Ingin Perjuangan Daerah Kepulauan di DPD RI

0
110
M Syarial

TANJUNGPINANG – Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI M Syahrial menilai, pemerintah pusat dan DPR RI harus segera mengesahkan RUU Daerah Kepuluan. Bila ia terpilih sebagai anggota DPD RI, hal yang paling krusial yang akan diperjuangkan adalah Undang-Undang khusus Pemerintah Daerah Kepulauan.

Karena, UU Nomor 23 tahun 2014 yang berlaku sekarang sangat merugikan Provinsi Kepri sebagai daerah kepulauan, yang praktis tak bisa mengelola potensi kelautan dan kemaritiman yang dimilikinya.

”Kita akan memperjuangkan agar DPR RI mau mengesahkan. Karena pentingnya untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Saya menilai, RUU ini penting untuk mewujudkan Kepri sebagai poros maritim dunia,” kata M Syahrial, kemarin.

Sambung dia, bayangkan saja Kepri ini 96% lautan, sementara APBN untuk dana perimbangan daerah hanya mengakomodir luas daratan. Mestinya, luas laut juga harus dihitung agar adil.

Sementara itu, ia melihat kebutuhan dana untuk membangunan tujuh kabupaten/kota, antarkabupaten yang terpisah laut lebih besar ketimbang daerah lain yang hanya lewat darat, tidak masuk akal rasanya kalau di kepulauan ini tak diprioritaskan. Dikatakan, bila UU Daerah Kepulauan disetujui, makan masyarakat Kepri sendiri yang bakal sejahtera.

Lautan yang masuk wilayah Kepri ini jalur perdagangan dunia, juga provinsi terluar dan berada di garis depan menjaga NKRI ini sehingga sudah selayaknya Kepri diistimewakan juga.

”Jadi, bila masyarakat memberikan kepercayaan untuk duduk di DPD RI, ini salah satu pekerjaan yang kami akan perjuangkan,” ujarnya.

Hal krusial lainnya yang akan diperjuangkan di pusat, kata anggota DPRD Kota Tanjungpinang ini, adalah memperjuangkan Pulau Bintan (termasuk Tanjungpinang), dan Pulau Karimun menjadi status Free Trade Zone (FTZ) atau perdagangan bebas dan pelabuhan bebas secara menyeluruh. Tidak seperti sekarang ini terpotong-potong.

”Termasuk menuntaskan polemik FTZ di Batam, dimana hingga sampai saat ini belum tuntas penyelesaian masalahnya,” ujarnya.

Ia contohkan, kawasan FTZ di Dompak dan Senggarang, mestinya dua kawasan FTZ ini berkembang. Supaya ekonomi di Tanjungpinang berkembang.

Soal labuh jangkar, Syahrial akan berusaha untuk mendesak Kementerian Perhubungan, agar labuh jangkar dikelola oleh Pemprov Kepri, sesuai dengan kewenanganya.

”Masalah labuh jangkar persoalan krusialnya adalah masalah kewenangan daerah yang diatur UU No 23 tahun 2014, untuk k penyelesaianya ada UU khusus pemerintah derah kepulauan,” ujarnya.

“Mohon doa restu bila dipercayakan untuk mewakili masyarakat di DPD, inilah pekerjaan yang kami perjuangkannanti,” ujarnya.(bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here