Hari Marwah yang Bernyali di Komisi Ombudsman RI

0
1194

SEMENTARA itu, tanpa riuh-rendah seremonial, Hari Marwah juga diperingati di sebuah sudut aula Kantor Ombudsman, Jakarta. Sejumlah pemuda asal Kepri yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tarekat Indonesia (AMTI) Kepri mencoba merefleksikan Hari Marwah dengan tetap memperjuangkan tuntutannya menggugat Pemprov Kepri ke lembaga monitoring penyelenggaraan administrasi publik oleh pemerintah daerah itu.

 

Seperti yang diberitakan koran ini beberapa edisi lalu, AMTI Kepri melaporkan dugaan cacat tatakelola administrasi Pemprov Kepri dalam dua peristiwa penting pemerintahan di Dompak baru-baru ini. Pertama, maladministrasi mutasi sejumlah pejabat teras Pemprov Kepri. Kedua, proses penyerahan dua nama calon wakil gubernur Kepri yang diteroka banyak menabrak aturan main. Kedua gugatan itu terdaftar di Komisi Ombudsman  dengan surat pengaduan bernomor 0352/2017 dan 0353/2017.

Baca Juga :  Kemas-kemas, Isdianto Ngantor Lagi

 

Ketua AMTI Kepri, Baharudin, mengatakan, Hari Marwah setiap tanggal 15 Mei merupakan sebuah hari besar bagi masyarakat Kepri. Di mata aktivis vokal ini, Hari Marwah adalah momentum yang harus terus-menerus diingat sebagai spirit lahirnya semangat Melayu baru di Kepulauan Riau. Bagaimana cara merefleksikannya, tambah Bahar, berpulang kepada masing-masing elemen masyarakat.

 

“Bagi AMTI, Hari Marwah hanya punya satu makna, yaitu mengawal kedaulatan dan martabat rakyat di Negeri Melayu. Pemerintah yang mudah culas mempermainkan hukum, bagi kami akan jadi lubang besar kemerosotan sebuah marwah. Kalau dibiarkan, kasihan rakyat,” tegas lelaki berperawakan kecil tapi bersuara nyaring ini.

 

Sementara itu, di tempat terpisah, Ketua Ombudsman RI, Laode Ida, mengaku mengapresiasi tuntutan AMTI Kepri. Ia mengatakan, sebagaimana kelompok-kelompok organisasi lain dari seluruh nusantara yang juga menyuarakan tuntutan yang sama di Kantor Ombudsman, suara mereka adalah gema demokrasi yang harus didengar.

Baca Juga :  Gempuran Narkoba ke Kalangan Muda Makin Gencar

 

Saat ditanyakan apakah ada sesuatu yang menarik perhatian pihak Ombudsman dari materi gugatan Kepri,  mantan senator DPD RI ini mulai tersenyum.

 

“Secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dari materi gugatan daerah-daerah lain ya. Tentang dugaan maladministrasi mutasi pejabat dan seterusnya. Tapi sekilas Kepri ini memang stadium beraninya paling tinggi. Bisa-bisanya ada eselon 4 dapat jabatan eselon 2 he-he,” papar Laode.

 

Laode berjanji, Komisi Ombudsman akan mengawal kasus Kepri hingga tuntas. Sejumlah pokja di internal organisasi Ombudsman sendiri, aku dia, terus bekerja menyempurnakan materi perkara sampai saatnya nanti jadwal persidangan diumumkan ke khalayak.

Baca Juga :  Pemprov Bangun Tujuh Rumah Singgah

 

Andai di persidangan nanti Pemprov Kepri dinyatakan bersalah secara hukum melakukan tindakan maladministrasi, sanksi terberat apa yang bisa dijatuhkan Komisi Ombudsman?

 

“Anda silakan lihat sendiri Undang-undang No.24 Tahun 2014 deh. Ada beberapa pasal penting di sana. Misalnya, pasal 351 ya. Bahkan Komisi Ombudsman punya kewenangan melakukan pembinaan khusus terhadap kepala daerah yang terbukti tak becus menyusun OPD-nya. Pembinaan khusus itu bisa dengan menyerahkan kewenangan pengelolaan administrasi publik ke kementerian, pejabat sementara, atau wakil gubernur,” demikian Laode Ida. (red)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here