Hilangkan Sekat Daerah Bangun Kepri (4)

0
121
H. Lis Darmansyah

Pemerintahan Ismeth-Sani Vs Sani-Soerya

Ismet- Sani menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur yang tidak mempersoalkan dari mana pejabat Pemprov berasal. Ismeth memanggil pulang putra-putri terbaik Kepri yang mengabdi di luar Kepri untuk mengisi pos pos pemerintahan.

Nama Nuraida Mochsen salah satu putra Kepri yang lama berkecimpung di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dipanggil balik oleh Ismeth untuk mengisi pembangunan di Kepri.

Nuraida yang merupakan jebolan dua univeritas di Amerika Serikat dan Australia dibawa Ismeth untuk meletakkan dasar dasar pembangunan di Kepri. Nuraida diminta menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dari sini awal pemerintahan diisi dengan sumber daya manusia asal Kepri yang dianggap mampu menjadi pelayan publik.

Selain Nuraida, ada nama Saleh Wahab yang ditugaskan membidani di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pertama kali. Saleh sebelumnya tinggal di Bandung dan dibawa oleh Ismeth ke Kepri dalam rangka mengisi pembangunan.

Di tangan Saleh Wahab walaupun tidak lama menjabat, ia menata pertama kali tata cara pembangunan daerah yang mesti dilaksanakan oleh provinsi baru. Ismeth paham betul dua pos ini harus diletakkan figur yang kompeten yakni Nuraida dan Saleh Wahab. Ismeth juga dibantu dengan beberapa petinggi di Otorita Batam mengisi sejumlah pejabat eselon II di Pemprov kala itu.

Hal yang sama juga terjadi ketika Sani menjadi Gubernur meneruskan pemerintahan. Walaupun Sani berasal dari Karimun, almarhum waktu itu tidak banyak menggunakan pejabat asal Karimun. Semua yang ingin menjadi pejabat eselon II maupun eselon III melalui proses sesuai dengan mekanisme yang ada.

”Pemprov memang harus menempatkan pejabat harus sesuai dengan kapasitas yang dikuasai oleh pejabat tersebut. Jika tidak akan menyebabkan proses pembangunan tidak berjalan dengan sesuai harapan,” ujar Lis Darmansyah, pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Kepri kala itu.

Lis memandang ketika itu tidak ada muncul anggapan ini Karimun dan ini bukan Karimun. ”Mereka yang memiliki kompetensi layak untuk duduk di jabatan tertentu kita dukung. Pernah saya meminta pelantikan pejabat dibatalkan waktu itu karena kami anggap kurang tepat di posisi tersebut. Dan yang penting tidak boleh ada anggap sekat sekat daerah. Ini provinsi bersama maka pembangunan harus kita laksanakan secara bersama-sama,” ujar Lis mengenang. (patria-bersambung)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here