Hiruk Pikuk Tahun Politik dan Ancaman Nonmiliter

0
1644
Rendra Setyadiharja, S.Sos., M.I.P

Oleh: Rendra Setyadiharja, S.Sos., M.I.P
Dosen Stisipol Raja Haji Tanjungpinang

Suhu politik di tahun 2018 dan tahun 2019 akan semakin panas. Tahun-tahun yang disebut dengan tahun politik, akan menjadi suatu momen berarti bagi para politisi di jagad tanah air ini. Beberapa daerah baik tingkat provinsi dan beberapa kabupaten/kota di tahun 2018 ini, ada yang sedang sibuk menyiapkan sebuah perhelatan demokrasi yaitu pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung. Partai-partai politik pun sedang sibuk memetakan bagaimana kekuatan untuk menang di beberapa pemilukada dan bagaimana proyeksi kekuatan untuk tahun 2019 nanti. Kemenangan beberapa pemilukada bisa saja merupakan sebuah langkah awal untuk menyiapkan strategi untuk menang kembali dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di tahun 2019 nanti.

Namun secara tidak kita sadari, dalam hiruk pikuk tahun politik di tahun 2018 dan 2019 ada sebuah ancaman yang sifatnya abstrak namun ianya nyata. Ancaman terhadap sebuah sistem politik dan pemerintahan sebuah negara, yang menurut Suryokusumo (2016) adalah ancaman yang dihadapi secara nirmiliter yang pertahanannya dilakukan oleh orang sipil (bukan personil militer), dengan menggunakan cara berjuang sipil dalam menghadapi ancaman tersebut. Ancaman itu menurut Suryokusumo (2016) terjadi dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi dan penegak hukum. Artinya hampir semua aspek kehidupan berbangsa bernegara akan disusupi oleh ancaman yang sifatnya non militer ini, dan ancaman non militer adalah tanggung jawab pemerintah dan aktor diluar TNI dan POLRI untuk menyelesaikannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara di dalam Pasal 7 Ayat 3 yang berbunyi “Sistem Pertananan Negara dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sabagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa”.Lalu apa ancaman non militer dalam tahun-tahun politik ini? ancaman yang akan terjadi sebagaimana dijelaskan oleh Suryokusumo (2016) adalah intervensi politik oleh asing, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan ancaman terhadap demokratisasi itu sendiri.

Baca Juga :  Maraknya Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Di tahun politik, akan banyak sekali mata dunia menyoroti Indonesia dalam konteks ingin ikut campur dan ambil bagian dalam konstelasi politik di Indonesia. Kesemua itu akan mempengaruhi para kandidat dan partai-partai politik atau kelompok kepentingan yang terlibat dalam konstelasi politik di tahun-tahun politik. Imbasnya adalah ketika telah selesai proses pembentukan kekuasaan maka akan semakin banyak kebijakan di negara ini, disandera oleh kepentingan asing. Maka disinilah nantinya semua entitas politik yang terlibat, memfiltrasi, mana yang harus didahulukan, apakah kepentingan rakyat Indonesia itu sendiri, atau kepentingan asing yang melakukan intervensi terhadap proses politik di negara kita.

Bentuk ancaman non militer selanjutnya yang akan muncul di tahun-tahun politik adalah ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Hal ini akan mempengaruhi sikap rakyat dalam menggunakan hak politiknya. Golput adalah sebuah ancaman non militer yang paling jelas. Hal itu karena golput akan mempengaruhi tingkat elektoral masyarakat dalam pemilukada, pileg dan juga pilpres yang nantinya akan dihadapi Indonesia.

