Harus Didukung Minimal 14.671 Penduduk

0
700
Said Sirajudin

Calon Wali Kota Tanjungpinang Perseorangan

Said Sirajudin
Ketua KPU Provinsi Kepri

Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Tanjungpinang memang masih 11 (sebelas) bulan lagi. Tapi tahapan pelaksanaan Pilwako itu sendiri sudah akan dimulai pada bulan September 2017 (Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2018).

Tidak heran jika saat ini masyarakat Kota Tanjungpinang sudah mulai kasak- kusuk untuk menentukan siapa yang paling layak memimpin Kota Gurindam ini lima tahun ke depan. Dari pantauan penulis saat ini mulai dari warung-warung kopi pinggir jalan, media massa hingga di media sosial sudah ramai sekali diskusi atau pembicaraan tentang pemilihan Wali Kota Tanjungpinang.

Beberapa partai politik juga sudah mulai melakukan penjaringan bakal calon dan bahkan ada yang sudah menyatakan berkoalisi untuk mendukung pasangan calon tertentu pada Pilwako 2018 yang akan datang. Tak hanya tokoh partai politik, beberapa tokoh masyarakat yang dianggap layak untuk memimpin Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau ini juga sudah mulai dielus-ulus olah para pendukungnya untuk dapat bertarung pada Pilwako nanti.

Beberapa kelompok masyarakat Kota Tanjungpinang juga ada yang datang kepada saya selaku Ketua KPU Provinsi Kepri untuk berkonsultasi tentang syarat calon perseorangan. Hal ini mereka lakukan untuk berjaga-jaga jika jagoan mereka tidak didukung Parpol. Setidaknya mereka masih bisa mendaftar sebagai lewat jalur perseorangan atau independen.

Baca Juga :  Narsisme Politik

Karena itulah pada kesempatan ini penulis hanya akan membahas masalah persyaratan calon dan persyaratan pencalonan calon kepala daerah dari jalur perseorangan. Kalau untuk persyaratan calon sama seperti calon yang didukung oleh Partai Politik (bisa dilihat pada pasal 7 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 atau pasal PKPU No.3 Tahun 2017 Psl 4) .

Nah, khusus untuk persyaratan pencalonan calon kepala daerah dari jalur perseorangan ada perbedaan dengan calon yang didukung oleh Parpol. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerah yang bersangkutan pada Pemilu atau pemilihan terakhir, dengan ketentuan:

Untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT pada Pemilu atau Pemilihan terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen). Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 250.00 (dua ratus limapuluh ribu) sampai 500.000 (lima ratus ribu) jiwa paling sedikit 8,5 % (delapan setengah persen). Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 500.000 (lima ratus ribu) sampai 1000.000 (satu juta) jiwa 7,5 % tujuh setengah persen). Terakhir kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1000.000 (satu juta) jwa harus didukung paling sedikit 6,5 % (enam setengah persen).

Berdasarkan data pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri 2015 lalu, jumlah penduduk Kota Tanjungpinang yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 146.207 (seratus empat puluh enam ribu dua ratus satu) jiwa. Artinya calon Walikota Tanjungpinang dari jalur perseorangan harus mampu mengumpulkan dukungan dari masyarakat minimal 14.620 (empat belas ribu enam ratus dua puluh) jiwa atau 10 % (sepuluh persen) dari jumlah penduduk terdaftar di DPT Pemilu terakhir. Dukungan ini harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan yang ada di Kota Tanjungpinang.

Baca Juga :  Masih Ada Diskriminasi Wanita di Dunia Kerja

Masyarakat yang dapat memberikan dukungan adalah warga Tanjungpinang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah Kota Tanjungpinang paling singkat satu tahun. Tercantum dalam DPT pada Pemilu Terakhir atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Setiap penduduk hanya dapat memberikan dukungan kepada satu pasangan calon perseorangan.

Dokumen dukungan masyarakat ini harus berupa surat pernyataan dukungan dengan dilampiri fotokopi KTP Elektronik atau surat keterangan dari Disduk Capil setempat (formulir Model B.I-KWK Perseorangan) yang dapat disusun secara perorangan atau kolektif per desa/kelurahan. Surat penyataan dukungan dan rekapitulasi (Model B.2-KWK) jumlah dukungan ini dibuat dalam bentuk softcopy dan hardcopy. Data yang ada di softcopy dengan di hardcopy harus sama.

Perlu penulis ingatkan kepada masyarakat yang akan maju melalui jalur perseorangan, fotokopi KTP yang diserahkan harus valid dan benar-benar ada pemiliknya (tidak fiktif). Semuanya nanti akan diverikasi oleh KPU, baik jumlah minimal dukungan dan persebarannya, administrasi, maupun verikasi faktual dengan mencocokkan KTP dengan pemiliknya secara langsung ke lapangan yang nantinya akan dilakukan oleh PPS.

Baca Juga :  Maraknya LGBT Makin Memprihatinkan

Dalam hal terdapat pendukung yang tidak bisa ditemui atau alamatnya tidak ditemukan, PPS dapat meminta pasangan calon atau timnya untuk menghadirkan pendukungnya tersebut di desa atau kelurahan yang bersangkutan. Jika paslon tidak bisa menghadirkan pendukungnya tersebut maka diberikan kesempatan kepada pendukungnya untuk langsung datang ke PPS, jika sampai batas akhir tidak juga datang maka dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan namanya dicoret dari daftar dukungan.

PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ini nantinya kedalam berita acara Model BA.5-KWK Perseorangan. Kemudian penetapan rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual ini akan ditetapkan secara berjenjang mulai dari kecamatan hingga ke tingkat kabupaten/kota. Perlu kami ingatkan juga bahwa bakal pasangan calon perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi dilarang atau tidak dapat diajukan sebagai calon dan/bakal pasangan calon oleh partau politik atau gabungan partai politik.

Untuk lebih jelasnya, masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh tentang teknis pencalonan dari jalur perseorangan bisa langsung datang ke Kantor KPU Kota Tanjungpinang di Jl. Hanjoyo Putro, No.11-12 A KM.8 Atas, Tanjungpinang atau ke Kantor KPU Provinsi Kepri Jl. Basuki Rahmat No.28 Kota Tanjungpinang.

Demikian semoga bermanfaat. Terimakasih.***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here