sasaran. Sejumlah pendemo meminta Gubernur menunda atau membatalkan proyek jumbo tersebut. Hanya saja Nurdin bersi keras, bahwa apa yang sudah direncanakannya saat ini adalah untuk pembangunan Kepri agar lebih maju.

Supaya siapapun pengunjung yang datang ke Kepri merasa senang, sehingga berniat untuk berinvestasi di Kepri. ”Saya ingin kampung kita ini bagus, kalau tak bagus gimana orang mau berinvestasi,” ucap Nurdin.

Para pengunjuk rasa juga menanyakan rencana pemprov yang ingin membangun kawasan wisata Kampung Teluk Keriting. Nurdin menjawab ketus. ”Saya juga siap, terserah mau buat apa,” tegas Nurdin menjawab salah satu juru bicara pendemo.

Menurut Nurdin, upaya pemprov ingin membangun kawasan Teluk Keriting tersebut sudah bulat. Nurdin bahkan meyakinkan kepada seluruh massa yang hadir, tidak ada reklamasi dalam pembangunan kawasan tersebut. ”Pembangunan Teluk Keriting tidak meninggalkan arsitektur yang ada,” tegas dia.

Sejak pagi, massa yang mengatasnamakan Solidaritas Masyarakat Kepulauan Riau menyatakan sikap sebagai berikut, menolak rencana pembangunan jalan layang atau fly over di Tanjungpinang dan jembatan interkoneksi antarpulau di Karimun yang dalam rancangannya menghabiskan anggaran Rp 370 miliar. Massa juga mendesak Pemprov Kepri untuk membatalkan proyek-proyek sebagaimana yang disebutkan di atas karena dianggap mengebiri hak-hak masyarakat Kepri di daerah-daerah tertinggal yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur secara merata.

Mendesak Pemprov Kepri untuk lebih memprioritaskan dan menyelesaikan pembangunan pada daerah-daerah kabupaten/kkota se-Kepri yang juga merupakan prioritas pembangunan, dimana sampai saat ini masih tertinggal. ”Kami mohon kepada Pak Gubernur untuk tidak ego sentris Karimunisasi. Dibagi-bagilah, ke kabupaten kota lainnya. Rangkul, karena bapak bukan milik satu daerah tapi milik tujuh kabupaten kota,” tegas Anta salah satu koordinator peserta aksi. (ais/mon)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here