Jika ini terus dibiarkan tanpa dicari solusi maka pihak-pihak yang kita sebut dengan invisible hand akan mampu melakukan hal-hal yang mungkin mengancam proses politik di negara kita. Ketika elektoral masyarakat dalam pemilukada, pileg dan pilpres rendah, maka elektabilitas politik negara kita rendah, dan legitimasi politik akan lemah. Ketika legitimasi politik lemah, maka demokratisasi kita diambang kehancuran yang mengarah kepada mobokrasi. Dimana pemerintahan dipimpin dan dipegang oleh orang-orang yang bukan dipercayai rakyat, namun kepanjang tanganan asing dan aktor internasional lainnya yang sebenarnya mereka tidak tahu cara menjalankan proses politik dan pemerintahan. Maka tugas pemerintah dan seluruh elemen baik itu Komisi Pemilihan Umum, Badan/Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Partai Politik, dan para kandidat adalah membuka kembali rasa kepercayaan rakyat terhadap sistem politik dan pemerintahan.

Baca Juga :  Pentingnya Berdayakan Lulusan Diploma Sanitarian

Di tahun-tahun politik yang sedang kita hadapi ini, jalankanlah sebuah strategi politik yang memang membuka rasa percaya masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintahan, yang menjunjung tinggi nilai integritas, etika politik, dan tentunya nilai-nilai Pancasila. Perkecil konflik, kampanye hitam, kampanye yang sifatnya destruktif, politik uang dan hal-hal lain yang mencedarai nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Jadikan rakyat menjadi bagian terpenting yang harus dijawab hak-hak politiknya dengan cara yang sesuai dengan jati diri bangsa kita yaitu Pancasila. Bukan dengan cara-cara yang pragmatisme, hedonisme atau bahkan transaksional.

Ancaman non militer selanjutnya yang mungkin saja terjadi dalam hiruk pikuk tahun politik adalah kejahatan-kejahatan pada media sosial. Media sosial akan menjadi salah satu senjata untuk melakukan intimidasi terhadap pihak-pihak tertentu, atau penyebaran hate speech, kampanye hitam, dan lain sebagainya. Hal-hal inilah yang rawan akan terjadi di tahun-tahun politik.

Jika masyarakat dan entitas politik tidak menyadari ancaman ini, hal ini akan menjadi preseden buruk dan dampaknya adalah konflik politik bahkan akan sampai kepada ranah hukum yang justru akan mencederai nilai-nilai demokrasi kita. Maka oleh karena itu, Pemerintah lewat lembaga-lembaganya yang memiliki kewenangan terhadap pengawasan media sosial, harus bekerja lebih jeli dan lebih fokus. Karena di tahun-tahun politik, bentuk ancaman non militer dalam dunia teknologi akan semakin rawan dan berpotensi sangat besar. Kejahatan-kejahatan dalam dunia siber akan lebih rentan terjadi jika kita lengah dalam mengawasinya.

Baca Juga :  Belajar dari Pemilu Serentak 2019

Kejahatan di dalam dunia siber ini akan mencederai nilai-nilai demokrasi yang kemudian mampu berimbas kepada menurunnya kepercayaan masyarakat yang berujung pada golputnya masyarakat, dan hal ini merupakan sebuah hal yang berbahaya bagi legitimasi politik bangsa kita, dan legitimasi politik dari rakyat adalah konsensus atau kontrak sosial yang sangat diperlukan oleh pemerintah terpilih hasil dari proses politik dalam menjalankan pemerintahan di masa yang akan datang. Maka oleh karena itu, sudah sejatinya media sosial menjadi media yang mampu mencerdaskan masyarakat dalam berpolitik. Harusnya media sosial menjadi media pendidikan dan sosialisasi politik yang konstruktif bagi masyarakat dalam menghadapi pesta demokrasi.

Hiruk pikuk di tahun politik itu pasti terjadi. Akan tetapi ketika negara, masyarakat dan entitas politik menyadari itu sebagai salah satu ancaman non militer maka perlu kiranya di waspadai dan dijauhi. Jangan sampai kontestasi politik menjadi sebuah kontestasi yang negatif, yang kemudian menjadi preseden buruk dan mengancam kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mari kita jalani tahun-tahun politik dengan sehat, tertib dan aman, dan tetap waspada terhadap ancaman-ancaman non militer yang akan mampu mengancam perpolitikan bangsa ini. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here