Harus Bentuk Tim Merebut Labuh Jangkar

0
846
Petrus Sitohang

TANJUNGPINANG – Sampai saat ini labuh jangkar pada 0-12 mil laut di Kepri masih dikelola Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.

Meski Dinas Perhubungan Pemprov Kepri sudah kerja keras untuk mendapatkannya, namun ada saja cara Kemenhub agar wewenang pengelolaan laut 0-12 mil tidak jatuh ke tangan provinsi.

Untuk itu, anggota DPRD Kepri Ing Iskandarsyah meminta agar dibentuk tim khusus untuk menanganinya. Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang Petrus M Sitohang agar mengajak kabupaten/kota untuk sama-sama memperjuangkannya.

Petrus mengatakan, pemerintah daerah se-Kepri harus diajak rapat bersama untuk membahas soal lego jangkar ini. Pemprov jangan berjuang sendirian. Sebab berurusan dengan banyak kementerian di pusat saja sangat rumit urusannya.

”Daerah harus diajak. Kita hendaknya diajak duduk bersama membahasnya. Jadi sama-sama kita dari Kepri memperjuangkan ini. Kalau ke pusat itu, harus banyak lobi. Kita harus himpun kekuatan dan kebersamaan,” sarannya.

Ia mengatakan, selama ini Dinas Perhubungan (Dishub) Pemprov Kepri sudah berjuang keras, namun sampai sekarang regulasi itu masih tetap menghambat. ”Ayolah, kita sama-sama. Dewan bisa duduk dengan dewan,” ungkapnya, kemarin.

Anggota DPRD Provinsi Kepri Ing Iskandarsyah mengatakan, Pemprov Kepri harus membentuk tim khusus atau tim ekonomi untuk melakukan lobi-lobi ke pusat.

”Regulasi pusat bisa memiskinkan Kepri. Kalau tidak jadi dikelola Kepri, maka pembangunan fisik di Kepri tahun ini banyak tunda bayar,” bebernya.

Baca Juga :  Minggu, Gubernur dan Bupati Buka Ironman 70.3 Bintan

Untuk memepercepat lobi-lobi, Iskadarsyah menyarankan selain Pemprov Kepri membentuk tim ekonomi, juga merangkul DPRD Kepri, DPR RI dan DPD RI dari daerah pemilihan Kepri. Jangan biarkan regulasi yang dibuat pemerintah pusat justru menyengsarakan masyarakat.

”Bayangkan berapa miliar tahun ini harus tunda bayar kalau pengelolaan labuh jangkar tidak dikelola oleh Kepri. Karena, dananya sudah dimasukkan pos anggaran 2017 lalu,” ujarnya, kemarin.

Mestinya, kata politisi PKS ini, pemerintah pusat memperkuat Kepri sebagai daerah perbatasan. Kepri kuat ekonominya maka Indonesia juga kuat ekonominya.

Kepri kuat dari segi keamanan termasuk Indonesia. Apalagi potensi kericuhan terjadi di Laut Cina Selatan yang berhubungan dengan Kepri, mestinya Kepri di perkuat bukan dilemahkan.

”Kalau sekarang ibarat kepala dilepas tapi pemerintah tidak mau melepas ekornya. Inilah yang terjadi terkait labuh jangkar,” bebernya.

Sambung dia, labuh jangkar bila dikelola oleh Kepri, retribusinya bisa dimanfaatkan untuk memperkuat perekonomian Kepri melalui pembangunan sarana dan prasana

”Pemprov Kepri harus tegas jangan biarkan pemerintah pusat menyakiti masyarakat Kepri dengan tidak mau lepas labuh jangkar. Aturannya sudah jelas,” tegasnya.

Dinas Perhubungan Pemprov Kepri belum berhasil menarik kewenangan pengelolaan labuh jangkar pada jarak 0-12 mil laut di Kepri. Regulasi pemerintah pusat yang dibangun Kemenhub RI agar labuh jangkar tetap dikelola mereka dampaknya sangat negatif bagi Kepri.

Baca Juga :  Kodim dan Warga Kompak Bangun Rumah Baca

Kalau pengelolaan labuh jangkar diberikan ke Pemprov Kepri mulai 0-12 mil, minimal per tahun Kepri bisa mendapatkan Rp 200 miliar meski di APBD 2016 hanya ditargetkan Rp 60 miliar.

Tak Masuk APBD 2018 Tanjungpinang
Di APBD Pemprov Kepri 2018 sudah dimasukkan retribusi labuh jangkar menjadi salah satu pendapatan. Hanya saja, Pemko Tanjungpinang belum berani memasukkannya di APBD 2018.

Anggota Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang Petrus Marulak Sitohang mengatakan, mereka belum berani memasukkan retribusi labuh jangkar di APBD 2018 karena belum pernah dibahas bersama dengan provinsi maupun dengan kabupaten kota lainnya di Kepri.

Jika dilihat selama ini, Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selalu dimasukkan menjadi pendapatan di APBD karena memang dibahas dan sudah diperkirakan angkanya.

”Kalau labuh jangkar, kita belum pernah membahasnya. Jadi memang tak dimasukkan menjadi pendapatan APBD tahun depan. Kita juga tak tahu apakah kebagian atau tidak nanti dari lego jangkar ini,” ujar Petrus kepada Tanjungpinang Pos di TCC Mal Batu 8 Atas, Kamis (14/12).

Baca Juga :  Kerja Siang Malam Rampungkan Terminal

Ditambahkannya, retribusi lego jangkar belum juga ada masuk ke kas daerah Pemprov Kepri. Itu karena masih ada regulasi yang menghambat.

Ditambahkannya, seandainya Pemprov Kepri sudah bisa memungut lego jangkar, dirinya belum tahu apakah Tanjungpinang akan kebagian atau tidak. Atau hanya daerah penghasil saja yang kebagian.

”Karena belum pernah dibahas, jadi kita tak tahu. Kalau memang hasilnya ada, hendaknya semua kabupaten/kota kebagian. Untuk daerah penghasil, mungkin nilainya beda lah,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengatakan, jika retribusi labuh jangkar sudah masuk kas daerah Pemprov Kepri, maka 7 kabupaten/kota di Kepri akan kebagian.

Hanya saja, tak semua daerah akan menerima jumlah yang sama. Tergantung mana daerah penghasil dan tidak. Sama dengan pembagian DBH Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak sama pembagiannya. Tergantung pendapatan dari daerah itu juga.

Tak mungkin juga sama DBH PKB untuk Batam dengan Anambas yang penjualan/pembayaran pajak motornya sangat jauh berbeda jumlahnya.

Hanya saja, sampai saat ini retribusi labuh jangkar masih Rp 0. Pemprov Kepri belum bisa memungut retribusi labuh jangkar dan masih dikelola Kementerian Perhubungan RI. (bas/mas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here