Hearing Dewan dan Pelindo Hasilkan 3 Putusan

0
410
SIDAK: Dari kiri, Pepy Candra, Reni dan Ahmad Dani berbincang dengan pegawai PT Pelindo I terkait kenaikan pas masuk internasional. F-raymon/tanjungpinang pos

SENGGARANG – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang dengan manajemen PT Pelindo I Tanjungpinang soal tarif baru pas penumpang Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP), Selasa (28/2) menghasilkan tiga keputusan utama.

Kesimpulan pertama adalah, ada kerja sama antara PT Pelindo dengan PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tanjungpinang.

Selain itu Dana Bagi Hasil (DBH) tarif pelabuhan belum tertuang dalam nota kesepakatan PKS (Perjanjian Kerja Sama) yang mengatur teknis kerja sama kedua belah pihak.

Sehingga, tanpa PKS tersebut, maka secara aturan belum dapat melakukan kerja sama yang selama ini mereka sampaikan ke publik.

Kedua, dewan meminta waktu ke Pelindo untuk melakukan uji publik dan mengkaji tarif pas pelabuhan sesuai kondisi lapangan. Hal ini terkait kondisi pelabuhan saat ini yang tahap pembangunan.

Dewan juga meminta agar ada perbedaan tarif pas penumpang pelabuhan internasional untuk Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI).

Ketiga, setelah ditentukan tarif, maka pihak Pelindo harus melakukan sosialisasi dulu ke masyarakat minimal tiga bulan sesuai saran dari Departemen Perhubungan yang mereka dengar saat konsultasi beberapa hari lalu.

Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang memang sengaja datang ke Kantor Kementerian Perhubungan dan BUMN untuk menanyakan hal ini.

Kemudian, dewan menyampaikan apresiasi kepada GM Pelindo I Wayan yang menerima rekomendasi dari DPRD dan setuju untuk menunda kembali kenaikan pas pelabuhan.

Hasil notulen rapat, Selasa sore lalu dijadikan dasar untuk penundaan penerapan kenaikan pas pelabuhan dan sebagai bahan laporan I Wayan kepada Direksi Pelindo di Medan, Sumatera Utara.

“Kepada kawan-kawan pers, kami juga mengucapkan banyak terimakasih karena telah ikut partisipasi dalam menunda kenaikan pas pelabuhan demi masyarakat Kota Tanjungpinang,” ujar Mimi Betty Wilingsih, Ketua Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang, didampingi Reni dan anggota lainnya kemarin.

Maskur juga menambahkan, bukan hanya sosialisasi tiga bulan itu yang menjadi acuan. melainkan, kondisi pelayanan yang baik baru dapat menaikkan tarif. Jika Pelindo melakukan sosialisias kenaikan namun kondisi pelabuhan masih semberaut juga akan di tolak. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here