HET Gas 3 Kg Tidak Naik

0
625
H Raja Ariza, Pj Wako Tanjungpinang

Pj Wako Tak Mau Teken Kenaikan Harga Baru

Kabar gembira bagi masyarakat Kota Tanjungpinang. Harga Eceran Tertinggi (HET) gas tiga kilogram (Kg) tidak jadi naik. HET masih tetap Rp15 ribu per tabung.

ABAS – Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, H Raja Ariza tidak mau meneken SK kenaikan HET gas dari Rp15 ribu jadi Rp18 ribu per tabungnya, hingga masa jabatannya berakhir September mendatang.

Alasannya, meskipun harga HET Rp15 ribu, tapi di lapangan warga tetap membeli gas dengan harga Rp18 ribu per tabung. Bila dinaikkan jadi Rp18 ribu, warga bisa-bisa warga membeli Rp25 ribu per tabungnya.

Dan, pupuslah harapan tiga agen gas LPG tiga kilogram telah mengajukan kenaikan HET gas ke Pemko Tanjungpinang. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Bumi Kharisma Pratama, PT Mulia Bintan Sejahtera dan PT Adri Jasya Sakti. ”Saya tak mau tekan SK kenaikan HET gas baru,” kata Raja Ariza, usai menyambut kedatangan tim penari Tanjungpinang dari Natuna yang keluar sebagai juara pertama event parade tari tingkat provinsi, kemarin.

Kata dia, sampai saat ini ia belum mau meneken kenaikkan HET gas dan ia berjanji tidak akan meneken sampai masa jabatannya beraknir September mendatang. ”Harga di pasaran sudah Rp18 ribu, kenapa harus dinaikkan lagi,” bebernya.

Baca Juga :  Pemko Terima DAK Rp3 Miliar untuk Beli Kontainer dan Mobil Sampah

Ia menyerahkan kepada Wali Kota Tanjungpinang yang definitif untuk mengkaji usulan tersebut. ”Kalau saya tolak, kita tunggu Wako definitif,” tegasnya.

Sementara itu, Operasional Manager PT Bumi Kharisma Pratama, Rahim mengatakan dua kali mengajukan kenaikan HET LPG 3 kilogram ke Pemko Tanjungpinang. Tapi, sampai saat ini belum ada jawaban.

Alasannya, biaya operasional yang dikeluarkan tiga agen LPG 3 kilogram terus membengkak. Mulai dari membayar gaji pokok karyawan yang setiap tahunnya mengalami kenaikan, dari sejak tahun 2009 lalu sampai dengan tahun 2018.

Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2009 lalu sebesar Rp895 ribu, UMK 2010 sebesar Rp920 ribu, 2011 UMK sebesar Rp975 ribu, tahun 2012 sebesar Rp1.015.000, tahun 2013 sebesar Rp1.105.000, 2014 sebesar Rp1.665.500, tahun 2015 Rp1.955.000, tahun 2016 Rp2.179.825, tahun 2017 Rp 2.359.661 dan UMK tahun 2018 Rp2.565.187.

Kemudian, apabila karyawan lembur kerja di perusahaan tersebut, maka pihak perusahaan harus dan wajib membayar uang lembur kerja. ”Itu baru gaji pokok ditambah uang lembur mereka,” terangnya.

Selain itu, sambung dia belum lagi biaya operasional untuk kendaraan antar jemput tabung gas LPG 3 kilogram dari Tanjungpinang menuju SPBE berada di Tanjunguban. Seperti ganti oli mesin, ganti ban hingga spare part kendaraan lainnya.

Baca Juga :  Gay Bunuh Pasangannya Dituntut 15 Tahun

Karena dari SPBE menuju ke Tanjungpinang, sopir serta kernet sopir langsung mendistribusikan tabung gas LPG 3 kilogram ke pangkalan. Pendistribusian tabung gas LPG 3 kilogram yang dilakukan karyawan tersebut bisa sampai tengah malam. ”Kalau tidak kita lakukan seperti ini, gas LPG 3 kilogram bakal kosong di pangkalan. Nah, ini kami bayar lembur karyawan kita,” tegas dia.

Sebenarnya, lanjut dia, sebelum harga naik, masyarakat sudah beli gas LPG 3 kilogram diatas HET sebesar Rp15 ribu. Kondisi seperti itu, masyarakat tidak pernah mengeluh. Dan masyarakat juga tetap beli gas LPG 3 kilogram ke pangkalan.

Dengan situasi seperti itu, apakah pemerintah melakukan pengawasan transaksi jual beli tabung gas LPG 3 kilogram dari pangkalan ke masyarakat. Kalau dilakukan, kenapa pemerintah tidak memberikan tindakan tegas terhadap pangkalan gas tersebut. Artinya, pemerintah secara tidak langsung sudah melegal serta menyetujui harga gas LPG 3 kilogram yang diterapkan para pangkalan sampai saat ini. Contohnya yang sudah terjadi di pangkalan berada di Pulau Penyengat. ”Sekali ditelusuri, pangkalan bilang ongkos pompong sudah naik. Belum lagi, kita bayar buruh untuk bongkar muat tabung gas LPG 3 kilogram,” ucapnya.

Baca Juga :  Lis Tolak Syamsul Bahrum Jadi Plt Wali Kota

Kenapa pangkalan menaikkan harga gas, lanjut dia, semua ini untuk menutupi biaya operasional tersebut. Kalau pangkalan ditindak hingga tidak boleh lagi jual gas, siapa yang mampu untuk memenuhi kuota permintaan kebutuhan masyarakat setiap hari.

”Untung mereka itu hanya kisaran Rp1.250 per tabung. Kuota tabung gas LPG 3 kilogram yang kita berikan itu tidak banyak. Ada 600 tabung per bulan. Bahkan ada dibawah 600 tabung,” ucapnya.

Sambung dia, dari keuntungan tersebut, apakah bisa menutupi kebutuhan operasional pangkalan tersebut. Mulai dari sewa tempat hingga bayar karyawan serta buruh dan sebagainya. ”Menurut saya tidak cukup. Ini yang terjadi dan dialami di lapangan sekarang,” terangnya.

Memang, lanjut dia, pemerintah pusat tidak pernah menaikkan gas LPG 3 kilogram. Hanya saja, di dalam aturan ESDM sudah jelas tertera, yang intinya, HET ditentukan oleh pemerintah daerah. Jadi, tidak ada masalah pemerintah daerah untuk menetapkan HET yang diajukan oleh tiga agen gas LPG 3 kilogram ini. (ABAS-ANDRI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here