Historis Daerah Istimewa dan Khusus di Indonesia

0
3952
Bismar Arianto

Oleh: Bismar Arianto

Dalam beberapa bulan terakhir menggeliat wacana pembentukan Rempang, dan Galang Barelang) sebagai provinsi khusus ekonomi. Wacana ini disebut dengan Provinsi Khusus Barelang tapi lebih popular dengan sebutan Provinsi Khusus Batam. Awalnya ide ini dikemukakan oleh Presiden ketiga Indonesia BJ Habibie untuk mengatasi lambannya pertumbuhan ekonomi di Pulau Batam. Dalam perkembangan wacana ini semakin dikongritkan oleh sejumlah elemen masyarakat dengan mendeklarasikan Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Barelang.Opini ini mencoba mengupas tinjauan historis tentang penataan daerah di Indonesia.
Tinjauan Historis

Secara terminologi dalam konteks penataan daerah di Indonesia selain sebutan jamak provinsi, kabupaten dan kota ada terminologi daerah istimewa, daerah khusus dan otonomi khusus yang melekat pada sebuah provinsi. Hingga saat ini dalam penataan daerah di Indonesia tidak ada penyebutan provinsi khusus.

Untuk daerah istimewa seperti yang melekat pada Provinsi Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Aceh. Keistimewaan Yogyakarta diatur dalam UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diubah dengan UU No. 19 Tahun 1950. Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai keistimewaan karena Yogyakarta secara sepihak menyatakan kemerdekaan serta kedaulatannya dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda sekaligus juga mengakhiri serta mengintegrasikan kemerdekaan dan kedaulatannya kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Dekrit kerajaan yang dikenal dengan Amanat 5 September 1945 yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII. Keistimewaan Yogyakarta ada pada pengisian posisi kepala dan wakil kepala daerah di Yogyakarta yang hanya bisa ditempati oleh Sultan/Pakualam dan/atau kerabat kerajaan dan juga kewenangan di bidang pertanahan (sultan grond).

Aceh mendapatkan status Daerah Istimewa melalui Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/Missi/1959, kemudian status ini dikukuhkan dalam Pasal 88 UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Keistimewaan yang dimiliki Aceh memperoleh hak-hak otonomi yang luas di bidang agama, adat, dan pendidikan.Pada tahun 1999 melalui UU No. 44 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ada tambahan keistimewaan yaitu adanya klausul peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Untuk daerah khusus seperti yang didapatkan oleh Jakarta, hal ini diatur melalui UU No. 10 Tahun 1964, dinyatakan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Kemudian pada tahun 1999, melalui UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, sebutan pemerintah daerah berubah menjadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian diubah lagi dalamUU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta memperoleh keotonomian khusus, dalam bentuk otonomi dilaksanakan atau diletakkan di tingkat Provinsi, tidak sampai ke tingkat Kabupaten dan Kota, maka kepala daerah selevel bupati/walikota di Jakarta tidak dipilih rakyat melainkan ditunjuk oleh Gubernur. Kemudian kekhususan lainnya soal dana pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kemudian dalam perjalanan pengelolaan pemerintahan di Indonesia ada dua daerah yang mendapatkan otonomi khusus (otsus) yaitu Aceh dan Papua.Otsus Aceh diatur melalui UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kekhususan Aceh ini dalam tiga hal yaitu dalam dimensi peristilahan, dimensi kelembagaan dandimensi keuangan. Yang paling signifikan secara ekonomi dalam kontek penganggaran yang didapatkan oleh Aceh implikasi dari otsus ini adalah pembagian pajak dan dana bagi hasil minyak dan gas dengan porsi yang sangat besar untuk Aceh. Kemudian Adanya Dana Alokasi Khusus selama tahun ke-1 sampai tahun ke-15 dengan besaran 2% dari plafon DAU Nasional dan akan turun menjadi 1% setelah tahun ke-16 sampai tahun ke-20. Intinya otsus Aceh secara ekonomi sangat besar anggaran yang didapatkan.

Otsus Papua diatur dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Sama halnya dengan Aceh kekhususan Papua juga diatur dalam tiga hal yaitu dalam dimensi peristilahan, dimensi kelembagaan dandimensi keuangan.Sama dengan Aceh secara penganggaran Papua juga mendapatkan keuntungan yang sangat signifikan pasca otsus.

Papua mendapatkan persentase dana perimbangan dari pertambangan minyak bumi sebesar 70% selama tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-25 dan menjadi 50% untuk tahun ke-26 dan seterusnya. Kemudian persentase dana perimbangan dari pertambangan gas bumi/alam sebesar 70% selama tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-25, dan menjadi 50% untuk tahun ke ke-26 dan seterusnya. Keuntungan berikutnya penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otsus setara dengan 2% dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan.

