Ingin Batam seperti Rencana Habibie

0
34
Wako Batam, HM Rudi menandatangani Mou dengan BIG, untuk pengadaan peta dasar RDTL Batam, Selasa (412) di kantor Wali Kota Batam. FOTO HUMAS PEMKO

Pemerintah Kota Batam menandatangani perjanjian kerja sama dan nota kesepakatan dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk pengadaan peta dasar rencana detail tata ruang (RDTR) Kota Batam. Walikota Batam Rudi ingin mengembalikan Batam seperti rencana Habibie.

BATAM – Penandatanganan dilaksanakan di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (4/12). Kepala BIG, Hasanuddin Zainal Abidin menyarankan agar peta yang dibuat dengan skala lebih detail, 1:1.000.

”Saran saya kalau bisa Batam buat 1:1.000. Karena otomatis 1:5.000 dapat. Dan BPN juga butuh 1:2.500. Kalau buat yang 1:5.000 tak dapat,” kata Hasanudin.

Disampaikan, peta 1:1.000 ini juga diperlukan apabila Batam ingin menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Begitu juga apabila Batam ini menjadi kota cerdas atau smart city, dibutuhkan peta 3 dimensi berskala 1:1.000. Batam dinilai, memungkinkan untuk buat peta 1:1.000. Karena luasan Batam yang tak terlalu besar. Bisa dilakukan dengan foto udara dan bidang.

”Yang sudah 1:1.000 itu Surabaya, Bandung dan Medan. Kalau bisa Batam berikutnya yang 1:1.000. Banyuwangi, Padang juga sudah antre ingin 1:1.000,” tutur pria bergelar profesor ini.

Terkait RDTR, menurut Hasanudin, baru 2 persen dari 1.838 pengajuan. Ketersediaan RDTR ini juga penting bagi investasi. Karena kegunaan RDTR juga adalah sebagai pendukung online single submission (OSS) untuk percepatan perizinan.

”Kalau RDTR belum selesai, investor mau masuk juga repot. Jangan sampai terjadi seperti Bekasi. Maka perlu RDTR segera. Kita hanya membantu siapkan peta dasarnya. Kita berusaha mempercepat dengan bantuan citra satelit resolusi tinggi (CSRT) Lapan (lembaga antariksa dan penerbangan nasional),” kata dia.

Wali Kota Batam, HM Rudi mengatakan RDTR ini sangat Pemko Batam butuhkan untuk perencanaan pembangunan Kota Batam. Karena rencana tata ruang yang dulu disiapkan sudah tak digunakan lagi. Sehingga penataan kota menjadi amburadul.

”Dua tahun ini saya coba tata kembali. Sesuai yang direncanakan Pak Habibie. Bagaimana bisa kita mengembalikan sehingga Batam jadi tujuan wisata dan industri dari luar,” ujar Rudi.

Ia berharap tata ruang Batam benar-benar selesai. Sehingga pemberian izin tidak tumpang tindih lagi supaya bisa ditata kembali.

”Mulai pelan-pelan kita selesaikan. Apa yang sudah kami lakukan dua tahun ini mulai nampak hasilnya dengan kunjungan wisatawan. Biasa hanya 1,4 juta sekarang sampai November sudah 1,8 juta. Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi hanya satu koma. Hari ini sudah kembali mendekati 5 persen,” sebutnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Suhar mengatakan, hasil dari citra satelit itu diakui akan digunakan dalam penyusunan Ranperda tahun 2020. ”Jadi 2020, kita harapkan sudah mengajukan RDTR. Sesuai target RPJMD, RDTR selesai menjadi Perda 2021,” ungkapnya.

Pemko dan DPRD Batam, tetap bekerja untuk menyelesaikan Perda RTRW. Dimana, Perda RTRW merupakan syarat untuk mereka membuat Perda RDTR. Saat ini, pembahasan RTRW sedang berlangsung antara Pemko dan DPRD. Minggu depan, tim akan konsultasi ke pemerintah pusat.

”Kita tidak membuat Pansus, tapi pembahasan insentif saja antara Pemko dan DPRD. Mungkin, awal 2019 sudah selesai. RTRW itu materi dasar untuk menyusun Ranperda RDTR,” katanya.

Setelah itu, baru akan dibahas RDTR, namun saat itu juga tetap dilakukan pengerjaan untuk mengambil gambar dengan satelit. Sehingga target penyelesaian RDTR sesuai direncanakan. Sekaligus untuk memudahkan investasi masuk Batam.

”Karena RDTR itu dibutuhkan untuk perijinan. OSS juga berasarkan itu. Jadi nanti perihal lahan di OSS, berdasarkan RDTR itu. Misalnya mau mengajukan lahan, tinggal menunjuk dan melihat dari peta di RDTR itu,” ungkapnya.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here