Hore… Pemprov Segera Bayar Utang RTLH

0
641
Terbengkalai: Salah satu program RTLH Lingga yang terbengkalai. F-tengku/tanjungpinang pos

Lingga – Komisi III DPRD Lingga melakukan konsultasi ke Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepri, tentang pencairan dana tahap II program RTLH tahun 2015 yang belum terselesaikan sampai saat ini.

Ketua Komisi III DPRD Lingga Drs. Norden beserta Sekretaris Komisi III Drs. H. Said Agusmarli menyampaikan, kunjungan dan pertemuan itu salah satunya untuk merealisasikan aspirasi masyarakat yang banyak disampaikan saat reses beberapa waktu yang lalu.

Komisi III selaku mitra dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyebut bahwa program renovasi Rumah Tidak layak Huni (RTLH) ini melekat pada mereka.

Ini memuat dewan perlu meng-crosscheck langsung ke provinsi dengan membawa serta dinas terkait. Dalam melakukan upaya ini, Komisi III didampingi Kepala Dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Ir. Agustrinur.

”Kami ingin tahu langsung permasalahanya apa dan juga bagaimana kelanjutannya. Soalnya, saat reses, banyak amsyarakat mempertanyakan program RTLH,” kata Norden melalui telepon seluler, Rabu (22/3).

Katanya, dari konsultasi tersebut diperoleh informasi bahwa utang anggaran RTLH Pemprov tersebut telah ter-posting di APBD Kepri 2017 ini. ”Pencairan dananya tinggal proses di bagian keuangan saja,” kata Norden.

Sementara itu, Aisyah Kasubbid Sosial Budaya dan Pemerintahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepri saat pertemuan bersama komisi III DPRD Lingga, mengatakan, anggaran taskin untuk Kabupaten Lingga di tahun 2017 ini sekitar Rp13 miliar yang terdiri dari tiga program dan 11 kegiatan.

”Paling banyak peruntukannya adalah untuk penyelesaian progran RTLH yang kegiatannya sudah berjalan tahun-tahun sebelumnya,” ucapnya.

Sementara itu, untuk tahun 2017, Pemprov Kepri tidak lagi menganggarkan program RTLH. Tahun 2017 Pemprov melalui Bappeda fokus pada penyusunan program yang sinergi dengan program-program pmerintah pusat.

”Hal ini terus kami koordinasikan dengan kabupaten kota se-Provinsi Kepri,” imbuhnya.(Tengku)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here