Guru Honor Berpeluang Diangkat P3K

0
280
KETUA PGRI Provinsi Kepri Dadang AG bersama Asisten Pemerintahan Pemprov Kepri Raja Ariza bersama siswa Tanjungpinang belum lama ini di Pamedan. F-martunas/tanjungpinang pos

Ketua PGRI Kepri Minta Tenaga Pendidik Bersabar

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Kepri, Dadang AG meminta agar guru honor di Provinsi Kepri ini bersabar karena masih ada peluang menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

TANJUNGPINANG – DADANG mengatakan, saat ini pemerintah sedang mengupayakan revisi UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang P3K.

Rencananya, guru honor yang usianya di atas 35 tahun dan tidak bisa lagi mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), maka akan diarahkan menjadi pegawai pemerintah (P3K).

”Gajinya setara dengan gaji PNS dan digaji dari APBN, bukan digaji dari APBD. Artinya, gaji setara atau sesuai dengan UMP (Upah Minimum Provinsi),” ujar Dadang via ponselnya kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (25/9).

Dadang mengatakan, bagi guru honor yang usianya di bawah 35 tahun, maka persiapkan diri untuk mengikuti test CPNS tahun ini. Karena kuota guru CPNS untuk Pemko Tanjungpinang 164 orang.

Belum lagi kuota untuk 6 kabupaten/kota lainnya di Kepri termasuk kuota guru untuk Pemprov Kepri sebanyak 100 orang. Sehingga Dadang menilai, peluang guru cukup besar tahun ini.

Dijelaskannya, saat ini masih ada 500-an guru honor di Tanjungpinang yang mengajar di SD dan SMP. Meski guru CPNS diterima 164 orang, bukan berarti tenaga mereka tidak dipakai lagi.

Namun Dadang berharap dan meminta dengan sangat, guru honor yang usianya di atas 35 tahun tetap mempersiapkan diri. Apabila UU ASN direvisi dan PP-nya sudah dikeluarkan, maka P3K akan dimulai.

Untuk menjadi pegawai P3K, tetap harus mengikuti test. ”Makanya harus tetap mempersiapkan diri. Pemeirntah sudah membuka peluang menjadi pegawai pemerintah, kita juga harus siap agar bisa lulus test,” pesannya.

Saat ini, masih ada sekitar 736 ribu guru honor di Indonesia. Tahun 2018 ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) hanya mengeluarkan kuota 80 ribu guru CPNS se-Indonesia.

Sebelumnya, kuota guru CPNS yang akan ditetapkan sekitar 100 ribu orang. Apabila CPNS sebanyak 80 ribu orang sudah diterima, maka jumlah guru honor di Indonesia tetap banyak.

Karena itu, guru honor menuntut diangkat menjadi CPNS. Namun karena usia mereka kebanyakan sudah di atas 35 tahun, solusi yang akan disiapkan pemerintah adalah diangkat menjadi P3K.

Jumlah guru yang pensiun akan terus bertambah setiap tahun. Sebab, guru yang diangkat melalui Inpres 1974-1975 akan pensiun hingga 2023 nanti. Jumlahnya juga ratusan ribu orang.

Saat ini, pemerintah dan DPR ingin merevisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Sebelumnya, guru honorer kategori dua (K2) yang diangkat menjadi CPNS adalah mereka yang mengajar sejak Januari 2005. Sedangkan honorer yang diangkat di atas 2005, dipastikan tidak diangkut dalam proses pengangkatan CPNS jalur khusus.

Bagi honorer dengan masa pengabdian di atas 2005 yang usianya di bawah 35 tahun bisa mengikuti seleksi CPNS. Sedangkan yang usianya di atas 35 diarahkan ke P3K. Semuanya harus melalui mekanisme Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB).

UU ASN mengatur untuk menjadi CPNS maupun P3K harus mengikuti serangkaian tes, baik kompetensi dasar maupun bidang. Tes ini dilakukan lewat sistem Computer Assisted Test (CAT).

Untuk yang mengikuti seleksi CPNS harus berusia di bawah 35 tahun. Sedangkan P3K bisa di atas 35 tahun. Sebelumnya pihak Kemenpan sudah menyelesaikan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) tentang P3K. Bila PP P3K sudah ditetapkan, akan menyelesaikan masalan honorer K2.

Honorer K2 yang usianya di atas 35 tahun akan diprioritaskan mengikuti seleksi P3K. Untuk menjadi P3K harus tetap diseleksi. Sekarang ini enggak ada lagi rekrutmen langsung tanpa tes.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan parlemen bertekad segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang terkait Perubahan atas Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Revisi UU ASN).

Karenanya, DPR RI meminta pemerintah segera mengirimkan daftar inventarisasi masalah (DIM) agar Panja DPR RI bisa segera menyelesaikan revisi UU ASN.

Semangat DPR RI dalam menyelesaikan revisi UU ASN sangat tinggi. Karena DPR menyadari ada hak rakyat yang perlu diakomodir.

Dengan diselesaikannya revisi UU ASN, maka bisa menjadi dasar hukum pengangkatan PNS bagi para pegawai honorer (K2 dan Non K), kontrak, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap Non-PNS.

Dalam waktu dekat ini pemerintah juga akan membuka pengangkatan PNS baru melalui tes CPNS. Ia sudah menyarankan kepada pemerintah untuk mengkaji kembali pengangkatan PNS baru melalui tes CPNS. Pemerintah lebih baik mengangkat pegawai honorer (K2 dan Non K), kontrak, pegawai tidak tetap dan pegawai tetap Non-PNS menjadi PNS dibanding harus membuka test CPNS.

Dalam draf revisi UU ASN, pasal 131 A sudah mengatur mekanisme pengangkatan yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengakomodir mereka. Koalisi Wakil Rakyat dan Rakyat Pendukung Revisi UU ASN juga sudah memberikan dukungan, tinggal kita tunggu bagaimana respon dari pemerintah.(Martunas/net/jpnn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here