Gunakan Money Politics Suatu Penghianatan

0
55
Jawade Hafiz foto bersama dengan Walikota Tanjungpinang Syahrul dan Wakil Walikota saat diskusi di Tanjungpinang f-istimewa

Pakar Hukum dari Unissula Semarang Dr Jawade Hafiz menyatakan politisi yang menggunakan money politics dalam merebut kursi dewan sama dengan melakukan penghianatan atas kedaulatan rakyat.

TANJUNGPINANG – Pemilih pemilu 2019 tidak boleh memilih politisi yang menggunakan uang agar mereka dipilih. ”Yang bikin rusak sistem kita ini ya, dari kalangan partai politik.Merek yang membuat aturan kemudian mereka sendiri yang melanggar aturan yang mereka buat. Oleh karena itu pemilu 2019 inilah saatnya memilih wakil wakil rakyat dan pemimpin memiliki integritas yang baik,” ujar Dawade saat diskusi bersama ICMI Tanjungpinang belum lama ini di Tanjungpinang.

Dikatakan, besarnya ongkos politik yang dikeluarkan caleg dan calon pemimpin menyebabkan mereka yang terpilih ketika duduk menjadi anggota DPRD atau menjadi pemimpin di negeri ini akan mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan selama masa kampanye.

”Jangan heran jika kita melihat sekarang banyak politisi yang masuk penjara baik itu anggota DPR, gubernur, hingga menteri dan bupati karena mereka dituntut untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan selama kampanye,” kata Dawade.

Tentu rakyat akan rugi memilih wakil rakyat yang model seperti itu. Karena mereka yang terpilih tidak akan memperhatikan rakyat yang sudah memilih mereka. ”Dan terlalu murah suara rakyat dihargai Rp200 ribu, sementara mereka menjadi anggota DPRD atau pemimpin di negeri ini selama lima tahun,” kata Dawade.

Disebutkan, model demokrasi Indonsia saat ini menjadi agak rusak karena memang dirusak oleh politisi yang ada saat ini. Mereka yang membuat aturan dan mereka pula yang melanggar aturan yang dibuat sendiri.

”Jadi di pelbagai kegiatan ilmiah saya katakan bahwa sistem demokrasi kita sesuai Undang-Undang Dasar 1945 harusnya bukan sistem pemilu langsung saat ini, namun sistem perwakilan. Karena dengan sistem perwakilan lebih bisa membatasi money politik maupun calon calon yang tidak berkualitas maju ke arena. Kalau sekarang kan susah jadinya. Siapapun asal punya banyak duit bisa dibuat populer dan terkenal.Namun yang seperti ini terkadang jauh dari yang diharapkan. Maka di pemilu saat ini carilah pemimpin yang satu akidah dan memiliki integritas,” katanya.

Sementara itu Plt Sekretaris Partai Kebangkita Bangsa (PKB) Kota Tanjungpinang Rini Pratiwi sepakat apa yang disampaikan oleh Dawade. ”Pada prinsipnya memang Indonesia dan Kepri ke depan harus diisi oleh politisi yang memiliki integritas yang teruji. Di PKB kami sampaikan caleg caleg harus turun langsung ke masyarakat. Rebut hati rakyat dengan serius agar mereka memilih caleg caleg dari PKB bukan karena materi, tapi karena program dan visi misi yang sampaikan dapat menarik simpati masyarakat Tanjungpinang. Bukan karena materi yang diberikan kepada pemilih,” kata Rini.

Dikatakan Rini, untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, maka diperlukan caleg yang betul betul berkulitas. ”Kita harus sama sama melakukan kampanye dan pendekatan program nyata yang bisa membantu meringankan beban dan persoalan warga Tanjungpinang. Sehingga ketika mereka caleg caleg dipilih menjadi wakil rakyat, yang bersangkutan harus berjuang dengan maksimal untuk menjadi juru bicara rakyat yang diwakili,” katanya.

Sistem kampanye saat ini, sebutnya, sudah memberikan keadilan. Karena pembatasan kampanye di media massa membuat caleg berada dan tidak berada sama sama tidak dapat melakukan kampanye di media. KPU yang akan memfasilitasi kampanye di media massa walaupun hanya 14 hari.

”Setidaknya itu bisa mengenalkan partai kepada masyarakat dalam waktu 14 hari. Karena 6 bulan kita akan melakukan kampany door to door di tengah masyarakat,” ujar dosen caleg PKB di dapil Tanjungpinang Timur itu. (PATRIA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here