Guru Agama Tagih Janji Pemko

0
445
MENINJAU: Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga bersama Simon Awantoko meninjau SD Swasta O14 GPIB Tanjungpinang, belum lama ini. f-tunas/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Hampir 90 persen sekolah di Tanjungpinang tidak memiliki guru agama Kristen dan Budha yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mayoritas sekolah mengandeng para pendeta atau sarjana agama yang mengajar.

Meski dibutuhkan, kesejahtraan mereka kurang diperhatikan. Hal ini dikatakan Anggota Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang Simon Awantoko yang banyak menerima aduan tersebut.

Ia mengaku sudah memperjuangkan, agar para guru agama yang berstatus honor sekolah mendapat bantuan, minimal biaya transportasi. Hanya saja hingga kini belum bisa terealisasi.

”Kemarin beberapa guru agama Kristen dan Budha sudah berjumpa saya. Saya secara pribadi tak setuju jika para guru tersebut hanya mendapat gaji sesuai kemampuan sekolah. Ada yang Rp 300 dan Rp 400 ribu per bulan,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (24/10).

Para guru agama tersebut memang niat mengajar sebagai pengapdian, terutama yang berstatus pendeta. Hanya saja, jika tidak diberikan ucapan terima kasih dalam biaya transportasi, dinilai tak wajar. ”Kasihan para guru tersebut, sudah mengajar meluangkan waktu, biaya transportasipun tak dapat diganti,” tuturnya.

Persoalan ini sudah disampaikan ke Wali Kota Tanjungpinang dan Sekda Kota Tanjungpinang, Riono. Hanya saja, hingga kini realisasinya tidak ada. Padahal jumlah para guru agama honor tersebut tidak banyak, tidak lebih dari 15 orang. Bila hanya dianggarkan Rp 600 ribu per bulan per orang, tidak akan membuat APBD turun drastis.

”Kami sudah sampaikan secara langsung mengenai ini ke Pak Riono, kemarin janjinya akan diperhatikan tapi sampai kini belum ada realisasi. Mungkin beliau sibuk,” ungkap salah satu pendeta yang mengajar di salah satu SMP di Tanjungpinang.

Ia mengaku sudah mengajar belasan tahun, hanya saja belum ada perhatian dari Pemko. ”Kami tidak minta diangkat jadi ASN, minimal kalau Pemko bantu biaya trasnportasi sudah lebih baik,” tuturnya singkat.

Hal senada disampaikan guru agama lainnya, yang menilai Pemko tak memberikan perhatian. Janjinya akan dianggarkan tahun 2017 ini, hanya saja sudah menjelang akhir Oktober belum juga ada realisasi.

Simon mengaku, sudah mengusulkan ke Pemko, hanya saja terkait eksekusi berada di Pemko. ”Kami susah usulkan, belum ada jawaban dan respon,” terangnya.

Padahal PP nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, mewajibkan setiap peserta didik pada satuan pendidikan disemua jalur, jenjang dan jenis pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama yang dianut.

”Realitanya, masih banyak siswa yang meminta nilai dari gereja, begitu juga dengan Agama Budha. Ini artinya tidak ada guru agama di sekolah tersebut,” terangnya.

Jika memang siswa Kritsen dan Budha di sekolah tersebut tidak banyak, mungkin dapat di gabung antarsekolah dengan lainnya yang satu tingkatan. Hal ini juga tidak di larang, tinggal pengaturan saja.

Untuk penambahan guru agama Kristen maupun Budha dengan status ASN memang belum bisa, ini menunggu dari Kemenpan RB maupun Kemenang RI. Hanya saja, untuk memenuhi kekurangan, bisa memperbantukan guru honor. Apakah itu menjadi tanggungan Kemenag Kota maupun Dinas Pendidikan perlu dibahas bersama.

”Ini juga perlu komunikasi antar kedua lembaga tersebut,” paparnya.(DESI LIZA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here