Honor Harus Tingkatkan Disiplin Kerja Pegawai

0
467
SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kabupaten Karimun M Firmansyah menyerahkan SK Honor Kontrak di Pulau Kundur pada Selasa (23/1) pagi. F-ISITMEWA

Bupati Karimun H Aunur Rafiq melaksanakan apel pagi sekaligus penyerahan Surat Keputusan (SK) untuk tenaga honor kontrak, di lima kecamatan se Kundur dan sekitarnya, Selasa (23/1).

KARIMUN – Pelaksanaan apel dan penyerahan SK honor kontrak dilaksanakan di halaman Kantor Camat Kundur Utara dengan jumlah honor yang diterima sebanyak 631 orang.

Jumlah tersebut merupakan perwakilan dari lima kecamatan, Puskesmas dan UPTD Pendidikan. Pada kegiatan itu, Rafiq didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karimun M Firmansyah.

Jumlah tersebut dengan rincian yakni Kecamatan Kundur Utara 13 orang, Kecamatan Kundur 38 orang, Kecamatan Belat 7 orang, Kecamatan Ungar 3 orang dan Kecamatan Kundur Barat 10 orang.

Selain itu, Puskesmas Tanjung Batu 40 orang, Puskesmas Tanjung Berlian 12 orang, Puskesmas Belat 20 orang, Puskesmas Kundur Barat 19 orang, UPTD Pendidikan Kecamatan Kundur 223 orang serta UPTD Pendidikan Kecamatan Kundur Utara 246.

Bupati Karimun H Aunur Rafiq saat diwawancarai mengungkapkan, bahwa tujuan beliau hadir pada saat kesempatan tersebut selain menyerahkan SK perpanjangan kontrak juga memberikan motivasi kepada para pegawai kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun.

Rafiq mengharapkan, kepada para pegawai kontrak untuk terus meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja. ”Selain itu, pegawai honor dapat memahami aturan-aturan yang berlaku diantaranya memahami aturan jam masuk dan pulang kantor,” terang Rafiq.

Rafiq juga menambahkan, pegawai honor dapat bekerja dengan baik serta bekerja secara iklas. Selain para honor kontrak, pada kesempatan tersebut Bupati Karimun mengundang kepada seluruh kepala sekolah SD se Pulau Kundur untuk hadir dan apel.

Undangan itu untuk menjelaskan tentang keterlambatan pembayaran honor dan TPP bagi pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan.

Bupati Karimun mengungkapkan, keterlambatan pembayaran itu bukanlah dikarenakan uang mereka dipakai oleh pemerintah. Namun, keterlambatan karena adanya perubahan sistem pembayaran dari tunai ke non-tunai di Dinas Pendidikan.

”Maka dari itu, dalam kesempatan ini saya mengimbau dan mengingatkan bahwa isu yang mengatakan uang honor dipakai pemerintah itu tidak benar,” ungkapnya.(ALRION)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here