HMI Bintan-Tanjungpinang Kritik Kebijakan Pemerintah

0
162
Puluhan mahasiswa menggelar aksi demo, kemarin. f-raymon/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bintan- Tanjungpinang menggelar aksi unjuk rasa di simpang lampu merah lapangan Pamedan, Tanjungpinang, Senin (24/9). Mereka mengkritik kebijakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Pedemo menilai masih banyak kebijakan presiden yang tidak pro rakyat, sehingga permasalahan hukum yang diterapkan pemerintah dalam mengizinkan koruptor bisa menjadi anggota DPR RI, DPD, DPRD.

”Kita minta pemerintah Jokowi untuk mengevaluasi kembali kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat. Kemudian meminta kepada Pak Jokowi untuk menstabilkan kondisi ekonomi,” kata Muhammad Arifin, ketua HMI Tanjungpinang-Bintan, Senin (24/9).

M Arifin menyebutkan, selain itu meminta meninjau kembali tentang PKPU Nomor 20 serta menolak kekerasan terhadap mahasiswa oleh aparat. Beberapa permasalahan pemerintah yang dianggap tidak bisa menstabilkan ekonomi setelah anjloknya rupiah terhadap kurs dolar.

Lanjutnya, masalah PKPU nomor 20 setelah putusan Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa mantan koruptor dan beberapa jenis pidana lainya tetap dapat mencalonkan sebagai anggota dewan. Kebijakan tersebut juga dianggap mahasiswa keliru. Karena, KPU sudah melarang mereka (caleg,red) maju di pileg.

”Bagaimana negeri ini akan dipimpin oleh mantan para koruptor. Negeri kita akan lebih terpuruk dipimpin oleh mantan koruptor,” sebutnya.

Arifin mengutuk keras cara aparat kepolisian menggunakan kekerasan dalam menangani demonstrasi yang dilakukan oleh HMI cabang Bengkulu. Ia menilai apa yang dilakukan aparat diluar batas prosedur yang semestinya.

”Kekerasan kepada mahasiswa yang terjadi di Bengkulu sangat kita sayangkan. Kita kecam perbuatan kepolisian terhadap mahasiswa yang terhimpun dalam HMI cabang Bengkulu,” ujarnya. (ray)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here