Harry Azhar Dorong Kepri Penuhi Manfaat APBD

0
87
Harry Azhar

BATAM – Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong pemerintah pusat, memberikan insentif untuk daerah yang berhasil meraih WTP. Meski demikain, kriterianya harus memenuhi empat indeks pembangunan, di atas nasional.

Terikat ini, Kepri baru bisa melampaui tiga dari empat indeks tersebut. Diantaranya, kemiskinan, meningkatkan gini ratio, dan indesk pembangunan nasional (IPM). Penangan pengangguran, Kepri di bawah nasional.

Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis, saat di Batam, Minggu (5/5) malam di Batam, menuturkan Kepri belum bisa mendapatkan insentif tersebut. “Batam dan Kepri masih kurang satu yang nilainya di bawah nasional. ‎Yang sudah empatnya berhasil berhasil itu, salah satunya Bali,” kata Harry.

Dituturkannya, empat indikator yang menjadi penilaian itu, poin penting dari keberhasilan pengelolaan anggaran. Pada tahun 2018 di Kepri, persentase angka pengangguran masih di atas angka nasional atau 7,12 persen persen. Sementara nasional sekitar 5,3 persen.

“Tapi untuk IPM Kepri sudah mencapai 74,45 dan nasional hanya 71,39. Jadi sudah diatas nasional,” jelasnya.

Kemudian untuk gini ratio 2018, Kepri menempati angka 0,359. Capaian tersebut juga lebih baik dibandingkan nasional yang tercatat 0,389. Demikian angka kemiskinan di Kepri tahun 2018, yang turun menjadi 5,83 persen dan berada di bawah nasional yang mencapai 9,82 persen.

“Tapi Kepri tetap belum bisa dianggap sepenuhnya berhasil, karena angka penganggurannya masih lebih tinggi dari angka nasional,” kata Harry.

Sehingga, walau LPJ semua kepala daerah di Kepri, WTP pada tahun 2017, belum bisa berhasil sepenuhnya. Bila rencana BPK agar diberikan insentif, untuk yang WTP dengan empat indikator keberhasilan penggunaan anggaran, Kepri belum berhak.

“Harus dipenuhi satu lagi yang kurang tadi. Indikator tadi yang kita dorong ke depan, agar menjadi syarat mendapat WTP LPJ kepala daerah,” beber Harry.

Dengan demikian, WTP di daerah, benar-benar memberikan dampak yang dirasakan, untuk empat indikator dimaksud. Mendorong pejabat daerah yang WTP dengan memenuhi empat indikator terpenuhi di atas nasional, mendapat insentif khusus dari pemerintah pusat.

“Itu akan mendorong pemanfaatan anggaran yang lebih baik dan maksimal,” harap Harry.

Diingatkan, BPK mendorong itu, karena sesuai ketentuannya, maka APBD harus digunakan dan berdampak pada kemakmuran masyarakat. “Kalau empat indikator itu diatas nasional, baru bisa disebut goverment,” harap Harry.

Diingatkan, laporan keuangan kepala daerah, tidak cukup hanya penyusunan data. Tapi manfaat anggarannya bagi masyarakat. “‎Jadi kelihatan, bagaimana pengelolaan keuangan kita. Politik anggaran, bisa menurunkan kemiskinan, meningkatkan IPM dan lain-lain. Itu yang dicapai dari anggaran itu,” pesannya.

Menurutnya, politik anggaran tidak pada penyusunan laporan keuangan, namun lebih pada pengelolaan keuangan yang baik (governance). Sehingga ada keterkaitan langsung antara yang digunakan dengan kesejahteraan masyarakat.

“Manfaat anggaran itu harus jelas dan dilihat dari empat indikantor penilaian tadi,” pesan Harry.(mbb)‎

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here