Gunakan Politik Uang Bisa Dipenjara 2 Tahun

0
382
Ketua Bawaslu dan Kapolres foto bersama f-istIMEWA

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tanjungpinang gandeng lembaga Pemantau untuk mengawasi proses tahapan pemilu, terutama mencegah praktek money politics guna mewujudkan pemilu bersih, berkualitas dan bermartabat. Jika terbukti, pelaku politik bisa dipenjara 2 tahun.

TANJUNGPINANG – ”Melawan politik uang harus menjadi komitmen kita semua, baik masyarakat, caleg peserta pemilu maupun pemantau karena money politik dapat merusak nilai-nilai demokrasi elektoral yang bersih bermartabat dalam melahirkan wakil rakyat dan pemimpin berkualitas,” kata Muhamad Zaini Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang setelah KAMMI, kini Bawaslu Kota Tanjungpinang melaunching HMI Tanjungpinang sebagai Pemantau Pemilu 2019. Disejalankan dengan diskusi panel, deklarasi pemilu damai dan bermartabat, yang ditaja oleh HMI melibatkan berbagai organisasi pergerakan mahasiswa, di Aula Polres Kota Tanjungpinang, Sabtu (10/11).

Baca Juga :  Soerya di PAN Jadi Empat Sehat

Zaini menjelaskan politik uang sudah jelas dilarang dan tidak dibenarkan di dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PKPU No.23 Tahun 2018 tentang kampanye dan Perbawaslu No.28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye.

Bahkan sanksinya tegas, dalam Pasal 523 Ayat 1 UU 7/2017 bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud Pasal 280 Ayat 1 Huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,

Baca Juga :  Suara Prabowo Menang di TPS Syahrul

”Mari kita sukseskan pemilu yang bersih, karena politik uang mengakibatkan lunturnya prinsip demokrasi, mendelegitimasi dan mendistori proses pemilu, melemahkan akuntabilitas politik,” ujanrya

Sambung dia, setiap ada dugaan pelanggaran money politik, segera laporkan kepada Bawaslu atau Panwaslu Kecamatan/Kelurahan, kami akan segera menindaktegas dan diproses di Sentra Gakkumdu yang terdiri dari 3 lembaga, Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian.

Senada dengan Kapolres Tanjungpinang Ucok Lasdin Silalahi, menghimbau agar semua pihak menjaga kondusifitas.(ABAS)

 

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here