Honorarium Dihapus, Kurang Promosi, Tersisa Belasan Miliaran

0
115
Ketua dan anggota Pansus PP APBD 2018 mendengarkan penjelasan program kegiatan dari Dinas Kesehatan, pada saat hearing, Selasa (25/6). f-yendi/tanjungpinang pos

Pansus DPRD ‘Bedah’ Program Kesehatan dan Pendidikan

Pansus DPRD mulai ’membedah’ untuk evaluasi program kerja di Dinas Kesehatan dan Pendidikan Bintan, Selasa (25/6). Cukup signifikan anggaran yang tersisa di dua OPD ini.

BINTAN – PADA Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 Bintan, secara keseluruhan nilai Silpa tahun 2018, sesuai LHP BPK RI melebihi Rp213,942 miliar. Anggaran yang tersisa itu cukup besar. Tapi, Pemkab Bintan jangan divonis dulu, tidak menuntaskan program pembangunan pada tahun lalu.

Untuk mencari jawaban sisa lebih penggunaan anggaran tahun 2018 itu, Pansus DPRD melakukan dengar pendapat dengan Dinkes dan Disdik, pagi kemarin. Dari paparan Dinas Kesehatan, pada tahun 2018, anggaran yang dialokasikan dari APBD sebesar Rp 144.970.222.081,-. Sementara, anggaran yang terealisasi sebesar Rp 129.565.808.099,-. Berarti, anggaran yang tersisa dari Dinkes itu mencapai Rp15,404 miliar.

Setelah dievaluasi, ternyata program kegiatan yang kurang maksimal dijalankan itu antara lain Jampersal, PHBS dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Seperti program PBI yang merupakan iuran BPJS bagi 18 ribu warga Bintan ini, disediakan Rp 2,698 miliar lebih. Yang terealisasi mencapai Rp2,189 miliar, atau sekitar 81,15 persen. Ada tersisa dana Rp508 juta.

”Belum lagi Jampersal dan PHBS tadi. Cukup besar dana yang tersisa. Setelah kita evaluasi, program ini tak maksimal karena kurang promosi. Sehingga, masyarakat banyak yang tidak tahu, dan tidak memanfaatkan program ini,” kata Muttaqin Yaser, Ketua Pansus PP APBD 2018 DPRD Bintan, usai dengar pendapat.

”Tapi secara umum, realisasi kegiatan pada Dinkes itu 89,37 persen. Ke depan, masalah promosi program untuk masyarakat ini, harus menjadi perhatian,” sambungnya.

Kemudian, pada Dinas Pendidikan, pada tahun anggaran 2018 lalu, disediakan dana sebesar Rp 253.481.029.862,-. Anggaran yang terealisasi Rp 236.388.141.367,99, atau sebesar 93,26 persen. Dana yang tersisa melebihi Rp17,092 miliar.

Dana yang tersisa itu, bukan karena program kegiatan tak dijalankan. Tapi, terhitung Juli 2018 lalu, honorarium pegawai dalam setiap kegiatan tidak boleh dibayarkan. Honorarium ini dihapuskan. karena pegawai (ASN) sudah diberikan tunjangan kinerja. Honorarium pegawai dalam kegiatan itu dikembalikan ke kas daerah.

”Maka, sisa lebih penggunaan anggaran di OPD cukup besar. Seperti di Dinas Pendidikan ini, sisanya mencapai belasan miliar. Ya, sama dengan Dinkes Bintan, sisanya belasan miliar,” sebut Muttaqin Yaser.

”OPD lainnya, juga kita evaluasi. Apakah sisa anggaran itu besar, karena honorarium dihapus, atau faktor lain, kita lihat nanti,” demikian disampaikan Muttaqin Yaser.

Dalam dengar pendapat ini, selain Kepala OPD dan staf pegawai Dinkes dan Disdik, turut hadir Wakil Ketua Pansus Zulkifli, Sekretaris Pansus Fiven Sumanti, anggota Pansus H Nesar Ahmad, drg Raja Miskal, Siti Maryanti dan Hesti Gustrian. (YUSFREYENDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here