Ikut Pergub atau Taati Permen PUPR

0
1099

Dualisme Regulasi Bikin Pajak NPA Menunggak

Pengelola air bersih di Batam PT Adhya Tirta Batam (ATB) merasa bingung harus mengikuti peraturan yang mana untuk membayar pajak Nilai Perolehan Air (NPA). Karena ada dua aturan yang membuat mereka bingung. Jadinya pajak NPA menunggak.

BATAM – SEBAB, ada dua regulasi yang mengatur perhitungan pajak NPA tersebut yakni Peraturan Gubernur (Pergub) Kepri No.25 tahun 2016 tentang Pajak Air Permukaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan.

Tata cara perhitungan antara Pergub dengan Permen PUPR tersebut berbeda. Akibatnya, hingga saat ini PT ATB menunggak pajak NPA sekitar Rp 20 miliar.

Sebelum revisi Perda tersebut, Gubernur Kepri Nurdin Basirun sudah mengeluarkan Pergub No.25 tahun 2016 tentang Pajak Air Permukaan. Sebab, UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah memang memberikan kewenangan pemda tingkat satu sebagai pihak yang berhak menerima pajak NPA.

President Director PT ATB, Benny Andrianto mengungkapkan, nilai pajak NPA yang dibebankan Pemprov Kepri ke ATB, sudah mencapai di atas Rp 20 miliar. ”Nilainya suah Rp 20-an miliar, kalau didasarkan Pergub No.25 Tahun 2016 dengan perhitungan pajak NPA Rp 188 per meter kubik,” ujarnya, Selasa (28/11) di Batam.

ATB belum membayarkan NPA itu karena berbeda dengan konsesi Badan Pengusahaan (BP) Batam selaku pemilik waduk-waduk di Batam.

Baca Juga :  Pengacara Minta Nurdin Basirun Dibebaskan

Besaran NPA yang ditetapkan BP Batam dan Pemprov berbeda. Belum lagi NPA yang diatur dalam Permen No.15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan.

”Tidak tahu acuan Pemprov menentukan NPA. Tapi harusnya, Pergub berangkat dari Permen,” harapnya.

Kasubdit Kelembagaan Dit Bina PSDA Kementerian PUPR, Triyono Tulus Setiawan mengatakan, perhitungan NPA didasarkan pada harga dasar air, faktor ekonomi wilayah, faktor nilai air dan faktor kelompok pengguna. Harga dasar air untuk air minum di Kepri, sekitar Rp 49,15 per m3. Sementara untuk industri Rp 82,75 per m3.

”Untuk menentukan faktor nilai air, tahap pertama dengan mengidentifikasi pengguna yang akan mengambil air permukaan. Contohnya perhitungan NPA di bendungan Mukakuning Batam, maka ditentukan bobot masing-masing komponen, mulai sumber air, lokasi sumber air, luas areal pengambilan air, volume air yang diambil, kualitas air, kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan kewenangan pengelolaan SDA. Sehingga dapat dihitung faktor nilai air untuk menentukan NPA,” bebernya.

Kepala Kantor Air BP Batam, Binsar Tambunan mengharapkan, polemik atas NPA segera ada solusi. ”Karena namanya pajak harus dibayar. Namun sebelumnya, perbedaan perhitungan, harus segera didudukkan. Sehingga kita punya acuan,” katanya.

Disebutkannya, secara nasional Peraturan Menteri PUPR No.15 tahun 2017 yang keluar Agustus 2017, diharap segera ditindaklanjuti. Tindaklanjut yang dimaksud, agar ada perubahan pada Pergub yang sebelumnya keluar. ”Kita akan komunikasikan dengan Gubernur agar ada solusi. Tapi kita akan laporkan ke pimpinan dulu,” jelasnya.

Baca Juga :  Rida Terima Anugerah Sastra dari Mendikbud

Menurutnya, dasar perhitungan NPA ada di Permen itu. Namun penentuan besarannya tetap di Pergub, berdasarkan dari Permen tahun 2017. ”Kalau tarif Rp 188 itu, untuk industri. Yang namanya ATB, fungsinya seperti PDAM, jadi tarifnya beda,” jelasnya.

Sementara Deputi III Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam, Dwianto Eko Winaryo mengakui jika persoalan NPA baru diketahuinya. Menurutnya, terkait dengan NPA di Batam, ada dualisme regulasi. ”Ada Permen dari pusat dan ada Pergub. Nilai NPA di kedua regulasi berbeda. Jadi harus dicarikan titik temu,” bebernya.

Dengan demikian, maka perlu dilakukan pertemuan dengan pihak Pemprov Kepri. Jika tidak, maka persoalannya akan berkepanjangan dan ATB sebagai pengelola air akan kebingungan. ”Nanti masyarakat juga bingung. Kok tak ada kepastian. Multi efeknya juga banyak. Jadi harus disudahi,” harapnya.

Eko sendiri mengaku akan mengkomunikasikannya dengan Pemprov Kepri. Untuk mencari tahu titik temu atas NPA itu. ”Kalau dibiarkan terus, argo tagihan pajak air dari Pemprov ke ATB akan berjalan terus. Soal Pergub dievaluasi atau tidak, tunggu pertemuan dulu,” imbuh Eko.

Pemprov Kepri mengambil alih NPA yang sebelumnya dibayarkan ATB ke BP Batam. Pemprov juga langsung menaikkan pajak NPA dari Rp 20 menjadi Rp 188 per meter kubik. Kenaikan itu menimbulkan polemik.

Pemprov Kepri dan DPRD Provinsi Kepri telah merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Bersamaan pengesahaan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Baca Juga :  Bernyanyi 7 Jam Nonstop, Masuk Muri

Revisi Perda ini kemudian disahkan pada 29 Mei 2017 lalu di DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang. Salah satu poin penting perubahan perda itu soal penegasan pengambilalihan Pajak NPA yang semula disetorkan ATB ke BP Batam, menjadi ke Pemprov Kepri.

Revisi ini amanah dari UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Sebelum revisi Perda tersebut, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun sudah mengeluarkan Pergub No.25 tahun 2016 tentang Pajak Air Permukaan.

Sebab, UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah memang memberikan kewenangan ke pemda tingkat satu sebagai pihak yang berhak menerima pajak air permukaan.

Pemprov Kepri pun menetapkan target PAD dari pajak itu sebesar Rp 20 miliar setahun terhitung 2017. Namun hingga saat ini, Pemprov Kepri menyebut ATB belum menyetorkan pajak air permukaan lebih dari Rp 20 miliar terhitung sejak Januari hingga November.

Sebelum Pergub itu keluar, ATB menyetorkan pajak NPA ke BP Batam sebesar Rp 20 per meter kubik air baku yang diolah ATB. Itu di luar harga air baku Rp 150 per meter kubik yang harus dibayarkan ATB ke BP Batam.(MARTUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here