Indonesia Butuh Reformasi Putih

0
896
Fransiska Hutapea

Oleh: Fransiska Hutapea
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP UMRAH

Reformasi merupakan proses pembentukan kembali suatu tatanan kehidupan lama diganti dengan tatanan yang baru menuju kearah yang lebih baik dimasa datang. Hal itu perlu dilakukan agar tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial diperbaharui dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Tuntutan-tuntutan yang membuat reformasi itu muncul adalah karna adanya ketidakadilan di bidang politik, ekonomi,kepercayaan dan hukum pada masa pemerintahan orde baru.

Dua puluh tahun berlalu. Opini apakah reformasi 1998 berhasil ditanggapi beragam. Tak sedikit yang menganggap reformasi telah gagal. Menariknya, tidak ada kesepakatan mengapa ia gagal. Sebagian beralasan, Indonesia sekarang tak berbeda dari era Orde Baru. Sebagian lagi justru ingin kembali ke zaman Orde Baru. Penting untuk melihat proses reformasi dalam skala dan konteks yang tepat. Sejak 1998 Indonesia harus melakukan pemulihan ekonomi, dan pada saat yang sama harus mengelola perubahan politik besar-besaran. Di tengah perubahan yang drastis dan dalam waktu yg singkat, Indonesia mengalami kenaikan indeks Polity sebesar 15 poin. Dalam sejarah, sangat sedikit contoh kasus negara yang mengalami kenaikan indeks Polity lebih dari enam poin dalam satu dekade. Tak banyak negara yang harus menghadapi reformasi simultan seperti ini. Dari yang sedikit itu, tidak semua berhasil berubah. Keberhasilan lain paling terlihat dari reformasi adalah sektor perbankan yang lebih kuat. Perbankan Indonesia sekarang jauh lebih kuat. Ini yang menjelaskan mengapa gejolak finansial global pada 2008 tidak menyebabkan krisis besar di dalam negeri. Indonesia juga mengalami perbaikan di bidang hukum, terutama pemberantasan korupsi, dan kelembagaan.

Baca Juga :  Menanti Provinsi Pulau Tujuh

Dalam perjalanan dua dekade, tak terhitung tantangan yang telah maupun belum diatasi. Salah satunya dan yang terpenting adalah korupsi. Meskipun reformasi telah mendorong etos transparansi dan antikorupsi dalam institusi pemerintahan, kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat dan aparat pemerintah tak berkurang drastis. Perilaku koruptif yang sistemik dan merajalela inilah yang tetap tumbuh meskipun Soeharto runtuh. Sejarah (polanya) seperti berulang: reformasi mampu menghasilkan pemimpin dan masyarakat yang baru, tetapi gagal membentuk suatu model birokrasi yang berbeda dari Orde Baru. Sebenarnya apa yang negara ini lakukan adalah memerangi praktik-praktik menyimpang (korupsi) warisan dari masa lalu yang telah melembaga. Transparansi sebagai bagian dari nilai-nilai yang dibawa oleh reformasi memang mampu mengikis praktik korupsi, tetapi hanya terjadi dengan baik di level akar rumput di kota-kota besar yang telah menerapkan reformasi birokrasi. Di level atas, korupsi tetap menjadi praktik yang lumrah.

Baca Juga :  Penamaan Tanjungpinang Night Market Membelakangi Bahasa Indonesia

Pada masa reformasi, KPK telah muncul sebagai institusi yang begitu progresif dalam memberantas korupsi di tataran elite. Namun, nyatanya para elite pemerintah dan politik tak jera dan selalu mencari celah untuk melakukan korupsi. Bahkan, para politisi di DPR melakukan segala macam cara dengan menggunakan kekuatan legislatifnya untuk melemahkan KPK. Terkait dengan korupsi, masih ada jalan panjang reformasi ke depan untuk Indonesia.

Baik pada tingkat pusat dan daerah, bisnis dan politik masih cenderung “pergi tangan-di-tangan”, maka membentuk semacam konteks oligarki di mana konflik kepentingan terus terjadi. Korupsi sangat menghambat negara ini dalam merealisasikan potensi ekonomi dan menyebabkan ketidakadilan yang signifikan di dalam masyarakat Indonesia karena sebagian kecil orang mendapatkan manfaat yang amat besar dari lembaga dan keadaan korup di negeri ini. Tetapi pujian/penghargaan harus diberikan kepada media (bebas) Indonesia dan KPK karena keduanya memainkan peran penting dalam soal pemberantasan korupsi.

Pepatah Perancis menyebutkan “plus ça change plus c’est la même chose”: “semakin banyak berubah, semakin tetap sama”. Meskipun zaman telah berubah tetapi perubahan itu belum menghasilkan perbaikan yang signifikan.

Hal ini dapat dilihat dari perjalanan reformasi di Indonesia yang belum terbebas dari persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme. Padahal, tujuan utama reformasi 1998 adalah menghancurkan praktek KKN. Reformasi birokrasi yang saat ini sedang digalakkan hanya sebagai remunerasi atau kenaikan gaji tanpa perubahan yang berarti dan pada akhirnya, rakyatlah yang dikorbankan. Kualitas pelayanan publik rendah, pembangunan tidak merata. Di lain sisi, ego sektoral semakin tinggi dan menghambat perubahan itu sendiri, padahal seharusnya kepentingan apa pun itu termasuk kepentingan pribadi maupun golongan tidak boleh mengalahkan kepentingan bangsa. Karena jikalau ada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara, maka hal tersebut akan menimbulkan konflik kepentingan.

Baca Juga :  Puspa Ramadan

Maka dari itu,Indonesia perlu Reformasi Putih yang damai yang didasari semangat kebersamaan dan melibatkan seluruh elemen bangsa sehingga kembali meluruskan tujuan mulia gerakan reformasi. Reformasi Putih sendiri merupakan gerakan damai yang melibatkan seluruh elemen bangsa untuk melakukan perubahan secara menyeluruh dengan cara membersihkan seluruh kegiatan birokratis dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan dijiwai semangat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan Indonesia yang Maju dan Sejahtera. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here