Ibukota Dapat Alokasi Anggaran Rp 223,9 M

0
627
Iskandarsyah (kiri) berbincang-bincang dengan mantan Gubernur Kepri Ismeth Abdullah. F-istimewa

Pembagian Dana APBD Pemprov Kepri 2018

TANJUNGPINANG – Wajar, bila Kota Tanjungpinang sebagai Ibu Kota Provinsi Kepri mendapatkan alokasi anggaran dari Pemprov Kepri lebih dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kepri. Tahun ini, Pemprov mengalokasikan anggaran untuk tujuh kabupaten/kota.

Seperti Pemkab Natuna Rp 6,450 miliar, Bintan Rp 6,950 miliar, Anambas Rp Rp 9,300 miliar, Lingga Rp 16,517 miliar, Batam Rp 28,500 miliar, Karimun Rp 44,300 miliar, Tanjungpinang Rp 223,900 miliar.

Hal ini diungkapkan Ing Iskandarsyah, Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Riau (Kepri). ”Saya rasa wajar-wajar saja kalau alokasi anggaran untuk Tanjungpinang lebih besar. Karena, Tanjungpinang sebagai Ibu Kota Provinsi Kepri perlu sentuhan pembangunan infrastruktur juga,” kata Iskandarsyah, kemarin.

Politisi PKS juga memaklum bila ada beberapa kepala daerah di Kepri, memprotes dan menilai Pemprov tidak ada dalam mengalokasikan anggaran untuuk kabupaten/kota, hal itu wajar saja.

Sebab, pemerintah daerah juga berlomba-lomba untuk membangun daerahnya, disisi lain dana APBD sangat kecil. ”Satu-satu jalan adalah bagaimana kepala daerah berlomba-lomba mencari dana APBN untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerahnya,” tegasnya.

Ia juga membeberkan, melihat kondisi pembangunan di Tanjungpinang sebagai Ibu Kota Provinsi, memang harus digesa agar tidak ketinggalan dengan daerah lainnya. Karena, wajah Provinsi Kepri adalah di Tanjungpinang. Jadi, bila tahun ini Pemprov mengelontarkan dana cukup besar pembangunan hal yang harus didukung. Kemudian, Pemprov Kepri juga harus mencari cara bagaimana meningkatnan pendapatan asli daerah.

Sebab, di saat pemekaran wilayah dari Riau kemarin, kalau setelah pemekaran Kepri miliki potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa mencapai Rp 20 triliun, atau PAD terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Namun, kenyataakn hampir tiga tahun terakhir ini PAD stagnan.

”Ini ada yang salah, kenapa pontensi PAD ada Rp20 triliun saat pembahasan pemakaran tapi sekarang justru tidak tercapai,” tegasnya.

Kata dia, ada dua potensi PAD yang harus dikejar dan telah memiliki payung hukum, mesti dilakukan Pemprov Kepri. Pertama soal labuh jangkar dan pengelolaan minyak bumi di Natuna dan Anambas.

”Kalau kita bisa mendapatkan 10 persen saja pengelolaan minyak dan gas di Natuna dan Anambas, saya rasa per tahunnya kita bisa dapat PAD Rp 400 miliar, cukup besar untuk membangun Tanjungpinang dan Kepri pada umumnya,” harapnya. (bas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here