Guru Honor Diminta Terima Jadi PPPK

0
121
GURU saat mengatur barisan siswa di Lapangan Pamedan Tanjungpinang, baru-baru ini. f-martunas/tanjungpinang pos

JAKARTA – Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Inilah kesempatan bagi guru honorer menjadi pegawai dengan gaji dari APBN.

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim juga menyambut baik komitmen pemerintah tersebut. Meskipun begitu, dia mengatakan janji pemerintah itu tetap harus dikawal.

”Di antaranya karena ada informasi penggajian tenaga PPPK dibebankan kepada pemerintah daerah,” jelasnya.

Ramli menuturkan, IGI juga menyuarakan kontrak kerja tenaga PPPK dilakukan sekali sampai usia pensiun. Kemudian upah yang diterima guru minimal sama dengan upah minimum regional (UMR) atau upah minimum provinsi (UMP).

Lalu sumber gaji tenaga PPPK dipastikan dari APBN. Bukan dari APBD apalagi dari pendapatan asli daerah (PAD).

Dia juga menyetujui adanya larangan penerimaan tenaga honorer baru di luar skema rekrutmen PPPK. Sehingga ke depan tidak ada lagi guru honorer baru yang kualitasnya tidak jelas.

Mereka biasanya direkrut oleh kepala sekolah, bupati, walikota, gubernur, atau Kepala Dinas Pendidikan.

Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diharapkan menjadi payung hukum penyelesaian masalah honorer K2, dipastikan tidak akan tuntas tahun ini.

Bahkan tahun depan juga belum pasti. Itu sebabnya seluruh honorer K2 di atas 35 tahun diimbau menerima solusi ikut tes PPPK.

”MenPAN-RB sudah menyetujui revisi UU ASN tapi mengubah undang-undang kan tidak gampang karena mengikuti alur politik. Daripada seluruh guru honorer semakin dirugikan karena status belum jelas sementara makin menua, terima saja PPPK. Ini untuk jangka pendek saja,” ujar Ketum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi kepada JPNN, Senin (24/9).

Dia mengungkapkan, pada dasarnya MenPAN-RB Syafruddin setuju dengan revisi UU ASN. Namun, butuh waktu panjang untuk menyelesaikannya. Diperkirakan, revisinya selesai dalam tiga tahun.

Sembari menanti revisi selesai, lanjutnya, guru honorer sudah bisa mendapatkan kesejahteraan yang layak dan bisa menghidupi keluarga. Guru honorer diimbau untuk menggunakan nalarnya dalam melakukan aksi.

”Namanya perjuangan tidak semua tuntutan bisa dipenuhi. Lebih baik kita menerimanya ketimbang nihil,” sarannya.

Dia menambahkan, kalau guru honorer tetap ngotot menolak menjadi PPPK dan menuntut revisi UU ASN, dalam tiga tahun hanya bisa gigit jari. ”Iya kalau tiga tahun itu undang-undangnya selesai,” katanya lagi. (jpnn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here