Hubungan Pemko-BP Makin Memanas

0
543
Rudi

Wako Tunggu Rekomendasi Uji Material dari DPRD  

Batam – Wali Kota Batam, HM Rudi mengaku masih menunggu surat dari DPRD Batam, terkait dorongan melakukan uji material UU terkait Pemko Batam dan UU tentang FTZ, yang juga mengatur tentang Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Sampai saat ini, pihaknya belum menerima surat rekomendasi dari DPRD untuk mengajukan Uji materil.

”Kalau kami, apa kata beliau (Ketua DPRD). Suratnya belum kami terima,” kata Rudi.

Saat ditanya apakah Pemko siap melakukan uji material, Rudi memberikan sinyal kesiapan. Alasannya, untuk mencari kebenaran, atas wewenang pengelolaan Batam, apakah di BP atau Pemko.

”Kita ingin kebenaran, melalui UU. Mana tepatnya, yang penting tidak melanggar UUD,” tegas Rudi.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Batam meminta agar Pemko Batam melakukan uji materil terhadap dua undang-undang yang mengatur keberadaan Pemko dan BP Batam.

Usulan itu menjadi bagaian rekomendasi DPRD Batam, yang akan disampaikan ke Pemko, sesuai hasil rapim.

”Kita akan rekomendasikan uji material. Kita mendorong uji material, biar jelas karena memang ini juga salah pusat. Dari dulu tidak ada dikeluarkan PP,” cetus Nuryanto.

Terkait pasal yang diuji dalam UU FTZ nomor 44 tahun 2007 dan UU pembentukan pemerintah Kota Batam, Nuryanto menyerahkan ke Pemko. Namun diingatkan, pihaknya hanya ingin agar kesan dualisme kewenangan di Batam, tidak muncul lagi.

”Apanya yang diuji, biar pemerintah yang menyiapkan, yang diuji dalam UU itu,” kata Nuryanto.

Diingatkan, akibat polemik antara BP-Pemko, muncul keresahan masyarakat terkait kebijakan BP Batam. Termaksud dampak pada pelayanan yang stagnan di BP Batam.

Kewenangan BP yang bisa mencabut dan merobah PL termaksud peruntukan, sehingga menimbulkan keresahan ditengah masyarakat.

”Itu tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Setop statement yang bisa membuat gaduh,” tegasnya.

Diingatkan, BP dan Pemko sama-sama ada berdasarkan aturan. Ada UU yang membawahinya. Seharusnya, pemerintah pusat mengeluarkan peraturan pemerintah (PP), untuk mengatur hubungan kedua lembaga.

”Kalau tidak segera dikeluarkan, akan menjadi beririsan kewenangan dan kepentingan. Sehingga setiap lembaga muncul ego dan menimbulkan masalah,” sambungnya.

DPRD Batam sendiri mengaku sudah melakukan upaya, mendorong pusat mengeluarkan PP. Terakhir kita akan rekomendasikan, karena ke sejumlah kementerian. Termaksud ke Menko Perekonomian, Menteri PAN dan RB.

”Tapi PP tidak kunjung ada, makanya kita dorong uji material aja,” beber Nuryanto.(Martua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here