Gustian Segel Panti Pijat Tak Berizin

0
108
Pemerintah Kota Batam merazia panti pijat di Batam yang dianggap beroperasi tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan pemerintah. F-istimewa

BATAM – Aktivitas di ruko yang dijadikan sebagai panti pijat, Madurani Massage di Kompleks Nagoya Business Centre Lubuk Baja tanpa izin, ditindak Pemko Batam. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Batam melakukan penyegelan, karena kegiatan ilegal itu.

Kepala DPM PTSP Kota Batam Gustian Riau, Senin (5/11) malam menegaskan, langkah diambil karena pelanggaran. Penertiban ini, dilakukan sebagai tindak lanjut dari penertiban sebelumnya dan merupakan agenda tahunan dari DPM PTSP Kota Batam.

”Ada juga kos-kosan yang memang bukan sebagai peruntukannya. Kami menduga ini akan menjadi sarana yang lainnya,” ujarnya.

Menurut dia, masih banyak usaha tempat hiburan yang belum memiliki izin operasional seperti TDUP dan lainnya. ”Nah saat bersamaan kita coba membina mereka lagi karena banyak dari pengusaha yang belum ngurus izin,” katanya

Selain itu, pihaknya juga melayangkan Surat Peringatan (SP) pertama bagi lima panti pijat karena menyalahi peruntukannya. Di antaranya, Wijaya Abadi Pratama, Lavender Batam Mitra, Karya Sukses Bersama (Hello Kitty), Karya Sukses Bersama (AG Massage) dan Elline.

Kemudian surat pemanggilan pemilik usaha untuk panti pijat Putri Joleen Abadi atau Melati Massage karena tidak bisa menujukkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). ”Dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Javana Tradisional Massage karena belum ada sertifikasi usaha,” ujarnya.

Dipastikan, proses pengurusan izin sudah mudah dan menggunakan sistem online. Tergantung itikad baik dari pengusaha saja, apakah mau mengurus izinnya atau tidak. Pemerintah daerah akan menindak tegas usaha-usaha yang tidak memiliki izin dan sebagainya.

”Jadi kita turun ke lapangan yang tak ada izin kita segel. Kalau sudah tidak memungkinkan lagi tidak akan diberikan izin lagi,” jelasnya.

Pada penertiban kali ini, pihaknya juga mendapatkan bayi dan anak di bawah berada di kawasan panti pijat. Keberadaan anak tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Pengusaha hiburan di Batam dihimbau untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan mengurus perizinan operasional. ”Sudah mudah ngurus izinnya. Tinggal posting saja dari rumah. Tergantung niatnya saja, usahakah atau tidak terbuka,” katanya.

Diungkapkan Gusti, saat ini hanya 30 persen saja pengusaha yang taat aturan, dengan melaporkan TDUP setiap enam bulan sekali. DPM PTSP juga akan memanggil seluruh pelaku usaha pariwisata. Dia memastikan bahwa seluruh perizinan tidak dipungut biaya alias gratis.

”Pengusaha harus melaporkan setiap enam bulan, apalagi ada perubahan notaris, pejabat dan lainnya,” katanya. (mbb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here