Guru Dimagangkan di Dunia Usaha

0
722
PRAKTIK: Siswa SMKN 3 Tanjungpinang saat praktik Teknik Otomasi Industri. f-istimewa

2018, Arah Pendidikan SMK Harus Modern

Lulusan SMK ke depan sudah mengantongi sertifikasi keahlian dan siap kerja di industri. Tak hanya siswa yang dimagangkan untuk memperoleh keahlian, namun guru juga ikut praktik
di lapangan.

TANJUNGPINANG – UNTUK mencapai tujuan itu, maka revitalisasi pendidikan SMK dilakukan. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Surat ini ditujukan kepada 12 kementerian, 1 lembaga non kementerian dan 34 gubernur. Surat Presiden tersebut meminta para menteri dan gubernur menyukseskan revitalisasi SMK.

Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Kepri, Arifin Nasir menyampaikan, tahun 2018 pola pendidikan di Kepri harus mengarah lebih modern pascadikeluarkannya Inpres No.9 tersebut

”Ke depan, pola pendidikan kita sudah harus mengarah pendidikan yang modren. Berwawasan ramah lingkungan, dengan didukung sumber daya manusia yang mumpuni,” jelasnya kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (25/10) kemarin.

Saat ini, Pemprov Kepri sudah menggandeng sekitar 165 perusahan swasta serta sudah menjalin kerja sama di sektor industri. Perlu banyak industri dan dunia usaha lain yang harus digandeng Disdik Kepri sebagai tempat magang para siswa. Dengan begitulah, siswa dapat menerapkan teori yang dipelajari dengan praktik langsung di industri.

Baca Juga :  Ikuti GPS, Avanza Terguling

Disdik Kepri, dalam mendukung pendidikan SMK yang modern, berupaya tidak hanya siswa saja yang disiapkan untuk berdaya saing. Namun, tenaga pendidiknya juga harus terampil dan berwawasan tinggi serta modren.

”Jadi ke depan, tidak hanya siswa yang yang kita magangkan, melainkan juga gurunya kita suruh ikut praktik di lapangan. Kita tidak mau ada lagi guru yang ketinggalan, gaptek, apalagi tak mau berinovasi. Kalau demikian kita pasti cepat tertinggal,” terangnya.

Semakin guru ketinggalan dan gaptek, maka berpengaruh terhadap lulusannya. Daya saing Kepri pun akan rendah dibandingkan daerah lain.

Apalagi di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), lulusan SMA yang paling siap menuju pasar bebas tersebut. Karena itu, siswa harus disiapkan terampil dan siap pakai.

Dunia usaha dan dunia industri di Kepri bersama Pemprov saat ini sudah sama-sama komitmen akan tetap mengakomodir tenaga kerja yang mapan serta fresh di dunia keahlian mereka ke depan.

Baca Juga :  Bangun Kepri, Satker Harus Koordinasi

Banyak perusahaan swasta yang sudah menyatakan kesiapannya, misalkan perusahaan yang selama ini fokus di bidang teknologi, pariwisata, kesehatan dan bisnis manajemen.

”Salah satu contoh, saat ini SMKN 6 Batam sudah kerja sama dengan perusahaan swasta di Batam. Sudah ada 30 orang anak yang dimagangkan. SMKN 1 di Batamindo, saat ini secara perlahan sekolah-sekolah kejuruan di Kepri sudah menggelar MoU supaya jelas arahnya seperti apa,” jelas Arifin.

Bahkan Kepri saat ini, salah satu provinsi yang tercepat menyambut baik kebijakan kementerian pascadikeluarkannya Inpres No.9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK.

”Pendekatan yang kita tumbuhkan ke depan, agar mau tidak mau, suka tidak suka sekolah harus bisa menyiapkan anak didik mereka yang siap kerja dan siap pakai,” harap Arifin demikian.

2018 mendatang, target Disdik Kepri, lulusan sekolah kejuruan lebih dari ribuan orang wajib dipakai oleh perusahaan swasta.

Jika perlu, tenaga kerja yang tidak terampil dari perusahaan swasta yang sudah MoU tersebut mengakomodir pelajar lulusan SMK dari pada mempertahankan tenaga kerja yang tidak terampil selama ini.

Baca Juga :  Pohon Tumbang Timpa Posyandu

Untuk mensuskas revitalisasi SMK ini, maka Presiden menyurati 12 kementerian dan satu nonkementerian serta 34 gubernur se-Indonesia.

Adapun kementerian yang disurati ikut mensukseskannya adalah Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi, Menteri Perindustrian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Menteri Kesehatan.

Kepala Lembaga Pemerintah nonkementerian yakni Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan para menteri, para gubernur dan Kepala BNSP agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia.

Presiden juga menginstruksikan supaya disusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK. (SUHARDI-MARTUNAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here