Hibah Aset Natuna di Anambas Bernilai Rp113 Miliar

0
470
PEMANDANGAN indah Kota Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas dari atas bukit. f-suhardi/TANJUNGPINANG POS

Hibah aset dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna ke Pemkab Kepulauan Anambas (KKA) berhasil dinilai, dan tak tanggung-tanggung aset yang dimaksud tercatat 292 item yang dihibahkan saat Anambas dimekarkan nilainya mencapai Rp 113 miliar.

ANAMBAS – Tak dapat dipungkiri, belum tuntasnya persoalan Aset hibah Natuna ke Anambas ini berdampak buruk. Sehingga, menjadi penyebab utama kabupaten termuda di Provinsi Kepri itu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Syarif Ahmad SE Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) KKA mengatakan, berdasarkan Rekomendasi BPK aset dari Natuna mesti dicatat dan diberikan penilaian.

”Kita diinstruksikan oleh BPK untuk melakukan penilaian terhadap aset hibah tersebut agar jelas,” kata Syarif, Kamis (22/2).

Untuk melakukan penilaian aset tersebut, ungkap Syarif, pihaknya menggandeng Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hal ini dilakukan, karena pejabat berwenang seperti KPKNL atau Konsultan Jasa Penilaian Publik (KJPP) yang dapat melakukan Penilaian. ”Untuk penilaian aset telah dilakukan oleb KPKNL untuk dimasukkan dalam catatan aset dan diserahkan ke BPK,” terang Syarif.

Syarif mengakui, apabila persoalan Aset merupakan penyebab utama Anambas mendapatkan opini WDP dari hasil audit BPK. Mengingat, pada tahun lalu masih banyak aset dari Natuna ada di Anambas namun belum diserahkan.

Lebih lanjut Syarif menyampaikan, dari 292 item dengan nilai Rp 113 milliar itu terdiri dari tanah dan bangunan baik itu layanan pendidikan dan kesehatan belum semuanya.

”Masih ada juga aset berupa tanah dan bangunan, yang menunggu dari KPKNL memberikan penilaian,” ucapnya.

Pihaknya, tambah Syarif, telah menyampaikan penilaian aset tersebut kepada BPK pada pemeriksaan pendahuluan yang berakhir pada (15/2) silam.

”Rekomendasi dari BPK pihak Natuna harus membuat berita acara serah terima terkait aset dimaksud,” jelasya.

Untuk itu, Pemkab Anambas telah menyurati Bupati Natuna. Surat permohonan penyerahan aset sudah dikirim ke pemerintah Kabupaten Natuna. ”Diharapkan persoalan aset dapat terselesaikan dan Anambas mendapatkan penilaian WTP pada opini BPK nanti,” harapnya.(INDRA GUNAWAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here