Ingin Bekerja Sebagai Honor Kantor

0
522
FOTO bersama usai pelantikan Forum Peduli Hambatan Pendengaran Kota Tanjungpinang, akhir pekan lalu. f-istimewa

Harapan Ratusan Warga Yang Kehilangan Pendengaran

Tak ada yang menginginkan tuli atau hilang pendengaran. Namun, jika itu kenyataan, maka tak bisa menyerah. Tetap sekolah dengan harapan bisa bekerja dan mencari kebutuhan sendiri.

TANJUNGPINANG – NAMUN, tak banyak swasta yang menghargai kekurangan mereka. Ini bisa dimengerti, karena bagaimanapun mereka ada kekurangan. Sedangkan manusia normal saja banyak tak diterima bekerja di swasta.

Salah satu harapan orang-orang yang mengalami kekurangan seperti ini adalah pemerintah. Mereka berharap diterima bekerja sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Memang, dinas di Pemko Tanjungpinang dan Pemprov Kepri sudah ada yang menerima mereka sebagai pegawai honor. Tapi jumlahnya sangat sedikit. Inilah harapan mereka, bisa diterima lebih banyak lagi sebagai honorer. Jika bukan pemerintah yang peduli mereka, siapa lagi.

Ketua Umum Forum Peduli Hambatan Pendengaran Kota Tanjungpinang, Dwi Vita Lestari Soehardi, M.Pd mengatakan, dari data yang diperolehnya melalui FKKADK (Forum Komunikasi Keluarga Anak dengan Kecacatan) Kota Tanjungpinang, penyandang hambatan pendengaran telah diterima bekerja sebagai honorer di Pemko status PTT sebanyak 4 orang dan 14 honor Provinsi Kepri status THL.

Baca Juga :  Proses Open Bidding Terkesan Ditutupi

”Tetapi masih banyak juga yang belum bekerja. Kami mengharapkan kepada pemerintah maupun pihak swasta untuk berperan aktif membuka lowongan kerja bagi kaum disabilitas, khususnya penyandang hambatan pendengaran,” ujarnya, kemarin.

Wanita yang sehari-hari sebagai dosen STAI Miftahul Ulum Tanjunginang ini menambahkan, menurut data dari Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, Disabilitas Tuna Rungu berjumlah 88 orang. Angka ini ditambah dengan jumlah penyandang hambatan pendengaran yang bersekolah di SLB Negeri 1 Tanjungpinang, yakni sekitar 50 orang.

Belum ditambah dengan siswa yang ada di SLB 2 di Senggarang dan SLB Mutiara. Ditambah lagi dengan jumlah penyandang hambatan pendengaran yang belum memasuki usia sekolah, tetapi memperoleh pelayanan khusus terapi wicara.

Dijelaskannya, anak dengan hambatan pendengaran adalah anak yang memiliki keadaan kekurangan atau kehilangan pendengaran yang meliputi seluruh gradasi baik ringan, sedang, berat dan sangat berat.

Berdasarkan pengertian di atas, hambatan pendengaran bukanlah disembuhkan dengan hanya menggunakan Alat Bantu Dengar (ABD).

Baca Juga :  Mau Umrah, Cek Harga Referensi Kemenag

Sehingga meskipun sudah menggunakan ABD, anak penyandang hambatan pendengaran harus tetap menerima pendidikan khusus untuk dapat berkomunikasi dengan anak normal lainnya.

Atas kebersamaan, akhirnya orangtua dan orang-orang yang peduli kepada mereka-mereka yang kekurangan pendengaran membentuk satu Forum Peduli Hambatan Pendengaran Kota Tanjungpinang

Forum ini berasal dari kumpulan orangtua yang memiliki anak dengan hambatan pendengaran sebagai anggota biasa. Dan anggota kehormatan yang terdiri dari pihak-pihak yang peduli terhadap penyandang hambatan pendengaran seperti, pejabat pemerintah, perusahaan, tenaga pengajar maupun masyarakat lainnya.

Pembentukan forum itu sebagai wadah untuk menyatukan persepsi dan memperjuangkan kesamaan hak penyandang hambatan pendengaran untuk mensejahterakan kehidupannya.

Hal ini sejalan dengan visi FPGHP Kota Tanjungpinang yakni, memperjuangkan hambatan pendengaran dalam kesamaan hak untuk memperoleh pendidikan, pengembangan diri maupun segala aspek kehidupan.

”Hadirnya forum ini sudah lama dinanti oleh para disabilitas, khususnya penyandang hambatan pendengaran di Tanjungpinang. Maka tidak aneh bila semangat perjuangan begitu terasa dari para orangtua penyandang hambatan pendengaran,” jelasnya lagi.

Baca Juga :  Ini Lima Features Jurnalistik Terbaik Polres Tanjungpinang

Perjuangan bukan hanya untuk menciptakan kemandirian bagi anak tuna rungu, tetapi mengupayakan potensi yang dimilikinya untuk mampu bersaing dalam dunia pendidikan dan dunia kerja.

Sabtu (6/8) lalu, 10 orang pengurus Umum Forum Peduli Hambatan Pendengaran Kota Tanjungpinang periode 2018-2023 telah dilantik Ketua DPRD Tanjungpinang Suparno di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Tanjungpinang.

Suparno merasa senang dan bangga karena kepedulian pengurus dalam membantu warganya yang mengalami kekurangan pendengaran itu.

”Saat pelantikan ini, merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi saya pribadi dan bagi pengurus Forum Peduli Hambatan Pendengaran (FPHP) Kota Tanjungpinang,” katanya.

Hari itu tercatat pada lembaran sejarah perjalanan organisasi sosial masyarakat yang memfokuskan kepedulian terhadap disabilitas, penyandang hambatan pendengaran atau dengan sebutan lainnya, tuna rungu.(ADLY BARA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here