Tapi otsus yang didapatkan Aceh dan Pupua tidak bisa dilepaskan sebagai pilihan yang harus diambil oleh pemerintahan pusat.Karena kedua daerah ini bergejolak ingin memisahkan diri dari NKRI. Aceh dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sebuah gerakan yang menuntut ingin menjadikan Aceh sebagai negara yang berdaulat memisahkan diri dari NKRI. Gerakan GAM ini tidak hanya gerakan politik tapi juga dilakukan dengan gerakan militer.Maka banyak terjadi kontak sejata antara TNI/Polri dengan GAM.Maka otsus yang didapatkan Aceh tidak bisa dilepaskan dari dinamika GAM.

Tak jauh berbeda otsus yang didapatkan oleh Papua juga bagian dari upaya pemerintah pusat untuk tetap menjaga keutuhan NKRI, karena selain faktor ketertinggalan pembangunan dan SDM Papua, otsus yang didapatkan juga tidak dapat dipisahkan dari ada gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Belajar dari sejarah penataan daerah ini bahwa daerah istimewa, daerah khusus dan otonomi khusus yang didapatkan oleh sejumlah provinsi yang diuraikan di atas didapatkan karena faktor historis, politik dan dinamika hubungan pusat dan daerah. Yogyakarta dan Aceh mendapatkan daerah istimewa karena secara historis atau sejaerah dalam konteks kemerdekaan Indonesia dua daerah ini memang agak berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

Jakarta mendapatkan Daerah Khusus Ibukota tidak bisa dilepaskan dari persepektif politik dimana ada kebijakan atau pemberlakuan yang berbeda terhadap Jakarta karena selain sebagai sebuah provinsi seperti provins lainnya di Indonesia tapi Jakarta juga menjadi ibukota negara maka perlu pemberlakukan khusus yang berbeda dengan daerah lainya di Indonesia.

Aceh dan Papua mendapatkan otonomi khusus karena adanya dinamika hubungan pusat dan daerah yang pelik terhadap dua daerah ini.Ada upaya yang kuat dari dua daerah ini untuk memisahkan diri, GAM di Aceh dan OPM di Papua.Maka otsus untuk dua provinsi ini tidak bisa dilepaskan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk menjaga keutuhan NKRI agar upaya pemisahan diri dua provinsi ini bisa diminimalisir atau dinetralkan.

Riak Perjuangan Otsus
Daerah lain di Indonesia juga ada yang berupaya atau berjuang untuk mendapatkan otsus yaitu Riau dan Bali.Perjuangan untuk mendapatkan otsus oleh Provinsi Riau dimulai sejaktangal 29 Oktober 2004 yang diprakarsai oleh Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR). Otsus Riau dilatar belakangi oleh sejumlah pertimbangan, pertama, tuntutanproporsional terhadap peningkatan APBD yang berasal dari dana bagi hasil. Riau sebagai penyumbang devisa yang banyak terhadap Indonesia melalui minyak dan gas tidak mendapat bagi hasil yang layak. Maka dengan adanya otsus pemerintah pusat berkewajiban memberikan dana bagi hasil migas yang lebih banyak terhadap Riau.

Kedua, dengan dana bagi hasil yang lebih layak maka akan terjadi peningkatan anggaran pendidikan yang berafiliasi kemajuan sumberdaya manusia lokal Riau. Maka dengan SDM yang berkualitas, perkembangan dan daya saing masyarakat Riau akan meningkat. Ketiga, otsus Riau sangat penting untuk mengganti kerusakan lingkungan yang terjadi di Riau.Kerusakan lingkungan akibat dampak pertambangan migas dan pembukaan dan pengusaan perkebunan berjuta hektar yang terjadi Riau. Maka dana otsus tersebut akan mempercepat perbaikkan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di Riau.

Daerah kedua yang berjuang untuk mendapatkan otsus di Indonesia adalah Provinsi Bali.Upaya perjuangan otonomi khusus di Bali sudah dimulai 2004 dan sudah masuk ke daftar usulan Prolegnas tahun 2009 – 2014. Dasar perlunya otsus bagi Bali adalah karena sumber utama pendapatan utama dari Bali adalah pariwisata, maka perlu ada penataan yang khusus, efektif dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan wilayah di Bali untuk pariwisata. Kalau masih dalam disain provinsi yang biasa maka akan terbentur dengan pengelaloan wilayah berdasarkan RTRW nasional. Maka urgensi otsus Bali terkait dengan pengelolaan pariwisata, dengan gagasanone island one managementyaitu manajemen yang mandiri untuk mengelola sendiri pulaunya terkaiat dengan pariwisata.

Secara faktual upaya Riau dan Bali untuk mendapatkan otsus hingga hari ini masih belum terealisasi.Hanya Aceh dan Pupualah yang baru mendapatkan otsus dengan dinamika konflik yang kuat dengan pemerintah pusat. Akankah Provinsi Khusus Barelangakan terwujud. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here