Ihwal Pilkada Langsung dan Korupsi

0
332
Suhardi

Oleh : Suhardi
Pemerhati Politik, Alumnus Pascasarjana UKM Malaysia

Publik terus dibuat terhenyak, manakala kepala daerah silih berganti terjerat kasus korupsi. Kasusnya tak ubahnya bak pepatah, ‘mati satu, tumbuh seribu’. Tertangkap satu seakan tak membuat yang lain jera, apalagi jemu.

Alhasil, publik seolah-olah sedang menonton sinetron berseri korupsi yang dilakonkan aktor yang berbeda, namun sama-sama lahir dari rahim pemilihan langsung.

Apa sesunguhnya yang salah dengan sistem negeri ini?. Benarkah pemilihan langsung menjadi penyumbang terbesar pelaku korupsi?, ataukah korupsi itu sudah melembaga dan menjadi hal yang biasa dalam lalu lintas birokrasi dan jiwa anak negeri?.

Menjawab pertanyaan di atas, tak ubahnya seperti menyusun puzzle yang terserak. Memerlukan perhatian dan ketelitian yang saksama, serta kejujuran yang lahir dari kedalaman nurani.

Peralihan sistem pemilihan yang tidak langsung menjadi pemilihan langsung dalam Pilkada di negeri ini, sadar atau tidak, telah melahirkan euforia dan juga anomali.

Satu sisi masyarakat bisa memilih langsung siapa pemimpinnya dan memberikan peluang kepada setiap anak bangsa untuk menjadi pemimpin. Namun di sisi yang lain melahirkan labirin korupsi akibat biaya politik yang sangat tinggi.

Mantan Mendagri era SBY, Gamawan Fauzi pernah menyatakan, bahwa untuk menjadi kepala daerah membutuhkan dana miliaran rupiah. Bahkan lantunan ‘nyanyian” La Nyalla Mattaliti yang mengungkapkan bahwa adanya oknum partai politik yang meminta jumlah miliaran rupiah semakin meneguhkan, bahwa Pilkada langsung membutuhkan biaya yang sangat tinggi.

Biaya yang tinggi itu tidak hanya untuk mencari perahu politik, yang belakangan partai politik menyebutnya sebagai dana sosialisasi atau “sebangsa” dengannya, tapi juga untuk biaya logistik kampanye yang notabene membutuhkan dana yang cukup besar.

Melihat realitas politik tersebut, mau atau tidak, suka atau terpaksa, seorang calon kepala daerah yang ingin mengikuti demokrasi pemilihan langsung harus memiliki dan menyediakan dana.

Ketika seorang calon memiliki kekayaan yang berlebih, persoalan dana mungkin tidak akan melibatkan pihak ketiga, namun bagi yang minim dana dan tinggi hasrat politik, mereka akan melakukan pinjaman dana atau mencari kontribusi politik dari pihak ketiga yang boleh jadi dibalut dengan janji-janji konsesi ketika terpilih nanti.

Persoalan biaya politik inilah yang menjadi penyumbang terbesar terjebaknya calon kepala daerah melakukan korupsi, pungli serta politik balas budi.

Alhasil ketika terpilih, tidak hanya dihadapkan dengan tugas dan janji-janji politik kepada rakyat, namun yang paling berat dan menghantui kepala daerah adalah bagaimana mengembalikan dana yang sudah dihabiskan dalam masa pemilihan.

Jujur, tidak mungkin membayar biaya politik itu hanya mengandalkan gaji kepala daerah yang tidak sebanding dengan biaya politik yang telah dihabiskan untuk menjadi kepala daerah. Apalagi menurut hasil kajian KPK tahun 2015 menunjukkan 51,4 persen calon mengeluarkan dana melebihi harta kas mereka.

Tentu kepala daerah akan mencari celah-celah yang akan mendatangkan uang untuk mengembalikan modal. Seperti jual beli jabatan, pungli perizinan, memberikan imbalan proyek kepada pihak ketiga yang telah memberikan bantuan dana atau melakukan tindakan-tindakan korupsi lainnya.

Belum lagi dalam membicarakan APBD dengan dewan yang disinyalir juga melibatkan transaksi uang dalam prosesnya. Seperti dalam kasus yang menimpa Gubernur Jambi, Zumi Zola dan beberapa kasus yang menjerat kepala daerah lainnya.

Menilik banyaknya kasus korupsi yang menimpa kepala daerah di Indonesia, sejatinya telah melahirkan kegundahan. Sebab, banyak kepala daerah yang dipandang baik dan memiliki integritas yang tinggi, namun karena sistem pemilihan langsung dan jaring-jaring yang terkait dengannya, membuat mereka terperangkap dalam lingkaran setan korupsi.

Walaupun kondisi ini tidak berdiri sendiri, dan dalam beberapa kasus, terjadinya korupsi juga berkelindan dengan lemahnya integritas kepala daerah. Tapi secara umum sistem pemilihan langsung yang memerlukan biaya politik tinggi, dipandang menjadi penyumbang terbesar lahirnya korupsi.

Untuk itu, ada semacam keinginan dan kerinduan di hati publik untuk kembali menggunakan pemilihan tak langsung dalam memilih kepala daerah.

Walaupun sebagian memandang pemilihan tak langsung sebagai kemunduran demokrasi, dan juga menutup peluang lahirnya pemimpin-pemimpin yang berkualitas yang tumbuh besar di tengah-tengah masyarakat, namun bukan berarti peluang itu tertutup sama sekali.

Boleh jadi partai politik yang akan dipilih rakyat kalau mengusung calon-calon yang sesuai dengan keinginan rakyat. Walau diakui kekuatan parpol lebih dominan dalam penentuan calon yang akan diusung sebagai kepala daerah dalam pemilihan tak langsung, tapi melihat realitas masyarakat zaman sekarang, rakyat sudah semakin cerdas dalam memilih parpol dan pemimpin.

Sebagian publik berpandangan, bahwa dengan memberikan kembali wewenang pemilihan kepala daerah kepada wakil-wakil rakyat yang duduk di DPRD, maka potensi korupsi akan berkurang.

Setidaknya ranah korupsi akan menjadi sempit. Yakni, potensi korupsi hanya akan bergerak antara calon, parpol dan anggota dewan saja, atau pihak-pihak yang melakukan transaksi money politics terkait dengan proses pemilihan kepala daerah saja.

Dan ini bisa diantisipasi oleh KPK. KPK dengan kekuasaannya diharapkan memantau secara saksama proses pemilihan calon, juga dibantu oleh Bawaslu.

Bila terjadi money politics atau sejenisnya, tidak hanya KPK yang akan menangkap calon kepala daerah tersebut, tapi Bawaslu juga bisa mendiskualifikasi calon yang bersangkutan.

Artinya, peluang untuk menjadikan pemilihan kepala daerah sebagai ajang politik biaya tinggi yang berujung korupsi akan semakin bisa diminimalisir.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here