Honorer Januari 2005 Diangkat CPNS

0
4938
KETUA DPRD Tanjungpinang dan Wakil Ketua serta anggota foto bersama dengan sejumlah guru PNS, belum lama ini. Banyak guru honor Tanjungpinang berharap diangkat jadi CPNS.f-martunas/tanjungpinang pos

USIA Dibatasi, DPR RI Minta Revisi UU ASN

Nasib pegawai honorer di Indonesia sudah ada titik terangnya meski dibatasi masa kerjanya yang sudah 12 tahun minimal. DPR RI pro kepada mereka.

JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memastikan hanya honorer dengan masa pengabdian terhitung sejak Januari 2005 hingga saat ini yang diangkat CPNS.

Menurut Wakil Ketua Baleg DPR RI Toto Daryanto, honorer yang bekerja per Januari 2005, statusnya selama ini belum jelas. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang memberikan batasan umur.

”Untuk mengakomodir honorer itulah perlu dibuatkan payung hukumnya dengan cara merevisi UU ASN. Namun, revisi ini bukan untuk honorer yang diangkat di atas tahun 2005, karena itu melanggar aturan,” terang Toto kepada JPNN, Senin (29/1).

Dia menyebutkan, walaupun sudah ada larangan kepala daerah mengangkat honorer (terakhir tahun 2005), fakta di lapangan banyak yang melanggar. Akibatnya jumlah honorer membeludak.

”Kesepakatan Baleg dengan pemerintah yang akan diakomodir dalam revisi UU ASN hanya honorer yang diangkat maksimal Januari-Februari 2005 dan masih mengabdi sampai saat ini. Di luar itu tidak masuk,” tegasnya.

Baca Juga :  Daftar Open Bidding, Harus Lulus Assessment

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyadari akan bermunculan pabrik-pabrik surat pengangkatan palsu. Itu sebabnya database yang ada pada pemerintah harus dilempar ke publik untuk diuji kebenarannya.

”Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan DPR. Honorer juga harus memantau ini agar tahu mana honorer bodong,” tandasnya.

Sebaiknya Guru Honorer Dites Lagi
Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menilai peta distribusi guru di Indonesia masih tidak jelas. Dari sisi ratio, jumlah guru berlebihan dibanding siswa.

”Saya enggak yakin kalau gurunya sedikit. Data pokok kependidikan menunjukkan, jumlah guru per 31 Oktober 2016 sebanyak 3,1 juta, siswanya 49,8 juta. Itu berarti rasionya 1:16,” kata Indra kepada JPNN, Senin (29/1).

Menuut Indra, rasio tersebut lebih hebat dari Singapura, Finlandia, dan Amerika. Menurut dia, problem bukan pada jumlah, tapi distribusi. Percuma pemerintah angkat kalau distribusi tidak diatur.

Baca Juga :  CPNS untuk Lulusan SMA Tersedia

”Jadi bukan saya tidak setuju pengangkatan honorer jadi PNS ya. Namun, mekanisme lebih baik diatur dulu, termasuk guru PNS yang sekarang sudah diangkat. Apa sudah ada evaluasinya? tuturnya.

Dia menambahkan, bisa saja guru honorer diangkat PNS tapi sebaiknya seleksi dulu. Kalau memang kualitasnya sangat baik tidak apa-apa diangkat. Sebaliknya bila kualitasnya tidak baik, malah bangsa ini yang rugi.

”Kalau honorer ini enggak mau dites, pertanyaannya untuk kepentingan siapa yang paling penting. Betul mereka sekarang penghasilannya tidak setinggi PNS, betul mereka layak sejahtera, tapi jangan anak bangsa jadi korban karena dididik oleh orang-orang yang kompetensinya belum teruji,” paparnya.

MenPAN-RB Ingatkan, Guru Minimal S1
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur sepakat untuk melakukan pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, dia mengingatkan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memertimbangkan ketentuan di dalam undang-undang yang lain.

Jangan sampai revisi UU ASN yang diharapkan menjadi payung hukum pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS, malah menabrak peraturan perundang-undangan lainnya.

Baca Juga :  Ketua DPR RI Komit Kawal Pembangunan Kepri

”Mohon pimpinan dan anggota Baleg mempertimbangkan undang-undang lainnya agar sinkron serta tidak menabrak aturan,” kata Menteri Asman dalam rapat kerja Baleg DPR RI, Rabu (24/1).

Beberapa aturan yang harus jadi pertimbangan dalam revisi UU ASN adalah UU Tenaga Guru dan Dosen, UU Tenaga Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS.

Dalam UU Tenaga Guru dan Dosen, terang Asman, syarat menjadi guru harus minimal S1. Sedangkan dosen minimal S2. Syarat pendidikan juga diatur dalam UU Tenaga Kesehatan, di mana untuk tenaga kesehatan minimal Diploma 3, kecuali tenaga medis.

”PP Manajemen PNS juga mengatur untuk jabatan fungsional syarat pendidikannya minimal SLTA,” sebut mantan Wakil Wali Kota Batam ini.

Dengan memerhatikan aturan undang-undang yang lain, lanjut Menteri Asman, bisa mengurangi peluang adanya judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).(MARTUNAS-JPNN)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here